Connect with us

News

Menilik potensi likuefaksi di Padang

Menilik potensi likuefaksi di Padang

[ad_1]

Padang (ANTARA) – Fenomena alam berupa gempa, tsunami dan likuefaksi yang telah memporak-porandakan kawasan di Provinsi Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 menjadi duka mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter yang mengguncang Donggala, Palu, Sigi dan Parimo di Sulawesi Tengah tersebut tidak hanya memicu tsunami, namun juga memicu terjadinya fenomena likuefaksi. Sehingga mengakibatkan bangunan dan ratusan ribu infrastruktur luluh lantak.

Hari itu Palu dan Donggala bersimbah air mata. Harta, benda dan nyawa seketika terenggut dalam bencana. Segenap tenaga dan bantuan dikerahkan, namun sempat terkendala akibat kerusakan infrastruktur.

Gempa yang melanda Palu dan Donggala merupakan yang ke sekian kalinya terjadi di Indonesia.

Gempa yang mengguncang kota tersebut pertama kali terjadi pada 13.59 WITA dengan kekuatan 6 Skala Richter, kemudian terjadi lagi pada 17.02 WITA dengan kekuatan 7,4 Skala Richter.

Saat itu BMKG menyatakan gempa berpotensi tsunami dengan ketinggian siaga di Donggala Barat, dan estimasi ketinggian gelombang tsunami mencapai 0,58 meter.

Akan tetapi setelah dilakukan observasi, BMKG mengakhiri pernyataan dini tsunami pada 17.36 WITA. Kemudian setelah di akhiri, gelombang tsunami pun menerjang dengan ketinggian 1,5 meter.

Tidak hanya itu, kekuatan getaran gempa di wilayah Sulawesi Tengah juga menyebabkan terjadinya fenomena likuefaksi.

Saat itu tanah yang semula padat lalu berubah sifat menjadi cair. Sehingga tanah yang mengalami likuefaksi pun amblas ke bawah dan lapisan tanah bergerak bergelombang.

Kemudian tanah yang mengalami likuefaksi juga terlihat berputar saat terjadinya gempa. Sehingga benda-benda yang berada di atasnya ikut berputar dan akhirnya tertimbun.

Salah satu penyebab besarnya kerusakan yang terjadi akibat gempa di Sulawesi Tengah diduga karena fenomena likuefaksi.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 30 Januari 2019 jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.402 jiwa yakni sebanyak 2.685 jiwa meninggal dunia, 701 jiwa hilang, dan 1.016 korban dikubur massal.

Tidak hanya itu, total kerusakan rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, berat dan hilang mencapai 100.405 unit.

Fenomena yang telah menorehkan duka mendalam terhadap masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah itu tentunya menjadi perhatian dan pelajaran bagi sejumlah daerah lainnya dalam menanggulangi bencana ke depannya.

Pengunjung berada di sekitar puing bangunan rumah warga yang hancur di bekas lokasi bencana gempa dan likuefaksi Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (30/12/2019). Saat musim libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah kawasan terdampak bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah tersebut ramai didatangi pengunjung dari luar daerah ataupun warga korban bencana yang datang untuk melihat langsung dampak serta kondisi terakhir daerah tersebut. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/pras.


Likuefaksi di Padang

Selain di Sulawesi Tengah, ternyata fenomena likuefaksi juga pernah terjadi di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat pada saat terjadinya gempa 2009 dengan kekuatan 7,6 Skala Richter.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang pengamat dari Teknik Sipil Universitas Andalas (Unand) Abdul Hakam, di Padang, Rabu.

Menurut dia Likuefaksi (liquefaction) merupakan salah satu bahaya yang ditimbulkan dari gempa bumi. Pada saat gempa terjadi, tanah mengalami perubahan sifat dari padat ke cair akibat beban siklik yang diterima.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 2010, bentuk likuefaksi di Padang lebih cenderung bersifat amblas ke bawah, karena terletak di daerah yang datar, kata dia.

“Sifat likuefaksi berbeda-beda, ada yang bersifat amblas ke bawah dan ada yang mengalir, sesuai dengan letaknya,” kata dia.

Kejadian likuefaksi tersebut bisa dilihat dengan cara mengamati adanya rembesan air yang keluar dari rekahan tanah pada saat gempa. Kemudian juga dapat ditandai dengan tenggelam dan miringnya beberapa bangunan serta pergerakan horizontal dalam skala yang besar.

Setelah dilakukan observasi di penjuru Kota Padang usai gempa 2009, didapati bukti-bukti terjadinya likuefaksi berupa bekas semburan pasir di permukaan tanah (Antara/HO_Abdul Hakam).



Setelah dilakukan penelitian terdapat beberapa daerah yang teridentifikasi adanya kejadian likuefaksi di Kota Padang umumnya berada di dekat aliran sungai ataupun di tepi pantai diantaranya di daerah Lapai, Siteba, Ulak Karang, Air Tawar, Tabing, dan Lolong Belanti.

Peta tentang sejumlah lokasi yang terdampak likuefaksi di Padang (Antara/ HO_Abdul Hakam)


Potensi Likuefaksi

“Kita tidak tahu pasti kapan gempa itu akan terjadi, akan tetapi yang perlu dilakukan ialah tetap waspada dengan cara mempersiapkan diri,” kata Hakam yang merupakan seorang dosen fakultas teknik Unand.

Selanjutnya untuk memastikan potensi terjadinya likuefaksi pada saat gempa mendatang di Padang, Hakam kembali melakukan penelitian berdasarkan gradasi butiran dan tahanan penetrasi standar yang dilakukan pada 2013.

Dengan menggabungkan kedua cara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat potensi likuefaksi dari lapisan tanah yakni sangat berpotensi (SP), berpotensi (P), kurang berpotensi (K), dan tidak berpotensi (T).

“Dari hasil gabungan analisis terhadap lokasi Pantai Padang, maka dapat dilihat lapisan tanah pada kedalaman empat dan 8 meter sangat potensi terlikuefaksi, kedalaman 10 meter berpotensi, dan kedalaman enam dan 12 meter kurang berpotensi,” katanya.

Potensi likuefaksi di Padang menurut Abdul Hakam berdasarkan tingkat kedalaman tanah terbagi atas Sangat Berpotensi (Merah), Berpotensi (Hijau) dan Kurang Berpotensi (Biru) (Antara / Laila Syafarud)


Lebih lanjut ia mengatakan fenomena likuefaksi bisa terjadi dengan kekuatan gempa mencapai 7,6 sampai 8 Skala Richter.

Validasi Potensi likuefaksi

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah melakukan pengukuran di daerah yang diduga berpotensi likuefaksi dengan menggunakan alatgeolistrik supersting pada 2019.

Alat tersebut diklaim cukup jitu untuk mendapatkan data potensi likuefaksi yang digunakan pada saat melihat kondisi air tanah di kawasan pantai.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang Peneliti Bidang Oseanografi LRSDKP, BRSDMKP, KKP Ulung Jantama Wisha.

Pengukuran potensi likuefaksi yang dilakukan juga sebagai pembuktian di lapangan berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang potensi likuefaksi di wilayah pesisir pantai di Sumatera Barat yang pernah dilakukan sejak 2006, kata dia.

Ia juga mengatakan berdasarkan hasil pengukuran tersebut potensi likuefaksi di pesisir pantai Kota Padang cukup besar dan mengkhawatirkan.

Lebih lanjut, ia menyebutkan beberapa titik yang diduga berpotensi likuefaksi yakni di Pasir Jambak, Ulak Karang sebelah Utara, Pantai Padang, Pantai Air Manis, dan Area Pelabuhan Bungus.

Setelah dilakukan pengukuran dapat simpulkan potensi likuefaksi yang cukup besar berada di kawasan Ulak Karang sebelah Utara, hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa benda yang amblas akibat gempa 2009 di kawasan tersebut pada saat dilakukan pengukuran.

Hasil pengukuran likuefaksi tersebut telah diserahkan ke pemerintah setempat dan dinas terkait. Dengan demikian semoga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dan tindak lanjut dalam menghadapi bencana likuefaksi ke depannya.

Minimalisasi korban Likuefaksi

Menurut Peneliti Bidang Oseanografi LRSDKP, BRSDMKP, KKP Ulung Jantama Wisha terdapat beberapa cara yang harus dilakukan untuk meminimalkan korban Likuefaksi di Padang sebagai berikut:

Pertama, menyosialisasikan ke masyarakat Kota Padang daerah-daerah yang diduga berpotensi Likuefaksi.

Kedua, mengurangi pembangunan di sekitar daerah yang terdeteksi berpotensi likuefaksi. Karena pada dasarnya tanah yang terdapat di daerah yang terlikuefaksi bersifat lunak, jika masih tetap dilakukan pembangunan maka tekanan terhadap tanah tersebut semakin besar dan dampaknya semakin parah.

Ketiga, menghindari pembangunan bertingkat dan tempat umum seperti mall, hotel, rumah sakit, masjid, pasar dan lainnya di sekitar daerah yang berpotensi likuefaksi.

Keempat, memperbaiki jalur evakuasi untuk meminimalkan jumlah korban jiwa.

Selanjutnya, Sekretaris BPBD Padang Hendra Mardhimenambahkan ada dua hal yang mesti dilakukan untuk meminimalkan korban jiwa saat terjadi gempa yang berpotensi tsunami di Padang yakni mencari bangunan yang tinggi dan menjauhi bibir pantai dua sampai 3 kilometer dari bibir Pantai.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer