Connect with us

News

Lebaran Hari Ketiga, Wagub Sumbar Berlebaran di Rumah Tak Layak Huni Desa Lansano Taratak Pessel

Lebaran Hari Ketiga, Wagub Sumbar Berlebaran di Rumah Tak Layak Huni Desa Lansano Taratak Pessel

[ad_1]

PADANG – Hari ketiga lebaran, Wakil Gubernur Sumatera Barat pulang kampung ke Air Haji menemui Ibunda dan sanak family keluarga, karena sosok Nasrul Abit juga mengemban amanah ninik mamak penghulu suku panai sebagai Datuk Malintang Panai.

Sebelum sampai di Air Haji rumah tujuan, Wagub Nasrul Abit dan Ketua BKOW Sumbar Ny. Wartawati Nasrul Abit, mendadak berhenti. Wagub Nasrul Abit terlihat prihatin dan sedih masih ada rumah tak layak huni di Dusun Air Terjun, Desa Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Ahad pagi, (17/6/2018).

Wagub Nasrul Abit dan istri segera turun menyinggahi rumah tersebut seraya menyapa dan menyalami penghuni rumah dengan seraya menyapa akrab.

“Assalamualaikum, apa ada orang..? ” sapa Wagub dari luar.

“Waalaikumsalam, ee.. Pak Wagub ?!, mohon maaf pak, rumah kami tidak ada apa-apanya, ” sahut salah seorang warga keluar mendadak yang diketahui bernama Sudirman.

” Ya .., tidak apa-apa kami singgah sebentar saja ingin berlebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin”, Seraya Nasrul Abit dan Istri menyalami satu persatu anggota keluarga tersebut.

Rumah yang beratap daun rumbia, berdinding papan lusuh, masih berlantai tanah, hanya didalam kamar sudah berdinding lobrik, tidak ada ada listrik, hanya ada beberapa lampu dinding terlihat dibeberapa sudut tempat yang tidak menyala lagi.

Ada kebahagiaan tersendiri oleh keluarga Sudiman, karena rumah gubuknya didatangi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, yang diketahui rumah tak layak huni milik Sudirman belum pernah dapat bantuan rehab rumah.

Sudirman yang akrab disapa Oman ini mengatakan, sudah puluhan tahun rumah itu berdiri, dan perbaikan kondisi rumah yang lebih layak pun tidak kunjung dilakukan. Hal ini dikarenakan, sulitnya kondisi ekonomi.

“Saya hanya bekerja sebagai seorang buruh tani. Terkadang mengambil kelapa tua dengan monyet. Penghasilan yang dapat pun, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Usaha dirinya bersama 7 orang keluarga untuk memperbaiki rumah itu telah dilakukan yakni dengan cara menambung uang sedikit demi sedikit. Ternyata, uang yang telah terkumpul, malah terpakai untuk kebutuhan lainnya.

Soal pendidikan, dirinya bersama sang istri hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara kini, anaknya Wandi Saputra telah menjalani pendidikan. Sedangkan adik-adiknya masih berusia anak-anak, dan belum masuk sekolah.

Melihat kondisi keluarga yang demikian, ternyata ada menarik simpati dari sejumlah pihak. Buktinya telah ada pihak-pihak yang datang untuk mendata dan mendokumentasikan. Namun, hasilnya tidak ada, dan terlihat sekedar foto-foto saja.

“Bisa dikatakan sudah puluhan kali dilakukan pendataan untuk rehab rumah ini. Hasilnya tidak ada. Jadi saya pun kesal, tiap ada yang datang, selalu saya marahi, karena hanya memberikan harapan palsu saja,” tegasnya.

Keluarga kurang mampu itu, berharap adanya bantuan rehab rumah, supaya kondisi rumah benar-benar layak dihuni. Kalau tidak, ruang tamu yang tanpa pembatas pintu, bisa jadi lokasi persinggahan hewan ternak liar.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela sela itu menyampaikan, memang kondisi rumah ini sangat memprihatinkan. Saya kurang tau juga tentang pihak-pihak yang datang mendata itu, namun belum ada realisasinya.

Menurutnya, pihak yang datang sebagai orang yang ditugaskan untuk mendata rumah masyarakat yang tergolong kurang mampu, seharusnya memperkenalkan identitas diri, dan berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat kurang mampu ini.

“Kita minta Wali Nagari setempat untuk memperhatikan masyarakatnya dengan baik. Jika ada bantuan untuk keluarga yang kurang mampu, supaya diberikan kepada yang benar-benar berhak, tanpa ada pilih mempertimbangkan orang dekat atau tidak,” tegasnya.

“Untuk keluarga ini, akan saya cuba sampaikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bagaimana nantinya untuk rumah yang saya datangi sekarang, supaya dapat bantu membenahi rumah tak layak huni ini,” tutupnya. (RI)

BUKITTINGGI – Bulan Ramadhan yang penuh barokah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi…

INTERNASIONAL – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong-un…

PIALA DUNIA 2018 – Pelatih Argentina Jorge Sampaoli mengakui timnya kurang kreativitas di lini tengah sehingga mereka…

POLITIK – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut Partai Demokrat…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer