Connect with us

headline

Padang Pariaman Masuk 5 Besar Pada Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018

Padang Pariaman Masuk 5 Besar Pada Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018

[ad_1]

Padang Pariaman, beritasumbar.com ,-Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman masuk lima besar dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018. Lima besar layanan publik tersebut yaitu RSAM Bukittinggi, Disdukcapil Kota Padang Panjang, DPMPTSP Kabupaten Agam, Puskesmas Padang Pasir Kota Padang dan DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman.

Ketua Tim Penilai Dahnil Aswad mengatakan, penilaian kompetisi terdiri dari kriteria penilaian antara lain Pertama, Profil Unit Kerja Pelayanan Publik yang meliputi Visi dan Misi, Motto, Maklumat/ Janji Layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Standar Pelayanan. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) UKPP yang terdiri dari Data personil UKPP, Pedoman Sikap dan Perilaku Pegawai, Upaya Peningkatan Disiplin Pegawai dan Upaya peningkatan Kompetensi serta Keterampilan Pegawai.

Ketiga, Sarana dan Prasarana terdiri dari Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini dan Sarana dan Prasarana yang belum dimiliki. Keempat, Inovasi Pelayanan Publik terdiri Sekilas Inovasi terkait Tata Kelola Pelayanan. Inovasi terkait Teknologi dan Komunikasi, Inovasi terkait Perbaikan Kesejahteraan Sosial dan Inovasi terkait Pelayanan Langsung kepada Masyarakat.

“Kelimanya punya peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik, tim akan mengevaluasi untuk menentukan yang jaraknya,” kata Dahnil usai melakukan penilaian di DPMPTP Padang Pariaman, Kamis (12/7)

Ditambahkannya bahwa kepala dinas hingga staf di DPMPTP mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Inovasi yang ada juga diketahui oeh seluruh staf. Artinya, setiap program dan kegiatan tersosialisasi dengan baik oleh atasan.

“Tadi saya interview dengan staf di front office, seolah menjadi masyarakat yang sedang mengurus izin. Mereka bisa menjelaskan dengan baik dan bisa dipahami,” ujar Ketua YLKI Sumbar itu.

Sementara Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa inovasi diinstansinya berbeda dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Bahkan inovasi yang pertama ada diteraplan dalam pengurusan perizinan. Ada tiga inovasi yang menjadi unggulan yaitu AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan Padang Pariaman), Perizinan berbasis Android, SEJATI (Sehari jadi Gratis), Weekend Service dan Data perizinan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Inovasi AJEP sangat berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Pada tahun 2015, target PAD retribusi IMB hanya 400 juta. Kemudian tahun 2016 target 450 juta dan tahun 2017 ditargetkan sebesar 500 juta. Saat AJEP PAPA diluncurkan pada awal tahun 2018, target PAD sebesar 1,5 Milyar telah tercapai.

“Alhamdulillah, dalam enam bulan target Retribusi IMB telah tercapai hamper 100 persen. Artinya, program AJEP PAPA layak ditiru untuk peningkatan PAD di kabupaten dan kota di Sumbar,” ujar Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Layanan DPMPTP banyak mendapat apresiasi oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah sehingga layak menjadi salah satu yang terbaik di Sumbar. Dalam dua tahun terakhir terjadi perubahan pesat terhadap layanan. Mulai dari gedung kantor yang nyaman seperti hotel, Sumber daya manusia yang ramah dan terampil dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan. Dalam penilaian kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi 2018, DPMPTP punya peluang besar menjadi yang terbaik di Sumbar.

“Kita punya kebiasaan, memulai kegiatan di pagi hari dengan sholat dhuha. Karena Allah adalah pemberi solusi, kalah atau menang bukanlah soal. Yang penting masyarakat menikmati layanan kami, pengusaha nyaman berusaha dan PAD meningkat setiap tahunnya. Yang menang berarti diridhoi Allah SWT,” ujar Peraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 yang lalu. (bus)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘1410885915625287’,
xfbml : true,
version : ‘v2.10’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘1410885915625287’,
xfbml : true,
version : ‘v2.10’
});
FB.AppEvents.logPageView();
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=322156664622039&version=v2.3”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=322156664622039”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#demokrat

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit

Ternyata Jarak Hambalang Lebih Dekat ke Cikeas daripada Duren Sawit

[ad_1]

JAKARTA – Kasus dugaan ‘mega korupsi’ pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Bogor, kembali ‘dihidupkan’ setelah sejumlah Elit Partai Demokrat (PD) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) menggelar konferensi pers (Konpers) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, inisiator KLB, Darmizal mengatakan, Wisma Atlet sengaja dijadikan lokasi Konpers karena tempat itu menyimpan sejarah sekaligus paradoks bagi partai berlambang bintang mercy tersebut.

Kemudian Ketua Dewan Kehormatan PD versi KLB, Max Sopacua dalam pernyataannya di Konpers di Hambalang (25/3/) juga menyebutkan ‘bangunan’ Wisma Atlet juga menjadi cikal bakal runtuhnya elektabilitas PD.

Bahkan, Max dalam pernyataan kepada awak media sempat menyebut kasus dugaan korupsi Wisma Atlet masih menyimpan ‘misteri’ lantaran masih ada pihak-pihak atau disebutnya sosok yang belum tersentuh hukum hingga sekarang.

Juru Bicara PD versi KLB atau kubu Ketua Umum Moeldoko, Muhammad Rahmad juga ikut ‘mengamini’ pernyataan Darmizal dan Max Sopacua. Menurutnya, Hambalang memiliki nilai sejarah bagi Partai Demokrat.

“Melalui Hambalang inilah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, red) pertama kali mengkudeta (mantan) Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum,” ujar Rahmad saat dihubungi, Jumat (26/3/2021).

Rahmad mengaku memiliki alasan kenapa Hambalang menjadi cikal bakal munculnya ‘kudeta politik’ di tubuh PD. Dia menilai, saat itu ‘kubu Cikeas’ dianggap gagal menghalau dominasi politik kelompok Anas Urbaningrum yang memegang tampuk pemimpin tertinggi di partai tersebut.

Rahmad kemudian menengarahi karena kudeta melalui cara politik gagal, maka SBY melakukan kudeta melalui cara hukum yang sangat terkesan dipaksakan.

“Setelah map Hambalang dibuka makin detail, ternyata jarak Hambalang itu lebih dekat ke Cikeas daripada ke Duren Sawit,” tuturnya.

Sekedar diketahui, merujuk pada istilah ‘Cikeas’ tempat itu diidentifikasi sebagai tempat tinggal atau kediaman keluarga SBY. Sedangkan Duren Sawit merupakan kediaman atau tempat berkumpul bagi kelompok mantan Ketum PD, Anas Urbaningrum. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#pilkada

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok

Gugatan Ditolak MK, Epyardi -Jon Firman Menangi Pilbup Solok

[ad_1]

PADANG – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Solok nomor urut 1 Nofi Candra-Yulfadri Nurdin, Senin (22/3).

Majelis Hakim yang diketuai Anwar Usman menyatakan, mahkamah telah membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan berbagai pihak, serta memeriksa buktipokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. “Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi,” katanya.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan dalam eksepsi, mahkamah, telah memcermati permohonan pemohon. Ternyata permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan.

Menjadi pokok permohonan oleh Nofi Candra-Yulfadri sebagai pemohon. Di antaranya, pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dengan cara merusak surat suara sah pemohon oleh KPPS, sehingga menjadi suara tidak sah yang terjadi di beberapa TPS.

“Termohon membantah dalil permohonan pemohon. Pihak terkait jugamembantah dalil pemohon,” kata hakim.
Pemohon tidak dapat menguraikam dengan jelas mengenai dugaan terjadinya perusakan surat suara pemohon oleh petugas KPPS, sehingga mahkamah tidak mendapat bukti yang cukup meyakinkan untuk pengurangan suara dimaksud.

“Lagipula saksi pemohon di TPS yang dimaksud tidak mengajukan keberatan, hal ini sesuai fakta persidangan bahwa saksi di TPS menandatangani dan tidak ada yang keberatan. Berdasarkan keterangan Bawaslu Solok, juga tidak terdapat satu pun keberatan,” katanya.

Selanjutnya, persoalan tidak profesionalnya termohon, terkait pemilih yang mencoblos untuk pemilih lain dan pemilih mencoblos dua kali, mahkamah tidak mememukan bukti. Termohon membantah, bahwa tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan semua menandatangani.

Dengan ditolaknya permohonan Nofi Chandra- Yulfadri Nurdin, maka Epyardi Asda-Jon Firman Pandu sah menjadi pemenang Pilkada Solok hasil rekapitulasi KPU. Selanjutnya KPU akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

#sby

SBY: Moeldoko Merebut Ketum Demokrat yang Sah

“Amerika, Are You Ok?”

[ad_1]

JAKARTA – Mantan Presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menegaskan, Moeldoko telah mendongkel dan merebut posisi Ketua Umum (Ketum) Demokrat sah yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Padahal, kepemimpinan AHY sudah disahkan satu tahun lalu oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM.
“Sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini, memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini,” tutur SBY.

SBY menyayangkan sikap Moeldoko yang pada saat itu, sebelum digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) justru mengatakan, bahwa pertemuan dengan sekelompok mantan kader Demokrat hanyalah sekadar acara minum kopi.

Padahal, saat itu, SBY mengatakan bahwa beberapa pihak meyakini Moeldoko pasti akan mendapatkan sanksi dari atasannya yaitu Presiden Joko Widodo karena keterlibatan gerakan kudeta.

SYB menambahkan, bagaimana awal mula AHY mengungkapkan adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) sejak awal bulan Februari 2021.

“Satu bulan yang lalu, kita semua masih ingat ketika Ketum Demokrat AHY, secara resmi mengirimkan surat kepada Yang Mulia Pak Jokowi, tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan penggulingan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Setelah itu, Ketum AHY juga menyampaikan kepada publik tentang gerakan kudeta ini, banyak tanggapan yang bernada miring,” kata SBY. (aci)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer