Connect with us

Padang

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia – siarminang.net

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net,- Kanal demokrasi yang sudah dibuka di era reformasi, kini kembali dibayang-bayangi upaya Untuk melakukan hegemoni kekuasaan oleh para elit kekuatan politik yang merasa dominan karena menang pada Pileg 2019 lalu. Hal itu disampaikan ketua DPD Hanura Sumatera Barat Ir Zalpandri Rabu (27/1) di Padang.

Lebih jauh Zalfandri menjelaskan, upaya tersebut menghegemoni kekuasaan digiring seolah-olah dilakukan melalui jalur konstitusional dengan mempersempit ruang bagi keberagamaan saluran politik.

“Permainan elit politik yang partainya dominan di parlemen saat ini terlihat jelas dengan terus menggiring naiknya perlementery threshold (PT) dalam Pemilu 2024. Padahal PT yang telah ada dalam UU Pemilu sebelumnya sudah mencerminkan sikap pengerdilan arti suara rakyat itu sendiri.” ujar Zalfandri pengusaha property terkenal di Sumbar ini.

Padahal seluruh partai dan kontestan Pemilu pada saat kampanye pemilu, termasuk lembaga penyelenggara pemilu selalu mendengungkan “Satu Suara Anda Menentukan Nasib Bangsa”. pungkasnya

Sekretaris Hanura Sumatra Barat Sondri BS menilai secara subtansial satu suara rakyat atau pemilih dalam pemilu merupakan perwujudan hak asasi dan hak warga negara.

“Tapi kok malah jutaan suara rakyat mau dikebiri dan dinafikan dengan PT tersebut ?”.

Ironisnya disinyalir ada kekuatan politik dan kelompok yang mengaku sebagai pejuang demokrasi ikut getol berusaha menggolkan kenaikan PT tersebut.” pungkas Aktivis mahasiswa 98 ini.

Seperti diketahui, beberapa partai mengusulkan agar syarat partai lolos ke parlemen dinaikkan dari 4,5 persen menjadi 7 persen. Usulan ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, dan Golkar.

Penaikan ambang batas parlemen juga diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, dua partai itu mengusulkan ambang batas hanya naik menjadi 5 persen.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar tidak ada perubahan ambang batas parlemen. Sebab parliamentary threshold ini akan memengaruhi partai baru yang berusaha masuk parlemen. *(Donny Magek)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Padang

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – siarminang.net

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng Kompak (GMK), dimana organisasi yang ada di Sumatera Barat yàng bersekretariat di Kota Padang setiap bulanya dilakukan rapat kerja(raker), dan kali ini dilaksanakan di Pasir Jambak Kota Padang.

GMK yàng berorientasi berbagai  kegiatan sosial kemasyaraktan itu sampai tahun keempat semenjak dideklasikan di Kota Padang semakin kompak dengan capaian hingga 150 orang anggota yang terdaftar dan tergabung di dalam organisasi tersebut.

Ketum ( Ketua Umum) Etika Khair  mengatakan GMK merupakan organisasi yang berbasis serta orientasi kepada sosial masyarakat dengan program kerja bakti sosial, olahraga, keagamaan dan jalin silaturahmi antar sesama anggota serta masyarakat dalam menciptakan kebersamaan, kekompakkan dengan mengedepankan kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat serta menunjukkan nilai nilai positif.

Organisasi yang berazazkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan sesuai undang undang dasar  dengan Ad/Art organisasi.

Kegiatan organisasi GMK merupakan organisasi non politik apalagi politik praktis, GMK lebih mengedepankan Jalin silaturahimi antar lembaga masyarakat dan para anggota yang terlibat, sehingganya GMK akan terus berpacu dalam pengembangan hingga ke daerah daerah Se-Sumatera Barat.

“Logo Minang Kompak menunjukkan persatuan dan kesatuan yang Solid dalam berorganisasi yang telah terhimpun dalam Grup,” kata Etika. Pada kegiatan tersebut tampak kekompakkan pengurus,  Sekretaris dan Bendarhara Srikandi organisasi Wirdawati sebagai Sekrataris dan Raudah pengelola Keuangan organisasi. (Syamsul)



Sumber

Baca Selengkapnya

adat

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – siarminang.net

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan – Beritasumbar.com

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di sampaikan oleh organisasi Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Hal ini dibenarkan oleh Taufikul Hakim selaku Ketua Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII Sumbar) disaat acara pelantikan Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kota Padang (28/2/2021)

Pernyataan sikap disampaikan oleh ketua PD PII Kota Padang terpilih Esa Kurnia (Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang) dalam sambutannya di Aula Dinas Pendidikan Padang. Kemudian turut diperkuat oleh Taufikul Hakim bahwa pernyataan tersebut juga telah mewakili aspirasi para pengurus PII se-Sumatera Barat

Bersama Esa Kurnia (mahasiwa UIN Imam Bonjol Padang) sebagai Ketua Umum, juga dilantik saudari Ega Yulia Putri (Mahasiswa Staipiq Sumbar)  sebagai Sekretaris Umum, Chairun Nissa (Mahasiswa Staipiq Sumbar) sebagai Korda PII Wati dan Muhammad Adib Dzachwan (Siswa MAN 2 Padang) selaku Komandan Brigade. Mereka dilantik langsung oleh Ketua Umum PW PII Sumatra Barat (Sumbar) Taufikul Hakim.

“Kami meminta SKB 3 Mentri tentang pakaian seragam dan atribut di sekolah ditinjau ulang & di revisi karena mencidrai norma anak bangsa, terutama generasi Minangkabau yang menjunjung tinggi norma adat bersyandi syarak, syarak bersandikan kitabullah” ujar Taufikul Hakim.

Sementara PD PII Kota Padang menilai, pijakan SKB Tiga Menteri sangat bertentangan dengan nilai agama dan keyakinan pada diri peserta didik. “Padahal, Indonesia adalah negara Pancasila, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Menempatkan berpakaian sesuai ajaran agama adalah pilihan pribadi, melarang membuat aturan yang mewajibkan atau melarang berpakaian agama tertentu, bahkan pada usia didik (SD/SMP/SMA), terkesan ingin memisahkan agama dengan pendidikan itu sendiri,” kata Esa Kurnia.

SKB 3 menteri juga di nilai PII juga mengabaikan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia” Ujar Esa

Disamping itu SKB tiga Menteri itu di anggap sangat prematur, gegabah dan terkesan tergesa-gesa serta mengabaikan fungsi musyawarah dan munfakat; tanpa didahului oleh dialog dengan berbagai pihak, seperti pemangku adat, tokoh budaya, tokoh agama di daerah-daerah.

Lebih jauh Esa menjelaskan “Karena basis SKB tiga Menteri adalah kejadian di SMKN 2 Padang, bahkan terbitnya SKB tiga Menteri, tanpa didahului dengan pemeriksaan internal oleh Pemerintah sendiri, juga tanpa menunggu hasil investigas lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman terhadap dugaan pelanggaran di SMKN 2 Padang”

Perlu ditegaskan kembali soal agama adalah soal privasi dan hak setiap warga, jadi tidak boleh dicampur adukkan dengan urusan lain bahkan terhadap agama lain. Dalam Islam ada konsep “Lakum Dinukum Waliyadin – Untukmu Agamamu Untukku Agamaku,” ungka Esa. Dalam pernyataan sikap ini, PII Kota Padang .

Maka dari itu PII Sumatera Barat menudukung penolakan SKB tiga Menteri oleh MUI Sumatra Barat, Lembaga Kerapatan Ada Alam Minangkabau (LKAAM) dan Bundo Kanduang serta Taushiyah MUI Pusat, tanggal 11 Februari 2020. Dengan ketentuan, sekolah dapat membuat aturan pewajiban atau imbauan untuk menggunakan seragam sesuai agama dan keyakinan peserta didik. Ketentuan tersebut, harus dipandang sebagai bagian dari proses pendidikan agama dan pembiasaan akhlak mulia terhadap peserta didik.”

PII Kota Padang meminta pelajar Islam di Kota Padang agar tetap tenang, tidak terpengaruh, dan jangan menanggalkan jilbab. Tapi jika diperlukan bersama dengan berbagai elemen ormas Islam, Pelajar, Mahasiswa & Pemuda Islam se-Sumatera Barat PD PII siap melanjutkan aksi “bela adat dan agama”  Ujar para pengurus PII penuh bersemangat.



Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Rakor Kepala Daerah se-Sumbar, Gubernur Apresiasi Daerah Dengan Capaian Vaksinasi 100 Persen – siarminang.net

Rakor Kepala Daerah se-Sumbar, Gubernur Apresiasi Daerah Dengan Capaian Vaksinasi 100 Persen – Beritasumbar.com

Padang,siarminang.net,-Dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), hari pertama setelah serah terima jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldi langsung menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/2/2021).

Tiga hal penting yang menjadi pembahasan utama ialah penguatan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, proyeksi pembangunan jalan tol, serta stunting di Sumbar. Diawal rapat, Gubernur memaparkan kondisi kekinian terkait tiga poin diatas dan Gubernur meminta masukan dari peserta rapat.

“Terkait penanganan covid-19, pesan presiden yang juga disampaikan Kemendagri, kita harus lebih serius.
Kita diminta agar mempersempit ruang penyebaran untuk kemudahan pengendalian. Banyak program yg sudah ada selama ini seperti Nagari Tageh, Kongsi Covid, atau yang lainnya, itu sangat bagus sekali tinggal kita perkuat lagi, terutama disiplin prokes,” ungkap Mahyeldi.

Untuk program vaksinasi di Sumbar yang sebelumnya sempat anjlok di rangking 25 di Indonesia, sudah membaik
dengan cakupan pelaksanaan vaksin mencapai 94,83 persen. Gubernur mengapresiasi daerah dengan cakupan vaksinasinya yang sudah melebihi 100 persen.

“Alhamdulillah cakupan vaksinasi kita saat ini sudah mencapai 94,83 persen. Bahkan ada kabupaten kota yang nilainya diatas 100 persen. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bisa menjadi motivasi bagi daerah lainnya,” tambah Mahyeldi.

Daerah dengan cakupan vaksinasi mencapai 100 persen adalah Kabupaten Padang Pariaman 124 persen, Kabupaten Sijunjung 115 persen, Kota Pariaman 111 persen, Dharmasraya 102,8 persen, Kota Sawahlunto 104,62 persen, Kota Padang Panjang 104,5 persen, dan Kota Padang 102,96 persen.

Selain itu, Rakor juga membahas progres pengerjaan jalan tol Sumbar-Riau yang terkesan lambat. Untuk pembahasan ini, bupati walikota yang hadir dalam Rakor menyatakan siap berkoordinasi dan bersinergin dengan provinsi demi peecepatan pembangunan.

Bahkan Gubernur secara tegas mengajak, jika perlu perencanaan pembangunan Sumbar kedepan yang melibatkan kabupaten kota agar dituangkan dalam bentuk MoU.

Usai menggelar rakor, peserta rapat melaksanakan Jumatan di Masjid Pemrprov Sumbar, Baitul Auliya, dengan Gubernur langsung sebagai khatib dan imam shalat.(doa/MC)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer