Connect with us

News

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Sumbar Akan Direalisasikan

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Sumbar Akan Direalisasikan


Jumat, 08 Juni 2018 – 15:44:14 WIB – 34

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Sumbar Akan Direalisasikan

Wagub Nasrul Abit dalam Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Borobudur dan Danau Toba, di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman Jakarta

Pilwako Kota Padang 2018

JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menghadiri Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pembentukan Kawasan Pembuatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Sumbar bersamaan dengan Rapat Pembahasan Percepatan Pembangunan Borobudur dan Danau Toba, di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman Jakarta, kemaren.

Wagub Nasrul Abit menyampaikan perkembangan KEK Mandeh dan KEK Mentawai dimana untuk Mandeh yang selama ini terkendala masalah tanah sudah ada titik terang, yaitu dari 400 Ha lahan calon lokasi KEK Bukik Ameh, sudah teridentifikasi semua pemiliknya, yaitu 291 Ha dimiliki oleh masyarakat dan 109 Ha dimiliki nagari.

Separuh pemilik sudah dapat menerima dan mendukung lahan mereka dijadikan KEK dan ini juga ditambahkan Bupati Pessel Hendrajoni bahwa pemilik sudah bersedia utk melepas kepemilikannnya.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kemenko Kemaritiman Luhut Binsar Panjahitan dan turut juga hadir Menteri Perencanaan Pembangunan serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, selain Wagub Nasrul Abit dan beberapa OPD terkait serta Bupati terkait.

Wagub Nasrul Abit menyampaikan, percepatan pembangunan Kepulauan Mentawai melalui KEK Mentawai sudah dilakukan verifikasi oleh OPD terkait Pemprov Sumbar terhadap dokumen yg diserahkan oleh perusahaan pengusul.

Dan hasil verifikasi masih terdapat 3 hal yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, yaitu: pertama, perlunya revisi terhadap RTRW Kab Mentawai yang belum sepenuhnya mengakomodir lahan utk KEK.

Kedua, perlu penyempurnaan business plan dan ketiga, perlunya pihak pengusul memberikan bukti penguasaan terhadap lahan KEK yg diusulkan yaitu seluas 2639 Ha.

Pembangunan pariwisata maritim di Sumatera Barat kembali ke konsep awal yaitu segitiga emas yang telah disiapkannya Master lan pembangunan yaitu Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Kepulauan Mentawai .

Terkait KEK Mentawai, Menkomaritim menginstruksikan pemerintah Kabupaten Mentawai untuk menyerahkan bukti penguasaan lahan paling lampat hari Jumat tanggal, 8 Juni 2018 ini, ungkap Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga dalam kesempatan itu menyebutkan terkait pembangunan infrastruktur lainnya di Sumatera Barat, perlu segera dibangun jalan ruas Bayang – Alahan Panjang dan ruas Kambang – Muaro Labuh yg melewati Taman Nasional, jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang, Jalan Dharmasraya – Solok Selatan. Selain itu juga diusulkan pengaktifan kembali jalan Kereta Api menuju Sijunjung sampai ke Logas.

Kemuadian perlunya segera dilakukan revitalisasi Muaro Padang dari pelabuhan nelayan menjadi pelabuhan menuju Mentawai dan kota lain di pesisir barat pulau Sumatera serta pelabuhan kapal wisata. Kawasan Muaro juga mempunyai potensi besar menjadi dayatarik wisata kuliner, terang Nasrul Abit Dt. Malintang Panai.

Dalam kesempatan itu Kepala Bapenas mengusulkan untuk tidak terpaku ke APBN karena masih banyak peluang dalam mempercepat seperti World Bank dan Swis Bank dan bisa juga dari pihak Swasta investor yang tetap dalam pemantauan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Perkembangan Ekonomi Indonesia saat ini dengan membangun sektor Pariwisata bisa menjadi amat menjanjikan, dampak multi efek pembangunan yang mengerakan ekonomi masyarakat serta selain itu juga memacu pendapatan daerah dan negara dimana potensi yang dimiliki oleh Indonesia menjadi harapan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Sehingga dalam waktu dekat tentu persetujuan akan kegiatan KEK dan pembanguan infrastruktur lainnya ini akan segera diselesaikan.(ms)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: daerah,metro,pariwisata,pemprov,pemprov-sumbar,seni-budaya

Ramadhan Penuh Berkah, Satpol PP Kota Buktitinggi Bagi-bagi Takjil

Ramadhan Penuh Berkah, Satpol PP Kota Buktitinggi Bagi-bagi Takjil

BUKITTINGGI – Bulan Ramadhan yang penuh barokah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi…

PM Malaysia Mahathir Resmi Hapus Pajak Good and Services Tax (GST)

PM Malaysia Mahathir Resmi Hapus Pajak Good and Services Tax (GST)

INTERNASIONAL – Pemerintah Malaysia terhitung Jumat (1/6) secara resmi menghapus Pajak Barang dan Pelayanan (Good and…

Kritisi Penyerangan Kantor Radar Bogor oleh Massa PDIP, Ini Kata Mahfud MD

Kritisi Penyerangan Kantor Radar Bogor oleh Massa PDIP, Ini Kata Mahfud MD

POLITIK – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD menyebut penyerangan kantor surat kabar…

Penggerebekan Terduga Teroris di Kampus Unri, Densus 88 Sita Bom, Panah, dan Granat

Penggerebekan Terduga Teroris di Kampus Unri, Densus 88 Sita Bom, Panah, dan Granat

PEKANBARU – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyita empat bom siap ledak dan sejumlah senjata rakitan…

Wagub Nasrul Abit Minta Pasbar 2019  Berani Keluar dari Ketertinggalan

Wagub Nasrul Abit Minta Pasbar 2019 Berani Keluar dari Ketertinggalan

PASAMAN BARAT – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan agar Kabupaten Pasaman Barat hingga akhir tahun…





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pertimbangkan Aspirasi Rakyat! – Fadli Zon

Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.

Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.

Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” cuitnya, dikutip Suara.com.

Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.

“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” tukasnya.

Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.

Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.

Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa,” ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.

Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.

Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.

“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bagaimana Caranya Mencari ‘Keadilan’? – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR RI, Fadli Zon menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait 6 Laskar FPI ditembak mati polisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan cara mencari keadilan atas kematian 6 Laskar FPI di tangan polisi.

Awalnya Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya menyebut bahwa memahami keadilan itu sulit untuk dilakukan.

Mahfud MD pun mengambil contoh pada sebuah kasus yang terjadi pada Fahri Hamzah melawan PKS.

Saat Mahkamah Agung (MA) menyatakan Fahri Hamzah menang Rp 30 miliar dari PKS, Fahri menyebut ada keadilan di Indonesia.

Namun, ketika kemenangan Rp30 miliar dibatalkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, pastinya malah gantian politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut putusan MA adil.

Cuitan tersebut lah yang pada akhirnya menuai banyak komentar dari publik, termasuk salah satunya memdapatkan komentar dari Fadli Zon yang mengaitkan keadilan tersebut dengan kasus kematian 6 Laskar FPI yang baru-baru ini terjadi.

Fadli Zon mempertanyakan cara mencari keadilan dalam kasus kematian enam anak buah Rizieq Shihab itu.

“Bagaimana caranya mencari ‘keadilan’ bagi enam anggota FPI yang dibunuh polisi?” kata Fadli Zon dalam akun Twitter-nya.

Tak hanya itu saja, bahkan Fadli Zon juga menyindir dengan adanya peluang merealisasikan sila kedua Pancasila yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.

“Ada peluang merealisasikan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’?” ujar Fadli Zon.

Diketahui, sebanyak 6 Laskar FPI tewas dalam aksi penembakan di Jalan Tol Jakarta – Cikampek, pada Senin 7 Desember 2020.

Dan kemudian keenam anggota FPI yang tewas ditembak mati itu, jenazahnya telah dimakamkan pada Rabu 9 Desember pagi.

Yang mana pada saat itu lima jenazah dimakamkan di Megamendung, kabupaten Bogor, yakni Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan alias Ambon (26), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Reza (20).

Dan sementara satu jenazah lainnya yakni Luthfil Hakim (25) dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut kepolisian, insiden tersebut berawal saat anggota polisi tengah menyelidiki informasi adanya rencana pengarahan massa jelang pemeriksaan Rizieq terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Sehingga Pihak Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengikuti kelompok yang diduga simpatisan Rizieq.

Selanjutnya, ada dua kendaraan yang ditumpangi kelompok simpatisan Rizieq memepet kendaraan milik anggota kepolisian.

Diduga mereka sempat menembak ke arah kendaraan milik anggota polisi. Hingga akhirnya, kejadian itu membuat anggota polisi di lapangan mengambil tindakan tegas terukur.

Namun, kronologi dari kepolisian tersebut berbeda dengan kronologi versi FPI. FPI justru menuding polisi yang lebih dulu memepet mereka

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Tak Ada Terorisme Dalam Islam – Fadli Zon

Sambut Curhatan Fahri Soal Harga Tes Corona, Fadli Zon: Peluang di Tengah Kesempitan


Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melontarkan kontra narasi atas wacana Terorisme yang cenderung dihubungkan dengan Islam.

Ia ungkap pendapatnya melalui laman twitter @fadlizon pada Jum’at tanggal 18 – Desember 2020.

Fadli menanggapi pernyataan polisi dalam sebuah pemberitaan yang mengungkap Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah.

Keterangan didalamnya memuat tentang pergerakan Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah (JI) yang telah menyebar di 20.067 kotak amal ke beberapa wilayah di Indonesia.

Ia tidak segan-segan menegaskan bahwa tidak ada di dalam ajaran Agama Islam itu mengenalkan tentang terorisme.

“Tak ada terorisme dalam Islam,” tegasnya.

Sebelumnya Fadli menyentil pewacanaan tentang terorisme menggunakan diksi yang unik yaitu jualan terorisme tak habis-habis.

“Jualan terorisme tak habis2,” katanya.

Pada cuitannya singkat tak lupa dia menyertakan hastag Lawan Islamofobia.

” #LawanIslamofobia,” tulisnya.

Postingan Fadli Zon dalam lamantwitternya mendapatkan 2.085 Likes dan 488 Retwitt dari Netizen.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer