Connect with us

News

Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda

Minim Fasilitas Pengawasan dan Kesehatan, Kalapas Karan Aur Pariaman Minta Bantuan Pemda


Pudjiono Gunawan saat diwawancarai di ruang kerjanya Lapas Kls II B Karan Aur Pariaman.

PARIAMAN – KaLapas Kls II Karan Aur Pariaman Pudjiono Gunawan minta bantuan Kepala Daerah setempat terkait minimnya fasilitas pengawasan dan kesehatan di Lapas KLS II Karan Aur. Hal ini disampaikan ketika penyerahan remisi oleh Wakil Walikota dan Wakil Bupati, Jumat (17/8).

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan kepala daerah terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas terutama persoalan pengawasan tahanan dan over kapasitasnya Lapas Karan Aur ini,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, dalam hal ini pihak pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman melalui Wakil Bupati Suhatri Bur, secara lisan sudah menyampaikan bantuan penyediaan lahan.

“Lahan yang dihibahkan oleh Pemerintah Padang Pariaman, nantinya akan dijadikan Rutan baru yang berdiri sendiri,” katanya Pudjiono.

Ia mengatakan, kalau sudah ada lahan pihak Lapas akan lapor pada pemerintah pusat bahwa sudah ada hibah tanah dari pemerintah daerah, untuk diusulkan pembangunannya.

“Meskipun secara formal belum dibicarakan, namun sudah ada tanggapan positif dari Wakil Bupati dan tentunya kita berharap ini dapat terwujud sehingga di Padang Pariaman dapat berdiri Rutan sendiri,” ulas Pudjiono.

Pudjiono menyebutkan, dari 520 penghuni Rutan saat ini, 234 orang merupakan warga Padang Pariaman dan 112 orang warga Kota Pariaman, lebihnya merupakan pindahan dari daerah lain seperti Padang dan Painan.

“Kitapun telah menyurati pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan CCTV, termasuk ke pemerintah pusat untuk dapat kiranya melakukan pengadaan namun sampai saat sekarang belum terealisasi,” imbuhnya.

Pudjiono juga menuturkan, bahwa untuk hal pendanaan sangat terbatas bagi Lapas Karan Aur Pariaman. “Karena dana yang tersedia dalam Dipa untuk operasional perbulan hanya Rp 30 juta, sedangkan untuk pembayaran listrik saja hampir Rp 15 juta/bulan,” ujarnya.

“Didalamnya sudah termasuk layanan kesehatan, jika dibagi dalam setahun dengan jumlah Napi yang jumlahnya 520 orang, mungkin untuk beli obat sakit kepala saja tidak cukup, apalagi memberikan pelayanan hingga dibawa kerumah sakit, tentunya kita tidak sangggup,” keluhnya.

Ia juga meminta bantuan ke Pemerintah daerah, untuk bisa mengadakan layanan kesehatan di puskesmas setempat terdekat.

“Ada sebanyak 35 titik yang perlu dipasang CCTV, hingga saat ini belum ada satupun yang terpasang,” katanya.

Ia pun mengakui secara ketentuan UU otonomi daerah memang agak sulit, namun karena ada juga warga daerah setempat yang menjadi binaan di sini, tentunya juga perlu didukung perihal keamanan dan ketertiban disekitar lingkungan Lapas.

“Kalau ada gangguan keamanan di Lapas, warga sekitarnya tentu akan resah juga. Jadi itulah salah satu pertimbangan kita minta bantuan kepemrintah daerah,” pungkasnya. (war)

NASIONAL – Pelemahan kurs rupiah terus terjadi. Pada Senin (13/8) kemarin nilai tukar rupiah telah menembus level Rp…

PARIAMAN — Awalnya memang Fadli Rahmadi tidak terpikir untuk mengembangkan teh jeruju maupun keripik jeruju yang…

TANAH DATAR – Batusangkar International Conference (BIC-III) IAIN Batusangkar yang mengusung tema “Building Modern…

PADANG — Kemitraan dan silaturahim merupakan suatu hal yang harus terus terjalin dan ditingkatkan antara Dispora…

PADANG — Dispora Sumbar berkerjasama dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) menggelar Pekan Olahraga…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer