Connect with us

News

LL Dikti Wilayah X sarankan perguruan tinggi swasta digabung agar kualitasnya besar

LL Dikti Wilayah X sarankan perguruan tinggi swasta digabung agar kualitasnya besar


Padang, (ANTARA) – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah X menyarankan beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) yang memiliki kesamaan seperti visi dan misi di wilayah tersebut supaya mengajukan penggabungan perguruan tinggi.

Kepala LL Dikti Wilayah X Prof DrHerri saat dihubungi dari Padang, Rabu, mengatakan penggabungan perguruan tinggi bertujuan untuk melahirkan perguruan tinggi yang lebih kuat dan berkualitas.

“Itu bertujuan untuk memperkecil jumlah PT supaya kualitasnya besar, karena lebih baik jumlah PT sedikit tapi kualitasnya besar,” ujar dia.

Selain memiliki kesamaan visi dan misi, perguruan tinggi yang memiliki kesamaan yayasan juga bisa digabungkan.

Ia juga mengatakan penggabungan perguruan tinggi tersebut merupakan salah satu program pemerintah.

“Pada 2019 ini pemerintah menargetkan penurunan jumlah perguruan tinggi dari 4.700 menjadi 1.000 perguruan tinggi melalui proses penerbitan SK penggabungan perguruan tinggi,” kata dia menerangkan.

Menurutnya. target tersebut karena begitu banyaknya jumlah perguruan tinggi dan berpotensi untuk digabungkan.

“Selain itu, juga untuk mengurangi biaya operasional perguruan tinggi, karena biaya operasional yang dikeluarkan cukup besar, kalaudigabungkan lebih efisien,” katanya menjelaskan.

Ia juga mengatakan saat ini sudah banyak perguruan tinggi yang memperoleh SK penggabungan perguruan tinggi, seperti SK perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort de Kock di Bukittinggi yang berubah bentuk menjadi Universitas Fort de Kock.

“Seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Pelita Indonesia, juga telah bergabung menjadi Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia di Pekanbaru, Riau,” katanya menerangkan.

Ia berharap ke depannya beberapa PT lainnya yang belum mengajukan SK penggabungan PT supaya segera digabungkan untuk memperkuat perguruan tinggi.

“Saat ini jumlah PT yang sudah bergabung sekitar 10 hingga 15 PT,” ujar dia.

Ia juga mengatakan untuk pengurusan SK penggabungan perguruan tinggi ke depannya diserahkan ke Kemendikbud.

LL DiktiWilayah X mengkoordinasikan perguruan tinggi di Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mari Kita Boikot Produk Prancis! – Fadli Zon

Fadli Zon Kritik Presiden Emmanuel Macron: Mari Kita Boikot Produk Prancis!


Pernyataan Presiden Menteri Prancis Emmanuel Macron menuai banyak kritikan dari awak media hingga warga Muslim di seluruh dunia.

Dilansir dari The Guardian, Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan menurunkan publikasi karikatur Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi.

Gayung pun bersambut. Macron dikecam melalui protes-protes internasional, serangan siber dilancarkan ke situs-situs Prancis, dan sejumlah tokoh tak tinggal diam.

Salah satunya yaitu politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik Macron melalui akun Twitter-nya dengan seruan untuk memboikot produk

“Pernyataan Presiden Prancis Macron telah melukai banyak umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pemimpin negara yang Islamophobia diskriminatif dan rasis. Mari kita boikot produk-produk Prancis!”

Pernyataan Macron tersebut merupakan buntut dari kasus pembunuhan Samuel Paty, guru SMA di Perancis, sekitar 12 hari yang lalu.

Samuel yang mengajar pelajaran sejarah dan geografi diserang remaja berusia 18 tahun pada Jumat 16 Oktober 2020.

Remaja tersebut tewas ditembak polisi tak lama kemudian.

Di depan para muridnya, Samuel memamerkan karikatur dari majalah satir Charlie Hebdo dalam diskusi tentang kebebasan berpendapat.

Sebelum menunjukkan karikatur tersebut, Samuel dikabarkan mempersilakan murid-muridnya yang beragama Islam untuk meninggalkan kelas jika mereka ingin.

Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumahnya saat penyerangan terjadi.

“Dia menderita banyak luka di kepala…dan kepalanya telah dipenggal,” ujar Jean-François Ricard, jaksa anti-terorisme Prancis, sebagaimana dikutip PORTAL JEMBER dari The Guardian.

Pernyataan Macron juga mendapat peringatan dari Iran yang mengatakan bahwa responsnya terhadap pembunuhan tersebut “tidak bijak”.

Dilaporkan televisi negara Prancis bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menuduh Prancis sebagai promotor kebencian terhadap Islam yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gérard Darmanin mengatakan bahwa lawan mereka adalah ideologi, bukan agama.

Darmanin menambahkan bahwa mayoritas umat Islam di Prancis sudah menyadari bahwa mereka yang paling dipengaruhi gelombang ideologi dari Islam radikal.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer