Connect with us

News

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

Mudik Lebaran 2018, Lima Maskapai Tambah Rute Jakarta-Padang

[ad_1]

Senin, 04 Juni 2018 – 20:26:04 WIB – 53

Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Foto: Dok. Istimewa.

Pilwako Kota Padang 2018

PADANG – Sedikitnya lima maskapai penerbangan mengajukan jadwal tambahan rute Jakarta-Padang pada periode mudik Lebaran 2018 ini. Hal ini untuk memfasilitasi tingginya permintaan penerbangan menuju Padang.

Rinciannya, Garuda Indonesia mengajukan tujuh jadwal penerbangan, Lion Air empat jadwal, Batik Air dua jadwal, Citilink satu jadwal, dan Sriwijaya Air tiga jadwal penerbangan. Rata-rata, jadwal yang diajukan meliputi periode 1-30 Juni 2018.

Humas PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Yosrizal, menyebutkan penambahan jadwal penerbangan untuk masing-masing maskapai berbeda-beda jumlah harinya. Garuda Indonesia misalnya, meski periode harinya tak sebanyak maskapai lain, maskapai pelat merah ini mengganti sejumlah armada pesawat dengan kapasitas penumpang lebih banyak.

“Penambahan jadwal penerbangan untuk menampung permintaan penumpang yang melonjak di arus mudik Lebaran,” katanya, Senin (4/6).

Ia menjelaskan, Garuda Indonesia mengajukan tambahan penerbangan untuk tanggal 11-14 Juni masing-masing dengan empat jadwal baru setiap harinya. Selanjutnya, untuk tanggal 21-24 Juni penambahan diberikan satu jadwal baru setiap harinya.

Sementara Lion Air, mengajukan tambahan penerbangan empat kali dalam satu hari untuk 30 hari berjalan. Artinya, ada 120 penerbangan baru selama periode mudik Lebaran kali ini.

Batik Air yang juga satu grup dengan Lion juga memiliki total 90 jadwal penerbangan dalam satu bulan arus mudik. Sementara itu, Citilink memiliki 30 jadwal penerbangan baru untuk 30 hari dan Sriwijaya Air 90 jadwal baru untuk 30 hari. Sederhananya, terdapat 18 jadwal penerbangan baru dalam satu hari.

Manajer Pelayanan dan Penjualan Garuda Indonesia Cabang Padang, Firdaus Farani, menambahkan, mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik kali ini, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat berbadan lebar A-330 Cap 360 all economy seat untuk rute Padang-Jakarta. Nantinya, terdapat perubahan kapasitas pesawat B738 cap 162 menjadi A-330 sebanyak tiga penerbangan pada tanggal 9, 10, dan 25 Juni 2018. Kemudian, ada juga penambahan satu pesawat (extra flight) pada tanggal 11-14 Juni 2018.

Dengan kapasitas reguler per harinya sebanyak 1.134 kursi penumpang, maka adanya penambahan jadwal penerbangan dan penggantian armada pesawat menambah kapasitas per hari hingga 2.034 kursi penumpang. “Rinciannya, 1.440 dari penerbangan tambahan dan 594 kursi dari armada pesawat yang lebih besar,” kata Firdaus. (rep)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri/Republika.co.id

Tag:

PM Malaysia Mahathir Resmi Hapus Pajak Good and Services Tax (GST)

PM Malaysia Mahathir Resmi Hapus Pajak Good and Services Tax (GST)

INTERNASIONAL – Pemerintah Malaysia terhitung Jumat (1/6) secara resmi menghapus Pajak Barang dan Pelayanan (Good and…

Kritisi Penyerangan Kantor Radar Bogor oleh Massa PDIP, Ini Kata Mahfud MD

Kritisi Penyerangan Kantor Radar Bogor oleh Massa PDIP, Ini Kata Mahfud MD

POLITIK – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD menyebut penyerangan kantor surat kabar…

WNI Dilarang Masuk Israel, Ini Respon Menlu Retno Marsudi

WNI Dilarang Masuk Israel, Ini Respon Menlu Retno Marsudi

INTERNASIONAL – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan sikap politik pemerintah Indonesia tidak berubah meski…

Parawat Palestina Tertembak Saat Bertugas oleh Militernya, Ini Kata Isrel

Parawat Palestina Tertembak Saat Bertugas oleh Militernya, Ini Kata Isrel

INTERNASIONAL – Militer Israel berjanji akan menyelidiki pembunuhan terang-terangan perawat Palestina oleh tentara…

Kapolres Tanah Datar Patroli Bagi-bagi Sembako Bersama Dandim 0307

Kapolres Tanah Datar Patroli Bagi-bagi Sembako Bersama Dandim 0307

TANAH DATAR – Untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat di bulan Ramadhan serta…



[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer