Connect with us

News

Mahfud MD Singgung Calon Pemimpin Jahat, Siapakah yang Dimaksud?

Mahfud MD Singgung Calon Pemimpin Jahat, Siapakah yang Dimaksud?

[ad_1]

Selasa, 21 Agustus 2018 – 07:57:46 WIB – 41

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD (Foto: Fajar.co.id)

POLITIK – Mahfud Md bicara untuk menghindari calon pemimpin jahat. Siapa sosok yang dimaksud eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu?

Awalnya Mahfud mengimbau seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini diutarakannya karena di media sosial ada gerakan Golfud yang kerap diasosiasikan Golongan Mahfud.

“Sekarang ini saya baca di medsos ada gerakan Golfud. Golfud itu bukan golput, Saudara, nggak boleh golput karena alasan saya mau golput karena nggak ada calon yang bagus, baik Presiden dan DPR, jangan,” ujar Mahfud dikutip dari laman Detik.com.

Mahfud menyampaikan hal itu saat memberi pembekalan 750 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) PSI di Balai Sarbini, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (20/8/2018).

Kemudian Mahfud mengimbau pemilih untuk tetap menyalurkan suaranya. Hal ini dianggapnya penting agar negara terhindar dari orang jahat yang jadi pemimpin. Meski demikian, Mahfud tak menyebut secara langsung siapa pemimpin jahat yang dimaksudnya.

“Kita memilih ini bukan untuk memilih yang bagus betul, tapi menghindari orang jahat untuk pimpin negara,” ungkap anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni mendengar langsung pernyataan Mahfud. Pria yang akrab disapa Toni ini mengaku tidak tahu sosok pemimpin jahat yang dimaksud Mahfud. Dia mengatakan Mahfud lebih sering menjelaskan golput merugikan diri sendiri.

“Saya nggak tahu persis siapa yang dimaksud beliau orang Jahat. Tapi ini imbauan, bahwa apa yang sudah baik sekarang harus diteruskan, jangan memutar balik jarum jam,” jelas Toni saat dihubungi, Senin (20/8).

Namun, Toni mengatakan Mahfud akan tetap berada di kubu Jokowi bersama PSI dan partai Koalisi Indonesia Kerja. Jawaban Mahfud ini juga menjawab soal isu adanya godaan untuk merapat ke kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Tadi saya tanya langsung apa benar mau pindah ke sana. Beliau katakan nggak etis dong, saya di sini. Beliau bilang tetap di kami,” terang Toni.

Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menanggapi pernyataan Mahfud soal pemimpin jahat. Menurut penafsiran pribadi, Andre menyebut pemimpin jahat ialah orang yang tak menepati janji.

“Pemimpin jahat itu adalah definisi pemimpin yang berjanji kepada rakyat tapi tidak menepati janjinya. Kan itu pemimpin yang jahat kan,” ujar Andre saat dihubungi, Senin (20/8).

Sementara itu, partai dari koalisi Jokowi-Maruf punya pendapat berbeda dengan Andre. Wasekjen PPP Achmad Baidowi dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai pemimpin jahat bisa dilihat dari rekam jejak (track record).

Keduanya menilai Jokowi-Maruf sebagai sosok yang tak perlu diragukan lagi track record-nya. Keduanya juga setuju dengan imbauan Mahfud kepada pemilih untuk tidak golput.

“Orang jahat itu kan ada track record. Pernah bermasalah atau tidak, sering berurusan sama hukum atau tidak, itu kan termasuk jahat,” kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (20/8).

Sedangkan Sekjen NasDem Johnny G Plate menilai sosok pemimpin jahat yang dimaksud Mahfud bukan ditujukan kepada Jokowi. Pasalnya saat ini Mahfud masih bekerja sama dengan Jokowi dalam BPIP.

“Pak Mahfud kan masih di BPIP yang masih kerja bersama dengan Presiden saat ini, kan gitu, berarti kalau saya simpulkan, masak dia bekerja dengan orang jahat,” kata Johnny, Senin (20/8).

(dt)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Detik.com

Tag: hukum,indonesia,metro,nasional,politik,tokoh

Karena Alasan Ini, Indonesia Digugat Amerika Serikat Rp 5 Triliun

Karena Alasan Ini, Indonesia Digugat Amerika Serikat Rp 5 Triliun

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) menyiapkan sanksi senilai Rp 5 triliun terhadap Indonesia setelah menang gugatan atas…

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

LOMBOK – Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,0 skala richter di Kabupaten Lombok Utara,…

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

PBNU Bantah Rencana Kiai Maruf Amin Temui Habib Rizieq di Makkah

POLITIK – Kunjungan bakal calon wakil presiden (cawapres) KH Maruf Amin ke Arab Saudi dinilai hanya untuk menunaikan…

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

MUI Larang Gerakan #2019gantipresiden di Jabar, Fahri Hamzah: Ngapain Masuk-masuk Politik

POLITIK – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal pelarangan kegiatan bertajuk #2019gantipresiden di Jawa Barat…

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

Polres Tanah Datar Bekuk 3 Pria Pencuri Kartu ATM

TANAH DATAR – Polres Tanah Datar melalui Satuan Reskrim berhasil meringkus tiga tersangka pencurian ATM di atas…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer