Connect with us

News

Masjid Raya Sumbar, perpaduan nilai Islam dan adat Minangkabau

Masjid Raya Sumbar, perpaduan nilai Islam dan adat Minangkabau

[ad_1]

Padang, (ANTARA) – Sempat menjadi polemik saat proses pembangunannya karena tidak memiliki kubah, kini Masjid Raya Sumatera Barat menjadi salah satu tujuan wisata religius terkemuka bagi siapa saja yang berkunjung ke Kota Padang.

Memiliki atap berbentuk gonjong pada empat sisinya yang mencerminkan bentuk rumah adat Minang yakni rumah gadang, Masjid Raya Sumbar dibangun di tanah seluas 12 hektare menghabiskan biaya sekitar Rp300 miliar.

Awal mula pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat dilatari dari pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia di Bukittinggi pada 12-13 Januari 2016, dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi.

Saat itu dalam rangkaian pertemuan salah satu harinya bertepatan dengan Jumat. Tentu saja kedua kepala negara hendak menunaikan kewajiban melaksanakan ibadah shalat.

Karena tidak terpikirkan sebelumnya membuat panitia kelimpungan mencari masjid yang tepat bagi kedua kepala negara melaksanakan shalat.

Apalagi ketika itu belum ada masjid yang benar-benar representatif di Sumatera Barat dengan ukuran besar yang bisa menampung jamaah dalam jumlah banyak.

Akhirnya kedua kepala negara melaksanakan shalat Jumat di salah satu masjid yang ada di Bukittinggi dengan kondisi seadanya.

Melihat kondisi tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla berujar kepada Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi. “Pak Gubernur, Sumatera Barat merupakan daerah yang dikenal religius dengan filosofi adat basandi syara, syara basandi kitabullah, tapi kenapa tidak ada masjid yang besar dan representatif,” kata Jusuf Kalla.

Mendengar celutukan tersebut Gubernur Gamawan tidak enak hati karena memang faktanya walaupun Sumbar daerah yang dikenal kuat dengan nilai Islam-nya tapi belum punya masjid yang besar.

Usai pertemuan bilateral tersebut akhirnya Pemprov Sumbar menyepakati membangun masjid yang besar dan representatif berlokasi di kota Padang.

Untuk pemilihan lokasinya sempat mengemuka beberapa usulan di antaranya dibangun di lokasi Kantor Gubernur Jalan Sudirman dengan skenario kantor gubernur dibongkar dan dipindah ke tempat lain.

“Pertimbangannya terinspirasi dari Masjid Istiqlal di Jakarta yang di depannya ada gereja, dan di lokasi yang sama juga ada gereja,” kata Ketua Pengurus Masjid Raya Sumbar Yulius Said.

Namun ide tersebut urung dilaksanakan karena berdasarkan hasil musyawarah, kantor gubernur juga punya sejarah yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja.

Akhirnya dipilih di jalan Khatib Sulaiman tepat di lokasi Sekolah Pertanian Menengah Atas dengan skenario sekolah tersebut dipindahkan ke Lubuk Minturun.

Masjid Raya Sumbar, di Jl Khatib Sulaiman, Padang (Antara Sumbar/Iggoy El Fitra)

Setelah sepakat penentuan lokasi untuk konsep bangunan diadakan sayembara yang diikuti cukup banyak peminat.

Dari sayembara muncul lima nominasi terdiri atas empat nominasi dengan konsep memakai kubah seperti masjid pada umumnya dan satu nominasi persis dengan bangunan yang ada sekarang yaitu tanpa kubah.

Para dewan juri memilih satu dari empat bangunan karena ciri utama masjid adalah kubah sehingga satu nominasi tanpa kubah tersingkir.

“Tapi Gubernur Gamawan bersikeras mau yang tidak pakai kubah, terjadi perdebatan agak keras dengan para juri dan ulama,” ujar Yulius.

Dengan segala konsekuensi akhirnya dipilih bangunan tanpa kubah yang merupakan karya dari biro arsitek Urbane didirikan Ridwan Kamil.

“Perdebatan yang berlarut terus terjadi sampai proses pembangunan dilaksanakan karena dianggap aneh, sampai ada yang berkata itu bukan masjid melainkan rumah gadang karena tidak ada kubah,” lanjut Yulius.

Saat berkunjung ke Masjid Raya Sumbar pada 21 Februari 2019 Ridwan Kamil menuturkan biro arsitek Urbane yang dulu dia dirikan berhasil memenangi sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat.

“Masjid ini desainnya disayembarakan, dan kantor saya Urbane membuat tiga tim dan yang menang adalah tim B. Jadi yang menang sayembara desain Masjid Raya Sumbar ini tim arsitek kami,” kata dia.

Perancang Masjid Raya Sumatera Barat, menurut dia, arsitek bernama Rizal Muslimin yang saat ini menjadi dosen di Sydney, Australia.

“Jadi konsepnya masjid ini adalah kain yang terbentang, pada cerita terjadi perselisihan bagaimana memindahkan batu hajar aswad oleh empat suku di Mekah. Dan oleh Nabi Muhammad diambil kain, nah bentangan kain yang ada batu di tengah ini melengkung. Sehingga melengkung-nya ini yang jadi atap masjid,” katanya.

Singkat cerita pada 2007 mulai dilakukan tender dan pada 2008 pembangunan Masjid Raya Sumbar resmi dimulai.

“Total pembangunan hingga benar-benar selesai memakan waktu selama 10 tahun bersumber dari APBN hingga APBD hingga sumbangan masyarakat,” kata Yulius.

Tidak hanya dari Sumbar, masjid Raya juga mendapatkan bantuan dari Pemprov Jawa Barat Rp7,5 miliar dan Papua Barat Rp5 miliar.

Salah satu pengerjaan yang paling rumit adalah membangun atap gonjong karena posisinya yang miring hingga mendatangkan ahli panjat tebing untuk mengecatnya.

Berbentuk persegi dengan luas bangunan 4.430 meter persegi Masjid Raya terdiri atas tiga lantai dengan lantai dua sebagai tempat salat utama memiliki daya tampung 4.000 orang.

Jika lantai tiga digunakan dapat menampung 2.000 orang lagi dan kalau selasar dipakai bisa sampai 15 ribu total daya tampungnya.

Terdiri atas 33 shaf dan 17 pintu masuk bangunan utama masjid Raya Sumbar resmi pertama kali digunakan pada 2014.

Dalam rentang 2014 sampai 2018 pengerjaan terus berlangsung dan lokasi salat sempat berpindah dari lantai satu ke lantai dua bahkan sempat tidak bisa dipakai sama sekali selama tiga bulan pada 2016.

Salah satu ciri khas Masjid Raya Sumbar adalah bangunannya tidak memiliki tiang pada bagian tengah ruangan sehingga jamaah tidak terganggu.

Sedangkan di lantai satu ada tiga perkantoran yaitu Baznas Sumbar, Dewan Masjid Indonesia dan LPTQ serta ruangan serba guna yang mampu menampung sekitar 300 orang jika ada seminar.

Tak hanya itu juga ada ruangan muzakarah untuk diskusi pada bagian depan. Masjid Raya Sumbar juga memiliki menara yang menjulang dengan ketinggian 85 meter.

“Rencana awal 99 meter sebagai simbol Asmaul Husna, namun tidak diizinkan oleh Lanud Tabing karena bisa mengganggu penerbangan,” ujar Yulius.

Menara tersebut hingga ketinggian 44 meter menggunakan lift sehingga pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Padang dari ketinggian.

Untuk dinding Masjid Raya Sumbar berbentuk ukiran Minang dengan rongga sehingga sirkulasi udara lancar dan terasa sejuk di dalamnya.

Pada bagian depan ruang utama, mihrab mengambil konsep seperti tempat batu hajar aswad di Kabah dan dengan kaligrafi Asmaul Husna di plafon depan.

Karpet Masjid Raya Sumbar didatangkan langsung dari Turki yang saat diinjak terasa lembut merupakan sumbangan dari donator setempat.

Konstruksi rangka atap menggunakan pipa baja dengan gaya vertikal beban atap didistribusikan oleh empat kolom beton miring setinggi 47 meter dan dua balok beton lengkung yang mempertemukan kolom beton miring secara diagonal.

Setiap kolom miring ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman 21 meter, memiliki pondasi tiang bor sebanyak 24 titik dengan diameter 80 centimeter.

Untuk pengeras suara juga cukup mumpuni karena dilengkapi perangkat senilai Rp800 juta.

Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami lantai dua difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara.

Pada bagian depan terdapat dua anjungan melandai dan satu di belakang sehingga masyarakat mudah mengakses tanpa menggunakan tangga.

Untuk berwudhu tersedia puluhan keran di lantai satu yang sumber airnya dari sumur tanah dan dibantu PDAM sebagai cadangan.

Pada halaman masjid terdapat taman yang indah dengan lampu penerangan dari tenaga surya. Sementara untuk parkir setidaknya bisa menampung hingga 600 mobil.

Karena bangunannya yang besar tak kurang dari Rp20 juta per bulan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik Masjid Raya.

“Semua operasional berasal dari infak jamaah, alhamdulillah cukup selama ini bahkan pada hari-hari pertama Ramadhan bisa mencapai Rp10 juta infak yang terkumpul,” kata Yulius.

Selama Ramadhan Masjid Raya Sumbar juga menyediakan takjil gratis dan 10 hari terakhir menggelar itikaf dengan rata-rata peserta mencapai 1.000 orang setiap malam.

Sedangkan pada malam Ramadhan juga digelar salat tarawih dengan delapan rakaat dan tiga rakaat salat witir dengan bacaan imam setengah juz tiap malam.

Karena lokasinya yang strategis jamaah Masjid Raya Sumbar selalu ramai bahkan pada salat Jumat selalu membludak hingga keluar.

Di luar Ramadhan setiap Minggu pagi juga dilaksanakan Subuh mubarak yaitu ceramah usai salat menghadirkan penceramah yang kompeten.

Peminatnya banyak mencapai 500 orang, semua peserta diberi kesempatan bertanya kepada ustadz dengan cara ditulis di kertas, selain itu selesai pengajian juga disediakan sarapan gratis, kata dia.

Untuk keamanan di Masjid Raya Sumbar dijaga 30 petugas keamanan terdiri atas empat sesi serta dilengkapi CCTV.

Tercatat sejumlah tokoh penting pernah melaksanakan salat di Masjid Raya Sumbar mulai dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga mantan wakil perdana menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Selain itu sejumlah ulama tersohor pernah tampil mengisi pengajian mulai dari ustadz Abdul Somad hingga Mamah Dedeh.

Pada bagian depan terdapat tulisan besar Masjid Raya Sumatera Barat yang juga kerap menjadi lokasi berfoto bagi pengunjung.

Tidak hanya itu Masjid Raya Sumbar juga kerap menjadi lokasi foto prawedding bagi pengantin.

Pada malam hari ini dari luar Masjid Raya terlihat anggun dengan lampu berwarna ungu yang cantik.

Bagi wisatawan yang berkunjung ke Padang rasanya kurang lengkap jika tak berkunjung ke Masjid Raya Sumbar untuk sekadar berfoto di luar atau melaksanakan salat di dalamnya. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer