Connect with us

News

Ombudsman Sumbar: Layanan Pengaduan Disdukcapil Pariaman Belum Terintegrasi

Ombudsman Sumbar: Layanan Pengaduan Disdukcapil Pariaman Belum Terintegrasi

[ad_1]

Kamis, 12 Juli 2018 – 04:41:53 WIB – 53

Yunesa Rahman, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

PARIAMAN – Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat lakukan peninjauan pelayanan Disdukcapil Kota Pariaman pada Rabu (11/7).

“Tujuan kita ke Pariaman hari ini adalah dalam rangka pendampingan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat di Pemerintahan Kota Pariaman,” sebut Yunesa Rahman Asisten Ombudsman RI perwakilan Sumbar di lokasi.

Ia mengutarakan peninjaunan dilaksanakan Setelah Melakukan pertemuan dengan Asisten I dan Kabag. Organisasi Pemerintahan. “Sekarang inilah kita langsung melakukan peninjauan, melihat sejauh mana pengelolaan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Disdukcapil,” pungkasnya.

Dari hasil pengamatan Ombudsman terungkap bahwa pengelolaan layanan pengaduan Disdukcapil ternyata masih belum terintegrasi dengan Pemko. sendiri hingga ke Pusat.

Implementasi nya lanjut Yunesa, jika terintegrasi secara nasional maka akan terkoneksi ke layanan pengaduan 1408 yang dikelola oleh KSP, Kemenpan dan Ombudsman.

“Oleh karena itu Ombudsman sebagai lembaga pengawasan akan melakukan sampel di dua daerah yakninya di Kab. Solok dan Kota Pariaman,” tutur Yunesa.

Ia mengulas, hasil peninjauan nantinya akan di sampaikan pada Pemko. melalui Kabag Organisasi. “Namun untuk hari ini kita belum bisa melakukan penilaian sejauh mana layanan pengaduan dikelola oleh OPD setempat, hanya kita mengambil data dulu kemudian di olah setelah itu baru disampaikan,” ungkap Asissten Ombudsman RI itu.

Ia juga mengungkapkan, bahwa Disdukcapil.Pemko Pariaman juga belum memiliki Pejabat yang di SK. Kan dalam hal pengelolaan layanan

pengaduan.

Akan tetapi perlu diketahui dan dijelaskan sebutnya, bahwa banyaknya layanan pengaduan bukan berarti buruk juga layanan publik di OPD tersebut, dan sebaliknya jika tidak ada layanan pengaduan bukan berarti juga pelayanan publiknya di OPD juga baik,” tutur Yunesa.

Namun pada intinya kata Yunesa, pelayanan bertujuan meminta masyarakat untuk dapat berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap pemerintah setempat,” sambungnya.

“Jadi nanti kita akan menekankan pada Pemko. untuk membentuk layanan pengaduan terintegrasi guna memenuhi layanan publik terutama pada OPd bersentuhan langsung dengan pelayanan seperti Disdukcapil dan DPTSP,” pungkas nya. (war)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: daerah,metro,pariaman,sumatra-barat

Menkominfo Resmi Blokir Aplikasi Tik Tok, Ini Alasannya

Menkominfo Resmi Blokir Aplikasi Tik Tok, Ini Alasannya

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan alasan Kominfo memblokir aplikasi Tik Tok adalah…

Tradisi Unik Tolak Bala Bakaua Bukit Batu Basi Tanah Datar

Tradisi Unik Tolak Bala Bakaua Bukit Batu Basi Tanah Datar

TANAH DATAR – Tradisi tolak bala di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Ada banyak sekali tradisi tolak bala…

Ribuan Kader Muhammadiyah Diprediksi Hadiri Silaturahim Syawal 1439 H di Muaro Sijunjung

Ribuan Kader Muhammadiyah Diprediksi Hadiri Silaturahim Syawal 1439 H di Muaro Sijunjung

PADANG – Ribuan Warga Muhammadiyah diprediksi akan berkumpul di Gedung Pancasila Muaro Sijunjung, Sijunjung, Sumatera…

Permendikbud Penerimaan Siswa Baru, Walikota Payakumbuh: Sistem Tidak Baik Perlu Diperbaiki

Permendikbud Penerimaan Siswa Baru, Walikota Payakumbuh: Sistem Tidak Baik Perlu Diperbaiki


PAYAKUMBUH – Regulasi baru terkait dengan pelakasanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SLTP tahun…

TGB Dukung Jokowi 2 Periode, Ustadz Abdul Somad: Tunggu Habib Rizieq

TGB Dukung Jokowi 2 Periode, Ustadz Abdul Somad: Tunggu Habib Rizieq

POLITIK – Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mendukung Presiden Joko Widodo dua periode. Ustadz…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer