Connect with us

Payakumbuh

PDAM Payakumbuh Buka Loket Pembayaran Air Di MPP – siarminang.net

PDAM Payakumbuh Buka Loket Pembayaran Air Di MPP – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Kabar gembira bagi warga Payakumbuh, dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pelanggan, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Sago Payakumbuh telah melaunching payment point (loket pembayaran-red) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balai Kota Payakumbuh.

Hal ini disampaikan Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Sago Payakumbuh Asrar Dt. Lelo Anso, S.Pt kepada wartawan di ruang kerjanya. Jum’at (22/01).

“Sebelumnya Perumda Air Minum Tirta Sago Payakumbuh sudah menempati MPP untuk melayani pelanggan dalam hal pasang baru, laporan gangguan dan lainnya. Baru pada Selasa tanggal 18 kemaren ini, kita tambahkan pelayanan kas dan penagihan di MPP Payakumbuh. Agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas ini untuk membayar tagihan rekening PDAM disamping yang ada di kantor pusat Perumda Air Minum Tirta Sago yang di Labuh Basilang,” ujar Dt. Leloanso.

Ditambahkannya, sekarang di MPP sudah ada petugas PDAM yang ditugaskan dipelayanan langganan, Ricky dan di bagian kas dan Ayuni Martalisa di bagian penagihan.

“Bagi masyarakat yang akan membayar tagihan rekening PDAM dapat mengunjungi MPP Payakumbuh dengan tidak lupa mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 di fasilitas umum,” tambah Asrar Dt. Leloanso.

Dari pantauan di lapangan, wartawan mendapati respon positif dari masyarakat terhadap keberadaan konter pembayaran di MPP Payakumbuh ini.

Iwat (37 th) warga dari Koto Nan Ampek mengatakan dengan adanya loket pembayaran di MPP sangat memudahkan baginya untuk melakukan pembayaran.

“Biasanya saya nyambung lagi pake angkot untuk ke Labuh Lasilang, sekarang sudah sekali jalan, mantap,” ujarnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah – siarminang.net

Fraksi PPP Dorong Pemko Optimalkan Pendapatan Daerah – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan pandangan mendorong langkah- langkah yang dilakukan Pemerintah Kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Restribusi Daerah, harapan kami agar kedepannya data primer wajib pajak dan objek pajak memang bisa didapatkan langsung oleh Pemerintah Kota.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap BPHTB atau PPH lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Ketika kewajiban membayar bea sudah dipenuhi, maka hak masyarakat juga harus diselesaikan dengan segera.

“Untuk itu koordinasi yang jelas dengan pihak ketiga (BPN) harus dibangun oleh Pemerintah Kota,” kata Erward.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mendorong Pemerintah Kota untuk memaksimalkan Pemungutan Restribusi Parkir di pinggir jalan umum dan pajak parkir di lokasi-lokasi tertentu.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap Pemerintah Kota melalui OPD terkait memaksimalkan dan memutakhirkan data Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang dijadikan acuan dalam pengeluaran belanja APBD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan pada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Dr. Adnaan WD agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini pada manajemen RSUD Dr. Adnaan WD.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap agar Pemerintah Kota memperhatikan dan meninjau ulang tentang kebijakan untuk honor RT/RW, Guru Honor dan Insentif LPM.

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan agar program pembangunan infrastruktur benar-benar dimaksimalkan, mulai dari perencanaan, proses lelang dan pelaksanaan agar tidak terjadi lagi proyek yang tidak diselesaikan menurut semestinya. Dan untuk pembangunan yang dilaksanakan dengan Dana APBN dan APBD Provinsi diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik melalui Instansi Teknis dengan pihak Provinsi atau Wakil dari Pemerintah Pusat yang ada di daerah,” tutupnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Minta Pemko Jelaskan Status Dana Insinerator Yang Dikembalikan – siarminang.net

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Minta Pemko Jelaskan Status Dana Insinerator Yang Dikembalikan – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net– Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Ahmad Ridha juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemko Payakumbuh dalam menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan juga memiliki 6 catatan yang disampaikan Pemko Payakumbuh.

Pertama, bidang urusan wajib pendidikan. Diakui bahwa saat ini Payakumbuh dangat kekurangan ASN sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP.

“Berapa jumlah kekurangan ASN kita dibidang pendidikan dan apa bentuk solusi yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam pemenuhan kekurangan ini?,” tanya Ahmad Rida.

Kedua, Ahmad Ridha atau Rio juga menyampaikan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa sekolah dasar tersebar di Kota Payakumbuh sangat memprihatinkan, begitu juga pada Sekolah Menengah Pertama SMPN 5, SMPN 7, SMPN 10 Payakumbuh, hal ini terlihat dari usulan masyarakat disetiap Musrenbang,

“Kami minta Pemko Payakumbuh memberikan perhatian khusus pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang masih membutuhkan tambahan dan penyempurnaan prasarana,” tukuknya.

Ketiga, keterbatasan dana APBD pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan di setiap OPD, termasuk kegiatan fisik, hal ini diperparah dengan tambahan usulan kegiatan fisik setiap Musrenbang tingkat kelurahan, usulan lama belum terpenuhi muncul lagi usulan yang baru, sementara dana transfer dari pusat semakin ciut.

“Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan meminta solusi dari Pemko Payakumbuh menghadapi tambahan usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun berikutnyadi tingkat kelurahan se-Kota Payakumbuh,” ujar Rio.

Keempat, disebutkan Rio kalau kalau RSUD dr. Adnaan WD merupakan Perusahaan Milik Daerah penyumbang PAD terbesar. Disamping persoalan trauma dan ketakutan masyarakat yang enggan berobat ke RSUD karena takut Corona,

“Kami dengar saat ini di.internal pegawai dan karyawan RSUD Adnaan WD ada nada-nada kekecewaan, sebagian besar persoalan Jasa Medis (J.M). Kami yakin Pemko Payakumbuh telah mencarikan solusi terbaik untuk meminimalisir dampak kondisi ini. Mohon Penjelasan tentang persoalan dan solusi yang akan dan telah diambil di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh,” ujarnya.

Kelima, Politikus Nasdem itu juga mengupas sebuah perkara, dimana pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, pihak rekanan pengadaan incenerator RSUD Adnaan WD mengembalikan dana sebesar Rp. 1,65 Milyar ke kas daerah yang diterima dan dititip di Bank Nagari Cabang Payakumbuh oleh Direktur RSUD serta BKD Kota Payakumbuh (sumber dari media daring Dekadepos.com 8 April 2020).

“Kami ingin tau bagaimana kondisi dan status dana tersebut sampai dengan saat ini,” tukuknya.

Keenam, Ahmad Ridha juga mengulik dimana Pemko Payakumbuh melaksanakan pembatasan penerima Bansos dari Kemensos melalui Kantor POS Tahun 2020 pada masa Pandemi Covid-19, saat itu kami dengar adanya instruksi bahwa THL dan Pensiunan tidak boleh mengambil dana dari Kantor POS, bagi yang terlanjur maka dananya diminta dan dititip, ada yang pada Lurah/staf, pada Camat/staf, mungkin saja jumlahnya sangat banyak, sementara saat ini Lurah, Camat dan ASN/staf sudah banyak yang mutasi.

“Bagaimana status dan keberadaan dana tersebut saat ini? Dikembalikan, disimpan, disetor, atau dititip?” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Ingatkan Pemko Agar Hati-Hati Belanja Uang Negara – siarminang.net

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Ingatkan Pemko Agar Hati-Hati Belanja Uang Negara – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net- Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan diikuti oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, anggota DPRD lainnya bersama perwakilan OPD Pemko Payakumbuh, sementara itu wali kota diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda mendengarkan penyampaian dari masing-masing juru bicara fraksi.

Seluruh fraksi menyampaikan apresiasi karena Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan apresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut turut pada sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hal ini tentu karena kerja keras dari pemerintah Kota Payakumbuh dan seluruh elemen masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional Opetnawati menyampaikan di balik kesuksesan yang telah disampaikan tersebut, ternyata masih ada hal yang belum tercapai, ibarat pepatah orang pandai, tiada gading yang tak retak, tiada satupun makhluk yang sempurna.

“Dimana pencapaian hasil maksimal disampaikan masih dari satu jenis pendapatan. Sektor pajak, sementara PAD dari jenis yang lainnya lain semestinya tetap menjadi perhatian,” kata Opet.

Kemudian ketika Pemko Payakumbuh telahmengakui dan mengetahui perlunya peningkatan pengendalian intern terkait Data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan lain-lain, maka Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyarankan semestinya Pemko Payakumbuh memusatkan salah satu perhatian untuk perbaikan kelemahan ini apalagi ketika diketahui adanya pertanggung jawaban belanja bahan bakar minyak pada empat OPD, sebab sasarannya sudah jelas, hanya perlu action terhadap sasaran tersebut.

“Dalam kesempatan ini kami butuh informasi terhadap empat OPD yang masih ada masalah dengan pertanggung jawaban keuangannya,” kata Opet.

Opet juga menambahkan Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional cukup mengapresiasi terhadap capaian kinerja Pemko Payakumbuh terhadap realisasi program kerja yang telah direncanakan bersama, meskipun dalam kecemasan di masa Covid-19 namun masih tetap dapat melaksanakan amanah sesuai dengan kemampuan Pemko Payakumbuh.

“Namun kami perlu selalu mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menjalankan dan membelanjakan anggaran daerah ini, karena sudah sangat banyak kepala daerah yang menjadi OTT karena menyelewengkan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat terhadap penggunaan uang di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer