Connect with us

Padang

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia – siarminang.net

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang, siarminang.net,- Kanal demokrasi yang sudah dibuka di era reformasi, kini kembali dibayang-bayangi upaya Untuk melakukan hegemoni kekuasaan oleh para elit kekuatan politik yang merasa dominan karena menang pada Pileg 2019 lalu. Hal itu disampaikan ketua DPD Hanura Sumatera Barat Ir Zalpandri Rabu (27/1) di Padang.

Lebih jauh Zalfandri menjelaskan, upaya tersebut menghegemoni kekuasaan digiring seolah-olah dilakukan melalui jalur konstitusional dengan mempersempit ruang bagi keberagamaan saluran politik.

“Permainan elit politik yang partainya dominan di parlemen saat ini terlihat jelas dengan terus menggiring naiknya perlementery threshold (PT) dalam Pemilu 2024. Padahal PT yang telah ada dalam UU Pemilu sebelumnya sudah mencerminkan sikap pengerdilan arti suara rakyat itu sendiri.” ujar Zalfandri pengusaha property terkenal di Sumbar ini.

Padahal seluruh partai dan kontestan Pemilu pada saat kampanye pemilu, termasuk lembaga penyelenggara pemilu selalu mendengungkan “Satu Suara Anda Menentukan Nasib Bangsa”. pungkasnya

Sekretaris Hanura Sumatra Barat Sondri BS menilai secara subtansial satu suara rakyat atau pemilih dalam pemilu merupakan perwujudan hak asasi dan hak warga negara.

“Tapi kok malah jutaan suara rakyat mau dikebiri dan dinafikan dengan PT tersebut ?”.

Ironisnya disinyalir ada kekuatan politik dan kelompok yang mengaku sebagai pejuang demokrasi ikut getol berusaha menggolkan kenaikan PT tersebut.” pungkas Aktivis mahasiswa 98 ini.

Seperti diketahui, beberapa partai mengusulkan agar syarat partai lolos ke parlemen dinaikkan dari 4,5 persen menjadi 7 persen. Usulan ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, dan Golkar.

Penaikan ambang batas parlemen juga diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, dua partai itu mengusulkan ambang batas hanya naik menjadi 5 persen.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan agar tidak ada perubahan ambang batas parlemen. Sebab parliamentary threshold ini akan memengaruhi partai baru yang berusaha masuk parlemen. *(Donny Magek)

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kesehatan

Edukasi PHBS dan Pendirian Poskestren di Pondok Pesantren Batang Kabung Padang – siarminang.net

Edukasi PHBS dan Pendirian Poskestren di Pondok Pesantren Batang Kabung Padang – Beritasumbar.com

[ad_1]

Penulis: Sovia Susianty
Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berbasis masyarakat. Pada umumnya kondisi kesehatan di lingkungan pondok pesantren masih memerlukan perhatian yaitu akses pelayanan kesehatan, berperilaku sehat maupun aspek kesehatan lingkungannya. Data Kementerian Kesehatan tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah populasi di Indonesia yang menderita penyakit kulit (scabies) masih sangat tinggi, yaitu 4,60 – 12,95%, dan tertinggi ditemukan di lingkungan pondok pesantren.

Perilaku santri dan kepadatan penghuni pada kamar santri sebagai faktor yang paling mempengaruhi kejadian penyakit Skabies di pondok pesantren. Saat ini, kehidupan di pondok pesantren menjadi sangat rentan terhadap penularan kasus Covid-19 mengingat jumlah santri yang sangat banyak di satu lokasi. Bila satu orang menderita Covid-19 maka penularannya akan sangat cepat.

Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PPMTI) Batang kabung merupakan pondok pesantren yang berada di kecamatan Koto Tangah Kota Padang dengan jumlah santri kurang lebih 500 orang. Dari segi bangunan, sebagian asrama belum bersifat permanen yaitu Asrama santri pria (terbuat dari bambu) yang biasa disebut pondok, apalagi dalam 2 tahun terakhir terdapat penambahan jumlah santri. 

Hal ini membuat hunian kamar lebih padat sehingga tidak dapat dihindari pemakaian barang pribadi secara bersama, yang akan mengakibatkan peningkatan masalah kulit dan penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih. Untuk itu, tim dosen dari Fakultas Keperawatan yang terdiri dari Ns. Sovia Susianty, M.Kep , Ns. Fitri Mailani, M.Kep,  Ns. Bunga Permata Wenny, M.Kep, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu : Edukasi PHBS dilingkungan pesantren dan pendirian poskestren di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung Padang Kecamatan Koto Tangah.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan, diantaranya diskusi dengan pimpinan dan Ustadz pembina, edukasi santri, pemberian bantuan sarana kebersihan seperti perlengkapan mandi untuk 33 orang santri, tong sampah besar (dustbin) sebagai sarana untuk menjaga kebersihan pondok pesantren. Selain itu, untuk mengoptimalkan poskestren diberikan bantuan berupa : Tensimeter digital, Termometer digital, obat bebas sederhana dan set perawatan luka. masker.

Kegiatan ini dilaksanakan pada senin, tanggal 24 Agustus 2021 dengan memberikan edukasi PHBS dilingkungan pondok pesantren serta cara mencuci tangan yang benar dalam rangka pencegahan Covid 19.  Sebanyak 33 orang santriwan/santriwati pada tingkat madrasah dilibatkan dalam kegiatan ini yang nantinya akan menjadi duta Santri Sehat Ceria “SaTRia”. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Sekolah Madrasah Tarbiyah Islamiyah yaitu Irwanto, S.Pd.I serta Ustadz /Ustadzah Pembina Pondok Pesantren.

Selain edukasi terhadap santri, Ustadz Pembina asrama juga diajarkan tentang penggunaan tensimeter digital, termometer digital serta cara perawatan luka sederhana sehingga diharapkan pertolongan pertama bisa dilakukan oleh ustadz pembina asrama.dan pemberdayaan penghuni pesantren dapat meningkatkan derajat kesehatan wargan pondok pesantren.  

Pada kegiatan ini, tim dosen juga menyusun booklet tentang PHBS serta buku saku penanganan masalah kesehatan sederhana, seperti pencegahan dan penatalaksanaan penyakit kulit (Scabies), penanganan dismenore secara farmakologis dan non farmakologis. Setelah dilakukan edukasi PHBS, didapatkan 80% dari santriwan/santriwati mengetahui bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat yang harus diterapkan dilingkungan pondok pesantren, 95% santri bisa mempraktekan cara mencuci tangan yang benar. Kegiatan ini sangat disambut baik oleh pondok pesantren baik pimpinan, ustazah, dan para santri dan berharap ada keberlanjutan dari kegiatan pengabdian ini untuk tahun-tahun berikutnya.

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Rekomendasikan Pembatalan TdS 2021 – siarminang.net

Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Rekomendasikan Pembatalan TdS 2021 – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang,siarminang.net,_ Dalam upaya menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata, anggaran pelaksanaan iven balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2021 sebesar Rp4.9 Miliar, akan jauh lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat jika dialihkan untuk penanganan Covid-19 atau subsidi kepada pelaku UMKM terutama UMKM penunjang pariwisata yang terdampak pandemi atau kegiatan promosi pariwisata lainnya yang lebih memungkinkan.

Hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan
Koordinator Tenaga Ahli Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat (Sumbar), Musliar Kasim, kepada Gubernur Mahyeldi, terkait rencana penyelenggaraan iven balap sepeda internasional, Tour de Singkarak (TdS) tahun 2021, di Gubernuran Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Jumat (27/8/2021).

Rekomendasi tersebut berdasarkan pertimbangan masih tingginya jumlah penyebaran dan masyarakat yang terpapar virus COVID-19 di Sumbar dengan positive rate 12,94 persen, dan 85.130 kasus positif (https://corona.sumbarprov.go.id/25 Agustus 2021).

Selain itu, disebabkan masih rendahnya tingkat vaksinasi di Sumbar dalam membentuk herd immunity, sementara potensi yang tinggi dari event TdS 2021 dalam menimbulkan kerumunan maupun diabaikannya protokol kesehatan yang berpotensi menciptakan klaster baru dan menghambat upaya penanganan pandemi.

Hingga 25 Agustus 2021, data Kemenkes mencatat capaian vaksinasi Sumbar masih 15,83 persen untuk vaksin dosis pertama, dan 9,06 persen vaksin dosis kedua.

Kemudian, datangnya pebalap sepeda beserta tim official dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara ke Sumbar, berpotensi menimbulkan risiko adanya mutasi virus yang dapat mempersulit penanganan pandemi.

Pertimbangan lain menurut Musliar, adalah kondisi psiko-sosial masyarakat dengan event TdS 2021 yang mengundang masuknya wisatawan asing berpotensi pula menimbulkan penolakan bahkan gejolak sosial termasuk penilaian terhadap konsistensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Terakhir, ditambahkan Musliar untuk menyelenggarakan event TdS yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang, Majelis merekomendasikan perlunya dilakukan studi tentang manfaat ekonomi dan sosial pelaksanaan event TdS.

“Jadi itu beberapa pertimbangan sebagai dasar rekomendasi yang kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, berdasarkan hasil rapat Pleno Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumbar
untuk menunda/membatalkan event TdS 2021,” kata Musliar.

“Penyelenggaraan TdS jika tetap diadakan pada tahun ini disatu sisi akan bisa menjadi ajang promosi Sumatera Barat, namun disisi lain ini juga akan memiliki dampak terhadap penanganan Covid-19. Kegiatan ini akan menyebabkan berkumpulnya sejumlah orang yang datang dari luar Sumatera Barat yang sangat berpotensi menciptakan penyebaran virus lebih banyak,” tambah Musliar.

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Padang

Perantau minang sesalkan masy over kritik perihal mobdin gub dan wagub sumbar. – siarminang.net

Perantau minang sesalkan masy over kritik perihal mobdin gub dan wagub sumbar. – Beritasumbar.com

[ad_1]

Padang,siarminang.net,– Syaiful, SE salah seorang perantau minang ditangjungpinang -KEPRI, merasa prihatin terhadap penyerahan mobdin gub dan wagub kepada satgas covid, itu kan fasilitas pemimpin kita sebagai sarana mobilitas untuk mereka berkerja, kenapa kok dibiarkan diserahkan kepada satgas covid, kasihan buya mahyeldi, beliau sampai pinjam mobil untuk bertugas dikarenakan mobil dinasnya rusak.

Harusnya masyarakat sumbar malu dong, masak sumbar kalah dengan blue Bird yg hanya angkutan umum selalu ganti mobil setiap 5 tahun.

Dalam hitungan matematika kendaraan itu harus diganti, karna terkait dg keselamatan orang dan biaya perbaikan /maintenancenya tinggi jika usia kendaraan lebih dari 5 tahun ungkap mantan Ketua DPD ORGANDA KEPRI tersebut.

Lebih jauh syaiful menjelaskan bahwa sumatera barat daerahnya didominasi darat dengan jalan yg banyak belokkan, menurun dan mendaki, serta banyaknya jurang disamping jalan, seperti sitinjau laut, silaing dan sebagainya, tentunya sangat berisiko tinggi mengunakan kendaraan yg tdk sehat.

Masyarakat sumbar harus memikirkan keselamatan pemimpinnya, jangan sampai kita dianggap intoleran terhadap pemimpin sendiri.

Beliau meminta kepada elemen masyarakat, okp, lsm agar segera mengambil mobil dinas tersebut dan menyerahkan kembali kepada gubernur dan wakil gubernur sumbar, jangan sampai kita dianggap intoleran terhadap pemimpin sendiri, malulah dengan daerah tetangga .

Kita memahami saat ini kondisi perekonomian sedang menurun akibat covid, namun jangan semuanya dikaitkan, jangan semuanya dikritisi. Mobil dinas gubernur dan wagub itu juga hal yg sangat penting sarana mereka berkerja untuk masyarakat dan daerah tegas ketua pembina pemuda minang Tanjungpinang tersebut.

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer