Connect with us

News

Oesman Sapta Odang Sebut SMSI Organisasi Hebat dan Bakal Besar

Oesman Sapta Odang Sebut SMSI Organisasi Hebat dan Bakal Besar


PADANGPOS.COM (Jakarta)—Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang (OSO), malam tadi secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke III tahun 2018 di Hotel San Pacifik Jakarta.

Dalam sambutannya, OSO sempat melontarkan pujian terhadap organisasi media online terbesar di Indonesia itu. “Demi SMSI saya luangkan waktu dan membatalkan beberapa agenda lain. Kenapa? Karena SMSI ini tak bisa dianggap remeh, ini organisasi besar, baru berdiri dua tahun, Rakernas sudah tiga kali, kan hebat,” puji OSO.

Sangking istimewanya acara ini, kata OSO, dirinya sengaja membawa beberapa anggota DPD RI. “Sengaja saya ajak Pak Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Pak Benny Rhamdani dan abdul azis,Subadri kawan-kawan, karena acara ini spesial. Sebenarnya saya mau undang semua anggota DPD dari 34 provinsi, tapi saya pikir tempat ini enggak cukup,” tandasnya.

“Saya dan wartawan ini kan nasibnya sama. Jadi tahu sama tahu sajalah, pasti enggak akan cukup kalau saya bawa anggota DPD semua ke sini,” canda OSO.

Senator asal Kalimantan Barat ini juga bercerita, jika dirinya sudah memiliki kedekatan dengan wartawan sejak usianya 16 tahun. Jadi tidak heran kata dia, jika penutupan Rakernas SMSI mengundang dirinya.

“Saya tidak asing dengan wartawan. Sejak umur 16 tahun saya sudah kumpul dengan wartawan, dan waktu itu saya kumpulnya malah sama bodrex. Tapi alhamdulillah, di SMSI enggak ada bodrex ya,” ujar OSO yang disambut tepuk tangan peserta Rakernas.

“Tapi ya itu tadi, lama-lama saya juga ketemu dengan wartawan profesional, yang akhirnya saya berhasil bisa membuat majalah, tabloid bahkan koran,” cerita OSO.

Artinya kata OSO, wartawan baik yang ada di organisasi lain maupun SMSI memiliki derajat yang sama dengan siapapun termasuk lembaga yang ia pimpin. “Wartawan itu dinilai bagus bukan dari penampilan semata. Tapi dari karya jurnalistiknya, dari ketajaman dan kejujuran tulisannya. Kalau baju, saya saja pakai jas enggak suka. Saya pakai jas karena ada pelantikan tadi, kalau saya harus ganti baju pulang ke rumah, bisa enggak terkejar. Jadi wartawan begitu juga, sekali lagi bukan dilihat dari tampilan dan seragamnya,” tukasnya.

Menyinggung soal organisasi SMSI, OSO dengan tegas mengatakan, bahwa SMSI adalah organisasi yang memiliki kejelasan arah ke depan.
“Ini pekerjaan produk massa depan. Jangan dikira sederhana. Tapi ingat, Organisasi ini membutuhkan dan sangat tergantung dengan teknologi, baik itu materialnya maupun pemikirannya. Jadi harus benar-benar disiapkan dengan baik,” ungkapnya.

OSO juga berpesan, jika SMSI akan jadi organisasi besar, maka harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Untuk itu kata OSO, SMSI wajib menerapkan istilah 5 S.

“Pertama Strategi. Strategi apa yang akan dibawa organisasi ke depan. Kalau hanya dasarnya uang atau massa. Organisasi enggak akan maju. Kemudian S kedua adalah struktur organisasinya seperti apa. Jangan karena dia loyal, kita ambil dia untuk duduk dalam sebuah organisasi. Akhirnya organisasi asal-asalan,” kata dia.

S ketiga kata OSO adalah Skill (kemampuan), yakni hanya orang-orang yang tepat yang bisa duduk dalam sebuah struktur. Dan S keempat ialah sistem.

Tanpa sistem, lanjut Oso organisasi terancam hancur berantakan. Kesalahan seorang anggota akan terlihat.
“Tanpa sistem, bisa amburadul. Kesalahan anggota bisa kelihatan bila sistemnya benar. Yang menghukum bukan ketua organisasi tetapi sistem,” tutur Oso.

Terakhir, speed dan target. Secara berkala organisasi harus mengevaluasi program yang sudah dan belum berjalan. Hal ini penting untuk mengukur kemajuan sebuah organisasi.
“Jadi bila kepengurusan itu lima tahun, lima tahun kepengurusan harus terukur. Harus ada hasilnya. Harus ada bukti. Program lima tahunan diukur setiap bulan, sehingga tahu kemajuan kita,” pungkas Oso.

Acara Rakernas tersebut, secara resmi ditutup dengan ditandai pemukulan gong oleh Oesman Sapta yang didampingi Ketua SMSI Auri Jaya dan sejumlah pengurus lainnya. (rel)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer