Connect with us

News

Muswil IPM Sumbar XXI Resmi Dibuka di Solok, Ini Pesan Mendikbud Muhadjir Effendy

Muswil IPM Sumbar XXI Resmi Dibuka di Solok, Ini Pesan Mendikbud Muhadjir Effendy

[ad_1]

Orasi Ilmiah dari , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy

SOLOK — Pimpinan Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menggelar Musyawarah Wilayah IPM ke-XXI di Gedung Kubuang Tigo Baleh, Kota Solok, Ahad, (8/9/2019). Muswil resmi dibuka Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM Hafizh Syafaaturrahman dan dihadiri Mendikbud RI Muhadjir Effendy.

Dalam orasi ilmiahnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berpesan agar Ikatan Pelajar Muhammadiyah kembali berjuang ke sekolah-sekolah Muhammadiyah dan berani untuk keluar berjuang di sekolah non-Muhammadiyah.

Muhadjir menjelaskan kebutuhan tersebut demi menciptakan kader yang terbuka dan moderat.

“Jika terbiasa hanya di dalam maka tidak punya kebiasaan heterogen, pandangannya menjadi sempit dan melahirkan neo-konservatisme dan pandangan radikal karena tidak paham di luar sana begitu beragamnya. Untuk menutupi rendah dirinya lalu menjadi beringas dan radikal,” ungkap Muhadjir.

Selain itu IPM perlu keluar karena siapapun yang memiliki kapasitas kepemimpinan dapat menjadi pemimpin di Muhammadiyah.

“Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi Islam yang egalitarian, bukan paternalistik (feodal). Jangan terjebak di zona nyaman. Harus berani keluar,” imbuh Muhadjir.

Lebih lanjut Muhadjir mengungkapkan bahwa IPM harus menjadi andalan di kalangan pelajar. Upaya untuk menjadi andalan dapat dilakukan melalui terobosan-terobosan program yang berkualitas dan bermanfaat bagi pelajar Muhammadiyah. Program yang dapat diciptakan oleh IPM harus menyesuaikan dengan isu-isu yang menjadi permasalahan di Sumatera Barat.

Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Dr. Shofwan Karim mengatakan menegaskan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) merupakan organisasi yang menyiapkan generasi masa depan.

“Di organisasi IPM itu perlu penataan-penataan yang memiliki prinsip untuk berjuang, termasuk berjuang untuk menyiapkan generasi masa depan,” kata Shofwan.

Maka, lanjutnya, bekal yang terpenting dalam ber-IPM adalah terus belajar diberbagai bidang demi masa depan, utamanya adalah belajar untuk mencari ilmu pengetahuan.

“InsaAllah siapapun yang terpilih nanti bisa membawa IPM Sumbar lebih baik dan eksis disetiap agenda keummatan di Sumatera Barat,” jelasnya.

Shofwan juga berharap, pada musyawarah IPM kali ini berjalan harmonis dan profesional. Sehingga akan lahir kepemimpinan yang berintegritas dalam mewujudkan Sumbar yang berkemajuan

Walikota Solok, Zul Efian dalam sambutannya meyakini bahwa IPM merupakan wadah penilaian dan ajang bertukar pikiran, berbagi pengalaman serta bermuhasabah tentang kinerja organisasi kedepan.

“Saya meyakini Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi islam terbesar berhasil dalam mendisrupsi diri, membuat amal berhasilanya disegala bidang kehidupan. Hal ini benar, tidak terlepas dari pola kader IPM ini,” ujar Zul Efian.

Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM Hafizh Syafaaturrahman mengapresiasi kiprah PW IPM Sumbar. “Ini memang perlu dioptimalisasikan juga Muktamar, bagaimana strategi komunitas kreatif, dan otomatis ini ada kolaborasi,” katanya.

Hafiz harapkan Musywil yang mengusung tema Optimalisasi Gerakan Keilmuan, Mendorong Karya Nyata Menuju Pelajar Sumbar Berkemajuan” berjalan sukses. “Semoga dari sini muncul ide, inovasi yang inovatif untuk modal pergerakan pelajar se-Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua IPM Sumbar, Farid Ansyar Alghifari mengatakan diselenggarakan IPM ini menjadi ajang silaturahim dan persiapan antar pelajar Muhammadiyah Sumbar untuk mewujudkan Sumbar yang berkemajuan.

Farid juga mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan peserta muswil. Farid berpesan kepada peserta yang hadir untuk tetap semangat dalam mengikuti musywil IPM Sumbar yang ke-21 kali ini.

Acara tersebut resmi dibuka Ketua Umum Pimpinan Pusat IPM Hafizh Syafaaturrahman secara simbolis dengan memukulkan Gong pertanda dibukanya Musywil PW IPM Kalbar ke-21.

Acara ini dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Buya Shofwan Karim beserta segenap Majelis/Lembaganya, Ketua PP IPM Hafidz Safaaturrahman, Perwakilan Forkopimda, Ketua PWPM Sumbar Muhayatul, kontingen perwakilan PD IPM se-Sumbar, serta tamu undangan lainnya. (RI)

PAYAKUMBUH – Sebanyak 25 anggota DPRD Terpilih hasil pemilihan umum 2019 lalu, dilantik secara resmi, pada Senin 2…

PADANG PANJANG – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI berikan Izin Edar Pangan Olahan kepada komoditi Susu Sapi…

PASAMAN – Aprialdi Said,SH sebelumnya menjabat Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi…

PADANG — Universitas Muhammadiyah Sumbar menggelar Masa Taaruf (Masta) kepada 1.200 calon mahasiswa baru tahun…

BUKITTINGGI – Dalam rangka optimalisasi pengawasan untuk mewujudkan kualitas pengguna dana desa menuju Sumatera Barat…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer