Connect with us

News

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada Jumat 15 Juni, Inilah 7 Pesan PP Muhammadiyah

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada Jumat 15 Juni, Inilah 7 Pesan PP Muhammadiyah

[ad_1]

JAKARTA – Muhammadiyah merilis 7 poin pernyataan untuk Lebaran Idul Fitri 1439 H. Ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu menyampaikan pesan soal khotbah hingga media sosial.

Muhammadiyah memang sudah jauh hari mengumumkan bahwa Lebaran 1439 H bertepatan pada 15 Juni 2018. Sedangkan Kemenag baru akan menggelar sidang Isbat penentuan 1 Syawal pada 14 Juni besok.

Ada 7 poin pernyataan Lebaran dari Muhammadiyah yang berisi pesan-pesan, dari soal khotbah salat id hingga media sosial. Berikut ini pernyataan lengkap PP Muhammadiyah selengkapnya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut

Pertama, Idul Fitri 1439 H jatuh pada hari Jumat Legi 15 Juni 2018 M. Berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, Ijtimak jelang Syawal 1439 H terjadi pada hari Kamis Kliwon 14 Juni 2018 pukul 02:45:53 WIB. Tinggi bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (= -07 48 LS dan = 110 21 BT) = +07 3520″ (Hilal sudah wujud).

Kedua, Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah sesuai sunnah Nabi Muhammad antara lain membayar zakat fitrah, memperbanyak membaca takbir, dan menunaikan shalat Idul Fitri. Diutamakan mengumandangkan takbir di masjid atau mushalla dengan pengeras suara yang bagus sebagai syiar Islam dengan tetap memperhatikan kenyamanan lingkungan dan menghormati masyarakat yang berbeda-beda keyakinan. Apabila melaksanakan takbir keliling hendaknya senantiasa dilakukan dengan baik, mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban umum, dan berkoordinasi dengan kepolisian dan aparatur pemerintah yang terkait.

Ketiga, segenap umat Muslim hendaknya menjadikan puasa dan ibadah Ramadhan serta Idul Fitri sebagai wahana untuk semakin meningkatkan kualitas iman dan taqwa, memperbanyak amal shaleh, memperluas ilmu pengetahuan, serta mengembangkan sikap dan tindakan yang berakhlak mulia. Baik elite maupun warga diajak untuk menampilkan keteladanan yang baik atau uswah hasanah sehingga kaum muslim di negeri ini menjadi rahmatan lil-alamin.

Keempat, para khatib dan muballigh hendaknya menyampaikan khutbah dan ceramah yang berisi ajakan agar umat Islam senantiasa berusaha melanjutkan amal shalih selama bulan Ramadhan secara lebih baik, meningkatkan ketaqwaan dengan berbuat ihsan, meningkatkan soliditas dan solidaritas sosial, serta memelihara kerukunan dan persatuan umat dan bangsa. Sampaikan pesan-pesan keislaman yang menyebarkan kedamaian, persaudaraan, kemajuan, dan mencerahkan. Para khatib dan muballigh hendaknya tidak menjadikan khutbah dan ceramah sebagai ajang kampanye dan propaganda politik praktis serta tidak menyampaikan materi yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan disharmoni sosial, politik, dan agama baik intern maupun antar umat beragama.

Kelima, Masyarakat hendaknya saling menghormati dan bekerjasama untuk terciptanya suasana ibadah yang tenang, aman, dan tertib. Masyarakat hendaknya bersilaturrahim dengan saling mengunjungi dan kerelaan memaafkan untuk meningkatkan harmoni, kerukunan, persatuan, dan persaudaraan umat dan bangsa. Khusus dalam menggunakan media sosial hendaknya warga masyarakat semakin cerdas, dewasa, dan berkeadaban. Gunakan media sosial sebagai ajang silaturahim, peduli dan berbagi, dan mengembangkan pengetahuan,seraya jauhi hal-hal yang menyebabkan kebencian, dusta, dan permusuhan agar kehidupan di masyarakat tetap terjaga dengan damai dan rukun.

Keenam, Pemerintah dan aparatur keamanan hendaknya membantu, menjaga, dan memfasilitasi umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah Idul Fitri sesuai dengan keyakinan masing-masing dan merayakan berbagai tradisi masyarakat yang berkeadaban. Semua pihak diajak untuk menjadikan Ramadhan dan Idul Fitri sebagai momentum mengembangkan spirit keadaban dan kemajuan di segala bidang kehidupan menuju Baldatun Thayyibatun

Wa Rabbun Ghafur.

Ketujuh, Segenap jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan Selamat Idul Fitri 1439 H. Taqabbal Allahu Minna Waminkum. Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. (RI)

POLITIK – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD menyebut penyerangan kantor surat kabar…

PARIAMAN – Petugas Lapas KLS II B Karan Aur, Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menggagalkan penyelundupan Narkoba jenis…

PADANG – Ratusan warga Muhammadiyah Wilayah dan daerah serta Ortom yang ada di Padang, Sumatera Barat, Jumat,…

PADANG – PW Aisyiyah Sumbar akan menggelar musyawarah pimpinan Wilayah Aisyiyah (Musypinwil) 1 pada tanggal 7-8 Juli…



[ad_2]

Sumber

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer