Connect with us

beritasumbar

Meski Defisit Anggaran, Payakumbuh Tetap Alokasikan Insentif Guru Mengaji-Tahfiz – siarminang.net

Meski Defisit Anggaran, Payakumbuh Tetap Alokasikan Insentif Guru Mengaji-Tahfiz – Beritasumbar.com

[ad_1]

Payakumbuh, siarminang.net– Meski mengalami defisit anggaran pada 2021 karena adanya pemotongan akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan tetap menganggarkan intensif bagi guru mengaji dan guru tahfiz di daerah tersebut.

Kabid Paud dan PNFI pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Irwanto di Payakumbuh, Senin, mengatakan kesepakatan tetapnya diberikan insentif bulanan bagi tenaga pendidik pendidikan non formal tersebut telah dievaluasi dan dibahas  bersama ratusan orang guru mengaji di TPQ/TPSQ/MDA/MDTA dan garin masjid di setiap kecamatan.

“Setiap bulannya guru mengaji dan tahfiz ini sudah mendapatkan haknya dari pemerintah Kota Payakumbuh, berupa insentif yang dikirim ke rekening secara rutin. Jumlah insentif itu sesuai dengan tingkatan sertifikasi mereka,” jelasanya.

Pada tahun 2019 ada sebanyak 452 orang guru ngaji menerima insentif dan pada tahun 2020 sebanyak 453 orang guru ngaji.

“Besaran yang diterima oleh guru TPQ yang bersertifikasi A sebesar Rp. 450.000, sertifikasi B sebesar Rp. 400.000, sertifikasi C sebesar Rp. 380.000, dan non sertifikasi sebesar Rp. 368.500,” katanya.

Dengan anggaran yang mencapai Rp2,18 miliar pada tahun 2020, pemko juga melakukan gebrakan baru dengan menyertakan 40 orang guru tahfiz yang juga ikut mendapatkan insentif. Diantara kota/kabupaten lainnya di Sumbar, baru Payakumbuh yang mengalokasikan APBD di dinas pendidikan untuk insentif guru tahfiz tersebut.

“Saat ini, guru tahfiz baru masuk ke kategori non sertifikasi. Kita akui karena keterbatasan anggaran belum semua guru ngaji yang dapat difasilitasi oleh dana insentif ini, namun seiring waktu berjalan tentu akan ada peningkatan, tergantung bagaimana persetujuan DPRD dan kepala daerah kita,” ujarnya.

Salah seorang guru mengaji di Kelurahan Tigo Koto Diate Syahril M mengatakan adanya insentif bagi guru mengaji ini sangat diapresiasi sekali olehnya meskipun ia tidak mengharap materi melainkan pertanggung jawabannya dunia akhirat.

“Kami tentu akan melaksanakan kewajiban kepada anak-anak didik, biarlah Allah yang akan membalasnya. Masukan kami adalah untuk yang akan datang kendala mengajar seperti jam belajar anak dan perhatian orang tua harus ditingkatkan. Juga kalau bisa untuk lembaga keagamaan ditingkatkanlah sarananya supaya bisa nyaman anak belajar agama, seperti di sekolah,” katanya.

Sementara itu, Kepala KUA Payakumbuh Utara Asrul mengatakan kementerian agama melalui Kantor Kemenag mengapresiasi Pemko Payakumbuh atas kebijakan adanya insentif guru mengaji dan garin mesjid. Tak banyak daerah yang punya kebijakan seperti ini.

“Kami menyadari begitu pentingnya guru TPQ bagi generasi kita, dengan adanya insentif ini sebagai bentuk penghargaan dari pemko, meski jumlahnya tak banyak, namun kita patut berseyukur dan berterimakasih atas perhatian wali kota Riza terhadap guru-guru ngaji di Payakumbuh,” ujarnya.

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

beritasumbar

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – siarminang.net

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – Beritasumbar.com

[ad_1]

Jakarta, siarminang.net – Untuk menuntaskan pembangunan Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kegigihan Bupati dan Wabup Limapuluh Kota untuk menuntaskan pembangunan Monumen PDRI di era Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) akhirnya membuahkan hasil.

Menko Polhukam pada Rabu (3/3) mengundang Kementrian PUPR, Keuangan, Pendidikan, Bappenas, Sosial, Menhankam, Gubernur Sumbar, Bupati Limapuluh Kota, Agam, Unand dan lain-lain membahas percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi, Sumatra Barat.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara untuk keberlanjutan monumen tersebut.

“Perjuangan kita sebelum menjadi kepala daerah alhamdulillah sekarang membuahkan hasil yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa PDRI memang merupakan sejarah penting di Indonesia yang mesti mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

Sementara Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan dalam waktu dekat dana proyek pembangunan Kawasan Monumen Bela Negara akan segera turun.

“Percapatan pembangunan segara dilanjutkan, ini menjadi langkah bersejarah bagi Limapuluh Kota,” ujarnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan Pemerintah Pusat mendukung penuh percepatan pembangunan kawasan monumen tersebut.

Bentuk dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait membahas perlunya menyepakati dasar hukum percepatan pembangunan monumen bela negara.

Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan guna mematangkan konsep penyelesaiannya, sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

Seperti diketahui sejatinya pembangunan monumen tersebut merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak 2013. (Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – siarminang.net

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang, siarminang.net – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Barat, Ny. Harnely Mahyeldi melantik 11 orang Ketua Dekranasda kabupaten dan kota daerah itu di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (3/3).

Salah satu yang dilantik adalah Ketua Dekranasda Kabupaten Limapuluh Kota, Ny. Lira Rizki Kurniawan Nakasri. Dalam pelantikan itu Ny. Lira tampak menggunakan pakaian tenun khas Kubang Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia mengatakan ke depan bisa bekerja sama untuk membawa kemajuan terhadap IKM dan UMKM Kabupaten Limapuluh Kota yang sejatinya memiliki banyak potensi pengrajin.

“Semoga kita bersama bisa membawa kemajuan bagi industri dan deskranada di Limapuluh Kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Ny.Hj.Harneli Mahyeldi, mengucapkan selamat kepada Ketua Dekranasda masa bhakti 2021-2024 yang baru saja dilantik. 

Amanah tersebut katanya, agar dapat dilanjutkan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, namun dibalik itu terdapat tanggung jawab besar dalam mengembangkan produk kerajinan lokal daerah ” tutur Hj Harneli Mahyeldi.

Ny.Harneli Mahyeldi mengatakan, bahwa Dekranasda dalam menjalankan fungsinya yakni membantu pemerintah dalam menggali, melestarikan dan membina kerajinan di daerah.

“Segala inovasi desain ditengah revolusi industri 4.0 harus dimaksimalkan. Sehingga, hasil kerajinan dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun di mancanegara,” tuturnya.(Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – siarminang.net

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang Panjang, siarminang.net – Pelaksanaan vaksinasi tahap II yang menyasar petugas publik, Pemrov Sumbar  memberikan target kepada Pemko Padang Panjang  dengan sasaran sebanyak 59.516 orang.

Target tersebut melebihi melebihi jumlah penduduk yang hanya 56.311 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020.

“Data ini tidak realistis. Sudah kita konfirmasi dan pertanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jawaban yang kita dapat, data berasal dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Nuryanuwar, Rabu (3/3).

Jumlah sasaran sebanyak 59.516 itu, sebutnya sama persis jumlahnya dengan sasaran untuk Kota Padang yang notabenenya adalah ibukota provinsi dengan jumlah penduduk mencapai satu juta kurang, atau persisnya 909.040 berdasarkan hasil SP 2020.

Merujuk kepada data BPS, 56.311 jiwa warga Padang Panjang sudah masuk semua kelompok umur. Mulai dari 0 tahun sampai ke 75 tahun ke atas.

Sementara dalam vaksinasi, kelompok 0-18 tahun belum dapat dijadikan sebagai sasaran vaksinasi.

Pemkot Padang Panjang akan mengupayakan data ini terkonfirmasi ke pusat dan diubah sesuai dengan angka riil sasaran yang sebenarnya. “Karena kalau untuk vaksinasi pelayan publik, jumlahnya hanya ribuan, tidak mencapai puluhan ribu,” katanya.

Ia menjelasakan untuk vaksinasi pelayan publik ini Padang Panjang hanya diberi jatah vaksin 6.500 dosis untuk 3.250 sasaran dari TNI/Polri, ASN dan BUMN/BUMD.

Targetnya, selama Maret 2021 ini, vaksinasi tahap II tuntas dan baru fokus ke tahapan berikutnya dengan sasaran lanjut usia. Untuk vaksinasi lanjut usia, berdasarkan data rilis KPCPEN, Padang Panjang ditarget sasaran sebanyak 4.882 orang. (Rel)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer