Connect with us

News

Masuk mengenakan baju kotak-kotak, Muzni Zakaria keluar pakai rompi tahanan KPK

Masuk mengenakan baju kotak-kotak, Muzni Zakaria keluar pakai rompi tahanan KPK


Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis menahan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria (MZ) tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Jembatan Ambayan dan Masjid Agung di Solok Selatan.

“Hari ini penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka MZ, Bupati Solok Selatan sebagai tersangka penerima hadiah,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung Merah Putih KPK.

Fikri mengatakan MZ menjadi tersangka penerima hadiah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf a atau b Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Fikri mengatakan penyidik KPK telah telah mendalami perkara dugaan menerima hadiah atau janji dari tersangka Muhammad Yamin Kahar (MYK) pemilik perusahaan Dempo Bangun Bersama (DBD) terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 yaitu terkait pembangunan Masjid Agung Solok Selatan sebesar Rp53 miliar dan Jembatan Ambayan sebesar Rp14 miliar.

“Penahanan tersangka MZ dilakukan untuk untuk 20 hari ke depan mulai dari tanggal 30 Januari 2020 sampai 18 Februari 2020 di Rutan KPK Gedung C1,” kata Fikri.

Sebelumnya, MZ tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kemeja kotak-kotak dan jaket warna cokelat muda. Sekitar pukul 20.01 MZ keluar dari Gedung KPK menggunakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol.

MZ hanya bisa tertunduk dan menjawab dengan lesu pertanyaan wartawan yang menanyakan tanggapan terkait penahanan dirinya.

Selain MYK, Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria (MZ) juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka Pada 7 Mei 2019, Namun, untuk tersangka Muzni belum dilakukan penahanan.

Bupati Solok Selatan Muzni Zakariamengenakan rompi tahanan KPK (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Muzni selaku Bupati Solok Selatan diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

Terhadap Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Diduga pemberian uang dari Yamin Kahar kepada Muzni itu telah terealisasi terkait proyek jembatan Ambayan berjumlah Rp460 juta dalam rentang waktu April-Juni 2018.

Pertama, sejumlah Rp410 juta dalam bentuk uang dan kedua Rp50 juta diterima dalam bentuk barang.

Selanjutnya pada Juni 2018, Muzni meminta agar uang diserahkan kepada pihak lain sebesar Rp25 juta diserahkan kepada Kasubag Protokol untuk THR pegawai dan Rp60 juta diserahkan kepada istri Muzni.

Sedangkan terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Yamin Kahar sudah memberikan kepada bawahan Musni yang merupakan pejabat di Solok sejumlah Rp315 juta.

Artinya, Yamin Kahar mengeluarkan Rp775 juta untuk suap proyek-proyek di Solok Selatan dengan rincian Rp460 juta diserahkan kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Rp315 untuk anak buah Muzni.

Dalam proses penyelidikan, Muzni telah menitipkan atau menyerahkan uang Rp440 juta kepada KPK dan sudah dijadikan salah satu bagian dari barang bukti dalam perkara ini.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi – Fadli Zon

Apresiasi Kinerja KPK, Fadli Zon: Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi


Politis Partai gerindra Fadli Zon merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo diketahui sudah menyatakan mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra dan dari jabatan sebagai Menteri.

Fadli juga mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan ini.

Namun, meskipun ia mengapresiasi kinerja KPK, Fadli berharap agar KPK juga bisa menemukan Harun Masiku yang menurutnya hingga kini masih hilang bagai ditelan bumi.

Stlh penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dr Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI. Smg bisa jg temukan Harun Masiku yg msh “hilang” spt ditelan bumi,” tulis Fadli Zon, Kamis (26/11/2020).

Dikutip dari detiknews, Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra dan menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut.

“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.

“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.

“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC – Fadli Zon

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC


Politisi Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit guyonan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah bercanda soal Covid-19. Menhub Budi pernah bilang warga Indonesia kebal wabah mematikan itu lantaran setiap hari mengkonsumsi nasi kucing. 

Guyonan menhub Budi  diungkit Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne  pada Selasa (24/11/2020) malam. Menurutnya guyonan itu adalah sebuah pembiaran terhadap penularan wabah  mematikan itu di Jakarta  dan Indonesia.

Hal ini disampaikan  Fadli menanggapi pernyataan pembawa acara ILC Karni Ilyas yang  menyatakan isu pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan terkait acara  pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq  Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

“Siapa yang membiarkan? Menteri kesehatan yang membiarkan bahkan sampai ke presiden. Kita tahu 23 Januari 2020 Wuhan sudah lockdown kita masih bercerita nasi kucing  ini pembiaran,” tegasnya.

Fadli mengaku Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang paling tegas dalam penanganan wabah mematikan itu. Buktinya, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total setelah wabah  corona mulai masuk ke Jakarta. 

“Justru yang paling pertama (melakukan karantina wilayah) adalah Gubernur DKI dan saat itu terjadi perdebatan antara pusat terkesan  ada persaingan,” tegasnya 

Tidak hanya itu, keseriusan Anies dalam menekan penularan wabah ni juga terlihat dari sejumlah regulasi yang diambil setelah PSBB total,yakni PSBB masa transisi. Yakni membuka berbagai kegiatan di Jakarta  secara bertahap ketika penularan wabah mulai melandai 

“Selain PSBB (total) ada PSBB transisi, dan kalau kita lihat ini banyak yang menentang  adalah menteri  dalam kabinet pak Jokowi,” pungkasnya. 

Lebih dari itu dia menilai, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa didepak dari jabatannya saat ini lantaran pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan Syarifah Najwa Shihab.

Menurutnya, Anies tidak bisa dicopot lantaran kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sudah ada ketentuan yang mengatur sanksi kepada seorang kepala daerah yang dianggap melanggar etik.

“(Anies) tidak bisa dicopot hanya karena adanya instruksi dari kemendagri. Kedaulatan ada ditangan rakyat,” tuturnya. 

Menurutnya, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) tidak cukup kuat untuk melengserkan seorang kepala daerah 

Adapun instruksi  dari Tito karnavian itu dikeluarkan saat masalah protokol kesehatan di Jakarta tengah menjadi  sorotan publik. 

“Menurut saya diskusi ini aja udah salah apakah Anies bisa dicopot? gubernur DKI tidak melanggar dia berusaha menegakan aturan, bahkan ada  sanksi RP50 juta,” tuntasnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ulama yang Jadi Panutan – Fadli Zon

Sarankan Pemerintah Rangkul Habib Rizieq, Fadli Zon: Ulama yang Jadi Panutan


Nama Habib Rizieq masih hangat untuk diperbincangkan, berawal dari kepulangannya hingga kerumunan massa dalam beberapa acaranya.

Kedatangannya kembali ke Indonesia disambut hirup para simpatisannya hingga membuat lalu linta sekitar Bandara Seokarno Hatta lumpuh.

Namun, kepulangannya ke Tanah Air justru menyita perhatian publik, hingga beberapa acara yang didatanginya membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu membuat sebagian kalangan memberikan kritik bagi sang pimpinan FPI tersebut.

Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Fadli Zon. Ia justru menganggap pemerintah terlihat seperti memusuhi Habib Rizieq Shihab.

Hal itu disampaikan lewat tayangan di kanal YouTube Fadli Zon Official yang diunggah pada Senin, 23 November 2020.

Fadli Zon mengungkapkan, seharusnya pemerintah dapat merangkul Habib Rizieq Shihab yang dinilai sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia.

“Habib Rizieq adalah seorang habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, informasi yang mengatakan Habib Rizieq Shihab seorang keturunan Nabi Muhammad SAW didapat dari sumber yang memiliki data valid.

“Itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi Rabithah ‘Alawiyyin yang memang mempunyai data tentang kekerabatan keturunan Nabi Muhammad,” terangnya.

Dia menjelaskan, Habib Rizieq merupakan pemimpin organisasi yang cukup banyak pengikutnya di Negara Indonesia.

“Habib Rizieq memimpin sebuah organisasi FPI, sebuah organisasi yang secara de facto mempunyai pengikut yang cukup banyak di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer