BUKITTINGGI – DPP PKS resmi mengusung H. Erman Syafar SH dan H. Marfendi, Dt. Basa Balimo untuk Pilwako Bukittinggi. Surat Keputusan (SK) pencalonan pasangan itu telah dikeluarkan oleh DPP PKS.

PKS sekaligus menjadi partai pertama yg mengeluarkan SK untuk calon di Pilkada Bukittinggi, mendahului partai lainnya. DPP PKS diwakili H. Masrizal Muna mengatakan, hal itu menjadi bukti bahwa PKS sangat serius untuk memenangkan Pilkada di Bukittinggi.

“Kita tentunya ingin memenangkan Pilkada Bukittinggi, makanya kita segera mengeluarkan SK calon walikota dan wakil walikota sehingga mereka bisa segera melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat,” katanya.

Ketua DPW PKS Isyad Syafar mengatakan, SK itu bukan akhir, akan tetapi awal untuk kita berlari menuju kemenangan.

Marfendi Dt Basa Balimo menerima SK dengan optimis karena calon walikotanya masih anak muda.

“Kita akan membangun Bukittinggi dengan cinta,” pungkasnya. (benk)

PADANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan  tetap solid menghadapi Pilkada di Sumbar, termasuk Pilgub. Militansi kader dan simpatisan partai ini juga tidak akan terbelah, tetapi tetap satu suara memenangkan kader yang diusung.

Pengamat politik dari Unand, Edi Indrizal mengungkapkan, diakui sekarang, ada friksi di kalangan elit. Soalnya ada dua kader yang diusung dalam Pilgub serentak September 2022, yaitu Mahyeldi (walikota Padang) dan Riza Falepi (Walikota Payakumbuh). Bahkan dalam konteks mencari parpol koalisi, lantaran untuk mengusung paslon, PKS harus berkoalisi, baik Mahyeldi maupun Riza Falepi sama-sama didampingi kalangan elit PKS.

“Itu banyak nilai positifnya. PKS tidak membiarkan kader yang disebut-sebut Pilgub, melainkan ditemani dan didampingi, termasuk Irwan Prayitno yang juga Gubernur Sumbar mendampingi  Riza Falepi. Tapi saya yakin, itu bukanlah sikap partai, tapi personal pengurus dan tokoh PKS mendamping kedua nama kader PKS tersebut,” sebut Edi.

Direktur Indikator Politik Indonesia wilayah Sumbar, Riau, Kepri dan Jambi ini menyebutkan, adanya dua figur PKS yang berpacu dalam mencari pasangan calon dan parpol dan didampingi pula oleh sejumlah pengurus, tidak akan membuat PKS terbelah.

Sebelumnya, politisi senior PKS, Rafdinal menyebut, khusus untuk Pilgub, hingga kini PKS belum resmi mengusung calonnya. Semua masih berproses. 

Mahyeldi disebut-sebut akan berpasangan dengan politisi PPP, Audy Joinaldy dan perpaduan dua parpol ini (PKS dan PPP) sudah bisa mengusung calon. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah politisi PKS juga ikut mendampingi Mahyeldi dalam penjajakan koalisi tersebut.

Begitu pula Riza Falepi juga melakukan penjajakan koalisi dan yang mengapung adalah berkoalisi dengan PKB dengan mamasangan Riza Falepi- Febby. Bahkan dalam penjajakan koalisi ini, Gubernur Irwan Prayitno yang juga dedengkot PKS ikut mendampingi Riza bertemu dan silaturahim dengan Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar. (pen)

PAYAKUMBUH – Isu Pilgub yang terus mengemuka di internal PKS nampaknya segera terjawab. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW-PKS) Provinsi Sumatera Barat, yang baru saja berakhir sudah mulai mengerucut.

Salah satu isu menarik yang ditanyakan wartawan dalam forum itu, adalah siapakah kandidat calon gubernur yang akan diusung PKS pada Pilkada Sumbar 2020 mendatang sepertinya akan segera terjawab.

Dari jawaban yang disampaikan Ketua DPW-PKS Sumbar, Irsyad Syafar, sudah mengerucut pada dua nama, masing-masing Mahyeldi yang juga Walikota Padang, dan Riza Falepi yang juga Walikota Payakumbuh. Namun keputusan siapa yang akan diusung belum final. Tapi DPW-PKS masih akan menunggu keputusan final yang berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

“Pernyataan ketua DPW-PKS yang cenderung ke buya Mahyeldi itu sangat wajar saja, karena survei saat ini memang beliau yang tertinggi. Bagaimanapun PKS ingin menang dalam Pilgub nanti. Namun perlu diingat, itu belum keputusan final. Sebab keputusan finalnya ada di DPP,” ujar Riza, kepada wartawan, Minggu (22/12).

Menurutnya, hasil di sejumlah lembaga survei yang menempatkan Buya Mahyeldi di posisi teratas juga dinilai wajar, karena posisi Mahyeldi sebagai kepala daerah di ibukota provinsi tentu lebih strategis dibanding kandidat lain, termasuk dirinya yang hanya berstatus walikota di kota kecil. Padang memiliki proporsi pemilih terbesar di Sumbar dan jauh dibandingkan Payakumbuh. Dan masyarakat di sana tentu lebih mengenal walikotanya daripada yang lain dalam survei-survei yang dilakukan.

“Wajar buya lebih tinggi surveinya, apalagi beliau juga sudah cukup lama bersosialisasi. Saya pribadi baru kisaran satu sampai dua bulan belakangan gencar bersosialisasi. Namun dari laporan, kecendrungan survei saya naik lebih cepat dibanding buya, ini perlu jadi pertimbangan juga bagi DPP,” papar Riza.

Ditambahkan, dirinya akan tetap fokus melakukan sosialisasi sesuai dengan perintah DPP. Sebagai satu dari tiga kandidat gubernur dari PKS, dirinya mengaku akan lebih menyasar kaum milenial dalam sosialisasi ke depan.

“Analisa sementara, Riza Falepi adalah satu-satunya representasi milenial yang punya kans untuk maju pada Pilgub mendatang. Potensi suara milineal yang sangat besar itu, tentu akan menguntungkan posisi saya. Untuk itu, ini akan kami sasar secara masif,” terangnya.

Bahkan, Riza sendiri mengaku siap menerima apapun hasil keputusan DPP PKS terkait calon gubernur ke depan. Dirinya mengaku akan memaksimalkan waktu yang ada, untuk bersosialisasi kepada konstituen.

“Apakah saya atau buya Mahyeldi yang akan diusung, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting PKS menang pada Pilgub nanti. Saya kira masih banyak waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Siapapun pilihannya, itulah yang terbaik,” tambahnya.

Terakhir, Riza juga berharap agar DPP PKS tidak terburu-buru dalam menetapkan calon, karena pelaksanaan Pilgub Sumbar baru digelar pada September 2020 mendatang. Hal itu memberi waktu yang cukup bagi dirinya dan buya Mahyeldi, untuk lebih bersosialisasi kepada masyarakat Sumbar.

“Secara keseluruhan, siapapun masih punya peluang yang sama. Apalagi Pilgub baru September tahun depan. Saya kira DPP tidak perlu terburu-buru dan perlu memberikan waktu beberapa bulan lagi kepada calon kandidat jelang mengambil keputusan final. Jika sudah diputuskan, sikap kami jelas yaitu kami dengar dan kami taat,” pungkas Riza. (bule)