Connect with us

News

Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh adukan nasib ke DPRD Sumbar

Pedagang korban kebakaran Pasar Ateh adukan nasib  ke DPRD Sumbar


Padang, (ANTARA) – Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Ateh Kota Bukittinggi mengadukan nasib mereka kepada DPRD Sumbar karena kebijakan Pemkot Bukittinggi yang diduga akan melakukan sistem sewa terhadap bangunan yang saat ini dibangun setelah terjadinya kebakaran.

Ketua Perhimpunan Korban Kebakaran Pasar Ateh Yulius Rustam saat rapat dengar pendapat di Padang, Kamis mengatakan kedatangan pedagang untuk menindaklanjuti laporan pihaknya ke DPRD Kota Bukittinggi yang belum menemukan solusi bagi pedagang dan pemerintah kota.

Ia mengatakan ada semacam kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Wali Kota Bukittingi melalui Dinas Koperasi dan UKM yang mengganti sistem kepemilikan toko yang saat ini dibangun pascakebakaran dengan menggunakan APBN.

Menurut dia dulunya pedagang yang berjualan di toko tersebut diberikan kartu kuning sebagai tanda kepemilikan dan kartu itu dapat dialihkan kepada pihak lain dan dapat dianggunkan ke bank sebagai tambahan modal usaha.

“Jika pemerintah memberlakukan sistem sewa tentu kepemilikan hak ini akan hilang padahal kami dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meresmikan akan mempermudah pedagang korban kebakaran mendapatkan toko dengan harga murah,” kata dia.

Ia mengatakan bangunan Pasar Ateh yang terbakar itu saat ini dibangun dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp292 miliar. Dan dalam pasal 7 Perpres 64 2018 tentang pengucuran dana tersebut menyebutkan pedagang korban kebakaran akan dipermudah mendapatkan toko dengan harga terjangkau.

“Ada 763 tokodi Pasar Ateh dan kami mencoba meminta solusi dari persoalan ini agar pemda tidak mempersulit dan mengubah sistem yang sudah ada,” katanya.

Ia mengatakan tokonya di Pasar Ateh ini memiliki sejarah karena orang tuanya dulunya berjualan di lokasi tersebut sejak 1950 dan saat ini dirinya melanjutkan usaha tersebut.

Menurut dia sebelum kebakaran, pihaknya hanya membayarkan retribusi kepada Pemkot Bukittinggi sebesar Rp6.500 per meter persegi setiap bulannya.

“Saya memiliki satu petak toko yang diturunkan orang tua kepada saya dan tentunya kami berharap pemerintah mempermudah kami mendapatkan toko untuk kembali berusaha,” katanya.

Ia berharap dengan kedatangannya ke DPRD Sumbar akan mendatangkan solusi dan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan mencari solusi terbaik.

“Kita berharap dapat duduk bersama dan memberikan solusi pedagang kembali berdagang di lokasi itu tentunya dengan harga terjangkau. Apalagi selama di penampungan usaha mereka tidak berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra dt Rajo Lelo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan akan mengundang seluruh pihak terkait duduk bersama mencarikan solusi terbaik tidak hanya kepada pedagang tapi juga pemkot.

“Kita dengarkan seluruh keluhan dan harapan mereka dan ini akan kita tindaklanjuti sesegera mungkin,” kata dia. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer