Connect with us

News

LKKS Sumbar Salurkan Paket Sembako kepada 229 Keluarga Dhuafa

LKKS Sumbar Salurkan Paket Sembako kepada 229 Keluarga Dhuafa

[ad_1]

Rabu, 13 Juni 2018 – 18:25:25 WIB – 75

Ketua LKKS Sumbar Nevi Irwan Prayitno serahkan Sembako kepada KPM, Rabu, (13/6)

Pilwako Kota Padang 2018

PARIAMAN – LKKS Sumbar yang diketuai oleh Nevi Irwan Prayitno menyalurkan bantuan Sembako lebaran kepada sebanyak 229 orang keluarga kurang mampu di Balairuang Walikota Pariaman, Selasa, (12/6/2018).

Bantuan sembako ini diserahkan langsung oleh Ketua LKKS Provinsi Sumbar Nevi Irwan Prayitno didampingi Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan Reni Mukhlis selaku Ketua LKKS Kota Pariaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam sambutannya, Nevi Ketua LKKS Sumbar mengatakan, kegiatan ini sudah disosialisasikan di berbagai daerah di Sumatera Barat, untuk daerah lainnya kami hanya memberi paket bantuan sembako hanya sekitar 100 paket saja tetapi khusus untuk Kota Pariaman diberikan bantuan sembako sebanyak 229 orang KPM.

“Bantuan ini tidak terlepas dari kerjasama dengan para donator yang terdiri dari yayasan maupun perusahaan besar seperti Wardah Cosmetic, PT Semen Padang, Bank Nagari, Universitas Baiturrahmah Padang dan berbagai donator lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,” terangnya.

Nevi berpesan, Agar di bulan suci ramadhan ini kita bisa saling berbagi terhadap saudara yang membutuhkan, salah satunya dengan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu ini dapat membantu dan mencukupi segala kebutuhan saudara kita dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1439 H tahun ini.

Sementara itu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengucapkan terimakasih kepada Nevi Irwan Prayitno selaku Ketua LKKS Sumbar yang telah memberikan bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu yang ada di Kota Pariaman.

“Bantuan yang diberikan hari ini bukan dilihat dari nilainya, tapi yang terpenting keikhlasan kita dan rasa syukur kita dalam menerima apapun yang diberi, jika kita bersyukur pasti hidup akan bahagia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris LKKS Provinsi Sumbar, Indarefis mengatakan, Penyerahan bantuan sembako untuk keluarga kurang mampu di Kota Pariaman pada tahun ini dibagikan untuk 229 orang, terdiri dari 225 penerima manfaat dan 4 orang untuk Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Paket bantuan ini, lanjut indarefis, diberikan dalam rangka untuk berbagi kepada kaum duafa, sesuai dengan perintah Allah agar kita saling berbagi di bulan suci ramadhan ini dan apalagi dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1439 H.

“Semoga kedepan kegiatan ini sesuai dengan tuntutan di masyarakat dan ini tentunya berbasiskan data fakir miskin yang diolah oleh Ketua LKKS Kota Pariaman sendiri dan kita dari Provinsi mendapatkan paket bantuan ini dari berbagai sumber dana yang berbentuk dana CSR dari berbagai perusahan dan yayasan yang di Sumatera Barat,” pungkasnya.

Indarefis mengharapkan kedepan agar TKSK Kota Pariaman lebih banyak membuat jaringan kepada pihak-pihak yang kompeten, sehingga fakir miskin dapat berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun, agar tercapai kesejahteraan hidup di masyarakat Kota Pariaman kedepannya. (rel/warman)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag: daerah,metro,pariaman,reliji,sosial,sumatra-barat

Relawan Indonesia Jokowi di Padang Turun ke Jalan Bagikan Takjil

Relawan Indonesia Jokowi di Padang Turun ke Jalan Bagikan Takjil

PADANG – Relawan Indonesia Jokowi (Reliji) bersama BEM STIEPI Padang turun ke jalan membagikan takjil kepada para…

Pagi Tadi, Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Padang Gelar Sholat Ied

Pagi Tadi, Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Padang Gelar Sholat Ied

PADANG – Pemerintah masih akan menggelar sidang isbat besok untuk menentukan 1 Syawal 1439 H atau Lebaran 2018. Meski…

Tren Menjadi Pengemis Menjelang Lebaran

Tren Menjadi Pengemis Menjelang Lebaran

Oleh: Yudia Falentina, A.Md.

Bulan Ramadan merupakan bulan dimana segala amal perbuatan umat muslim dilipat gandakan…

Whita Trade Akan Jadikan Indonesia Kekuatan Ekonomi Syariah Dunia

Whita Trade Akan Jadikan Indonesia Kekuatan Ekonomi Syariah Dunia

BUKITTINGGI – President of Whita/Chairman of Whita Trade/Chairman of Whita Aplikasi Nusantara, Betha A.Djardjis…

Wisata Halal Berdasarkan Alquran

Wisata Halal Berdasarkan Alquran

Oleh : DR. (C) Abdullah Amrin, SE.,M.M.

Pengertian Wisata Halal

Kegiatan pariwisata timbul sejak adanya…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer