Connect with us

News

Mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi

Mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi

[ad_1]

Padang, (Antaranews Sumbar) – Bagi sejumlah pemudik di Sumatera Barat jalur Padang-Bukittinggi adalah momok karena rute yang hanya berjarak sekitar 100 kilometer tersebut dalam kondisi normal ditempuh sekitar 2,5 jam. Pada masa arus mudik Lebaran, bisa menjadi 8 jam.

Sebagai salah satu jalur utama di Ranah Minang, sebenarnya sudah ada sejumlah jalan alternatif menuju kota yang dikenal dengan ikon Jam Gadang tersebut.

Salah satunya adalah jalur Sicincin-Malalak, atau bisa juga ditempuh dari Padang melewati Sitinjau Laut, terus ke Solok via Ombilin tembus ke Kabupaten Tanah Datar kemudian menuju Baso.

Namun, kuatnya daya tarik jalur Padang-Bukittinggi membuat para pengendara rela bermacet-macet. Selain pemandangan yang elok, beragam kelezatan kuliner khas Minang hadir di sepanjang jalur yang sayang untuk dilewatkan.

Saat memasuki Lembah Anai yang merupakan kawasan cagar alam, pengendara akan dimanja oleh kesejukan pepohonan yang masih hijau hingga terdapat satu objek wisata yang cukup dikenal, yaitu air terjun Lembah Anai yang posisinya tepat berada di pinggir jalan.

Selepas dari Padang Panjang tepatnya di Koto Baru pemandangan Gunung Marapi dan Singgalang yang tepat berada di sisi kanan dan kiri jalan.

Tidak hanya itu, perjalanan ke Bukittinggi juga mengasyikkan karena kontur jalan yang lumayan menantang sarat akan tanjakan dan turunan hingga tikungan tajam.

Belum lagi, beragam kuliner yang tersaji di sepanjang jalan, seperti perkedel jagung di Lembah Anai, satai di Padang Panjang, beberapa rumah makan khas Minang, bika di Koto baru, hingga beragam camilan khas nan nikmat.

Hadirnya beragam kuliner yang nikmat serta pemandangan yang rancak menjadi daya tarik jalur Padang-Bukittinggi di kalangan pemudik. Apalagi, pada saat mudik ratusan ribu kendaraan para perantau dari luar Sumbar juga lalu-lalang sehingga jalanan kian sesak dan padat.

Tidak hanya itu, Bukittinggi sebagai kota wisata juga menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk menghabiskan liburan Lebaran sehingga perjalanan ke kota itu makin ramai.

Popularitas Jam Gadang, Ngarai Sianok, hingga kuliner khas, seperti nasi kapau, itiak lado hijau telah menjadikan Bukittinggi sebagai pusat kunjungan.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Polda Sumatera Barat terdapat empat sumber kemacetan pada jalur utama Padang menuju Bukittinggi yang selama ini selalu menjadi persoalan saat arus mudik Lebaran.

Titik Kemacetan

Empat titik sumber kemacetan tersebut, yaitu Pasar Lubuk Alung, Kawasan Lembah Anai, Pasar Koto Baru, dan Pasar Padang Luar.

Menurut Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Singgamata, pihaknya telah menyiapkan skenario untuk meminimalkan kemacetan pada jalur Padang-Bukittinggi, terutama pada lokasi yang menjadi sumber kemacetan.

Di Pasar Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman merupakan pasar tumpah sehingga perjalanan akan tersendat akibat aktivitas jual beli.

Pasar yang tepat berada di sisi kanan dan kiri jalan tersebut memang cukup ramai karena menjadi tempat berbelanja warga sekitar serta terdapat terminal angkutan kota.

Untuk itu, akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas apabila kepadatan sudah cukup tinggi akan pengendara akan diarahkan melalui jalur alternatif, seperti belok kiri di Simpang Lubuk Alung, Pariaman menuju Sicincin, kata Singgamata.

Di Pasar Lubuk Alung para pedagang yang berjualan di badan jalan akan ditertibkan dan di sisi kiri dan kanan jalan dipasang barikade.

Selanjutnya, untuk Kawasan Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, sumber kemacetan berada di dekat lokasi air terjun. Di tempat itu banyak kendaraan yang parkir di sisi kanan dan kiri jalan menyebatkan antrean kendaraan hingga 10 kilometer.

Biasanya pengendara yang parkir adalah mereka yang hendak menikmati objek wisata air terjun Lembah Anai. Akan tetapi, di lokasi itu kapasitas lahan parkir amat terbatas di sisi kanan dan kiri jalan sebelum air terjun.

Akhirnya para pengendara memakai badan jalan untuk parkir sehingga arus lalu lintas tersendat menyebabkan antrean kendaraan yang terjebak macet di kawasan ini bisa mencapai hingga 10 kilometer panjangnya.

“Pada tahun ini kami melarang pengunjung air terjun untuk parkir di sisi jalan karena menjadi pemicu kemacetan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kompromi, apalagi saat arus padat.

“Jangan karena sekelompok orang yang ingin parkir, jadi korban ratusan orang terganggu perjalanannya,” ujarnya.

Berikutnya untuk Pasar Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan identifikasi permasalahannya adalah kapasitas bangunan yang tidak mampu menampung pedagang sehingga transaksi akhirnya dilakukan di badan jalan.

Kemacetan di Pasar Koto Baru telah terjadi bertahun-tahun dan belum ada solusi tuntas, terutama pada saat hari pasaran.

Di pasar yang menjual hasil pertanian itu menjadi tempat pertemuan pedagang dan pembeli hingga memuat barang ke truk yang diparkir di badan jalan.

Dalam kondisi normal tidak ada masalah dengan badan jalan, tetapi ketika hari pasaran akan tumpah ke jalan, kata Singgamata.

Beragam solusi pun mengemuka untuk memecahkan persoalan kemacetan di Pasar Koto Baru mulai dari membuat jembatan layang hingga underpass.

Namun, menurut Singgamata, solusi jangka panjang adalah memperluas bangunan pasar dan solusi jangka pendek adalah memindahkan lokasi parkir mobil dan motor ke lokasi baru yang ada dekat pasar.

Pada pedagang akan diarahkan ke dalam dan di sisi jalan akan dipasang barikade agar arus lalu lintas tidak tersendat. Bahkan, di Pasar Koto Baru tersebut dipasang CCTV untuk memantau situasi lalu lintas di kawasan itu yang terhubung dengan Regional Traffic Management Centre (RTMC) Dirlantas.

Terakhir di Pasar Padang Luar yang juga merupakan salah satu pasar tumpah yang cukup ramai akan dipasang barikade di sisi kanan dan kiri jalan agar arus lalu lintas lebih mengalir dan pengendara bisa tertib.

“Jika sudah sangat padat akan diberlakukan arus satu arah oleh petugas dan yang lain akan dialihkan,” katanya.

Singgamata merasa optimistis pada mudik tahun ini kemacetan di jalur Padang Bukittinggi bisa ditekan dan kelancaran arus bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Lima Solusi

Pakar Transportasi Publik Universitas Andalas (Unand) Padang Dr. Yossyafra mengemukakan lima solusi guna mencegah terjadinya kemacetan saat Lebaran di Sumbar.

“Kemacetan saat Lebaran terjadi karena meningkatnya volume kendaraan mendekati daya tampung jalan. Solusi pertama, dengan meningkatkan kapasitas jalan,” kata dia.

Menurut dia, tidak ada cara lain untuk meningkatkan kapasitas jalan dengan melakukan pelebaran di sisi kiri dan kanan. Namun, karena waktu sudah tidak memungkinkan dan butuh biaya besar ada alternatif, yaitu melakukan pengerasan bahu jalan.

Langkah kedua, menghilangkan gangguan samping, seperti pemakaian jalan untuk parkir kendaraan, pasar tumpah, hingga hal-hal lain yang menyebabkan lalu lintas terhambat.

“Ini dapat dilakukan dengan memberlakukan larangan parkir dan menertibkan pasar tumpah sehingga tidak ada lagi gangguan samping,” katanya.

Berikutnya, langkah ketiga dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas, terutama oleh pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan, seperti penutupan jalur, pemberlakuan jalan satu arah dan hal yang dianggap perlu untuk mengurai kemacetan.

Selanjutnya, penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan, seperti larangan parkir di bahu jalan.

Jika sudah ada larangan parkir, pengendara masih membandel, menurut dia, sebaiknya diderek saja sehingga memberi efek jera bagi yang lain.

Solusi kelima, menyebarluaskan informasi tentang kondisi lalu lintas melalui media massa sehingga pengendara dapat mengetahui dan mengambil alternatif pilihan perjalanan.

Ia memperkirakan jalan yang akan mengalami kemacetan cukup parah saat Lebaran adalah jalur Padang menuju Bukittinggi hingga ke Payakumbuh karena untuk menuju sejumlah daerah lain harus melewati rute itu.

Untuk itu, dia menyarankan pemudik mengambil jalur alternatif, yaitu Padang Solok via Ombilin bagi yang hendak ke Bukittinggi atau Payakumbuh.

Walaupun ada penambahan jarak, berdasarkan waktu tempuh jauh lebih pendek karena rute utama Padang Bukittinggi amat padat.

Ia juga menyarankan sesama pemudik harus saling mengingatkan saat berkendara jika ada yang melanggar lalu lintas atau berperilaku yang akan berpotensi menyebabkan kemacetan.

Tidak ada salahnya saling menegur jika ada yang melanggar demi kebaikan bersama agar dapat menikmati mudik tanpa macet.

(T.I030/B/D007/D007) 10-06-2018 07:52:35



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer