Connect with us

News

Mahfud MD Singgung Calon Pemimpin Jahat, Siapakah yang Dimaksud?

Mahfud MD Singgung Calon Pemimpin Jahat, Siapakah yang Dimaksud?


Selasa, 21 Agustus 2018 – 07:57:46 WIB – 41

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD (Foto: Fajar.co.id)

POLITIK – Mahfud Md bicara untuk menghindari calon pemimpin jahat. Siapa sosok yang dimaksud eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu?

Awalnya Mahfud mengimbau seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini diutarakannya karena di media sosial ada gerakan Golfud yang kerap diasosiasikan Golongan Mahfud.

“Sekarang ini saya baca di medsos ada gerakan Golfud. Golfud itu bukan golput, Saudara, nggak boleh golput karena alasan saya mau golput karena nggak ada calon yang bagus, baik Presiden dan DPR, jangan,” ujar Mahfud dikutip dari laman Detik.com.

Mahfud menyampaikan hal itu saat memberi pembekalan 750 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) PSI di Balai Sarbini, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

Kemudian Mahfud mengimbau pemilih untuk tetap menyalurkan suaranya. Hal ini dianggapnya penting agar negara terhindar dari orang jahat yang jadi pemimpin. Meski demikian, Mahfud tak menyebut secara langsung siapa pemimpin jahat yang dimaksudnya.

“Kita memilih ini bukan untuk memilih yang bagus betul, tapi menghindari orang jahat untuk pimpin negara,” ungkap anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendengar langsung pernyataan Mahfud. Pria yang akrab disapa Toni ini mengaku tidak tahu sosok pemimpin jahat yang dimaksud Mahfud. Dia mengatakan Mahfud lebih sering menjelaskan golput merugikan diri sendiri.

“Saya nggak tahu persis siapa yang dimaksud beliau orang Jahat. Tapi ini imbauan, bahwa apa yang sudah baik sekarang harus diteruskan, jangan memutar balik jarum jam,” jelas Toni saat dihubungi, Senin (20/8).

Namun, Toni mengatakan Mahfud akan tetap berada di kubu Jokowi bersama PSI dan partai Koalisi Indonesia Kerja. Jawaban Mahfud ini juga menjawab soal isu adanya godaan untuk merapat ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tadi saya tanya langsung apa benar mau pindah ke sana. Beliau katakan nggak etis dong, saya di sini. Beliau bilang tetap di kami,” terang Toni.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menanggapi pernyataan Mahfud soal pemimpin jahat. Menurut penafsiran pribadi, Andre menyebut pemimpin jahat ialah orang yang tak menepati janji.

“Pemimpin jahat itu adalah definisi pemimpin yang berjanji kepada rakyat tapi tidak menepati janjinya. Kan itu pemimpin yang jahat kan,” ujar Andre saat dihubungi, Senin (20/8).

Sementara itu, partai dari koalisi Jokowi-Maruf punya pendapat berbeda dengan Andre. Wasekjen PPP Achmad Baidowi dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai pemimpin jahat bisa dilihat dari rekam jejak (track record).

Keduanya menilai Jokowi-Maruf sebagai sosok yang tak perlu diragukan lagi track record-nya. Keduanya juga setuju dengan imbauan Mahfud kepada pemilih untuk tidak golput.

“Orang jahat itu kan ada track record. Pernah bermasalah atau tidak, sering berurusan sama hukum atau tidak, itu kan termasuk jahat,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (20/8).

Sedangkan Sekjen NasDem Johnny G Plate menilai sosok pemimpin jahat yang dimaksud Mahfud bukan ditujukan kepada Jokowi. Pasalnya saat ini Mahfud masih bekerja sama dengan Jokowi dalam BPIP.

“Pak Mahfud kan masih di BPIP yang masih kerja bersama dengan Presiden saat ini, kan gitu, berarti kalau saya simpulkan, masak dia bekerja dengan orang jahat,” kata Johnny, Senin (20/8).

(dt)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Detik.com

Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,politik,tokoh

Karena Alasan Ini, Indonesia Digugat Amerika Serikat Rp 5 Triliun

Karena Alasan Ini, Indonesia Digugat Amerika Serikat Rp 5 Triliun

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menyiapkan sanksi senilai Rp 5 triliun terhadap Indonesia setelah menang gugatan atas…

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

LOMBOK – Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,0 skala richter di Kabupaten Lombok Utara,…

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

POLITIK – Kunjungan bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Maruf Amin ke Arab Saudi dinilai hanya untuk menunaikan…

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

POLITIK – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal pelarangan kegiatan bertajuk #2019gantipresiden di Jawa Barat…

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

TANAH DATAR – Polres Tanah Datar melalui Satuan Reskrim berhasil meringkus tiga tersangka pencurian ATM di atas…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer