Connect with us

Ekonomi

Pemerintah Perpanjang Penutupan Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia

Pemerintah Perpanjang Penutupan Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia


JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penutupan sementara masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Perpanjangan ini dilakukan dalam jangka waktu 14 hari.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Senin (11/01/2021).

“Tadi Bapak Presiden menyetujui untuk pelarangan WNA masuk ke Indonesia diperpanjang. Jadi yang sekarang tanggal 1-14 (Januari), diperpanjang 2 x 7 hari, sehingga 14 hari lagi diberlakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai Ratas.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas tanggal 28 Desember 2020, Pemerintah telah memutuskan untuk menutup sementara masuknya WNA dari tanggal 1 sampai 14 Januari.

Dengan perpanjangan ini, artinya pelarangan masukkan WNA akan diberlakukan sampai tanggal 28 Januari mendatang. (mat)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Ini Penyebab Harga Cabai Merah Kriting Melandai di Lubuk Basung

Ini Penyebab Harga Cabai Merah Kriting Melandai di Lubuk Basung


LUBUK BASUNG – Harga per satu kilogram cabai merah keriting di Lubuk Basung mulai melandai. Kondisi tersebut dipicu berlimpahnya stok di pasaran.

Pantauan Singgalang di Pasar Serikat Lubuk Basung-Garagahan, Kamis (21/1) pasokan cabai merah keriting tampak melimpah. Sejumlah pedagang menjual per kilogramnya kisaran Rp38.000 – Rp40.000.

Andi (39) salah seorang pedagang menuturkan harga cabai merah keriting sudah satu pekan terakhir mengalami penurunan.

“Kalau yang bagus ini Rp40 ribu satu kilo, yang agak layu Rp38.000,”katanya.

Stok cabai merah keriting di lapak miliknya terbilang melimpah. Dirinya bahkan mengaku kewalahan untuk menghabiskan stok yang ada.
Sepertinya harga cabai sudah mulai sedikit-sedikit mengalami penurunan. Mungkin karena stok banyak, cabai dari Alahan Panjang juga masuk.

Jenis cabai lain yang harganya juga ikut melandai adalah cabai hijau keriting, yakni dibanderol kisaran Rp32.000-Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah kisaran Rp23.000 per kilogram.

“Cabai rawit hijau sejak hari Minggu lalu turun Rp10.000, jadi Rp60.000 per kilogram,” katanya.

Mulai melandainya harga cabai merah keriting di Lubuk Basung dibenarkan Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Kabupaten Agam, Nelfia Fauzana.

Dikatakan, berdasarkan pantauan pihaknya, pasokan cabai merah memang terbilang melimpah. “Dari pengecekan kami terakhir, memang sudah mulai melandai, harga jual paling tinggi Rp40.000 per kilogram,” katanya.

Pasokan berlimpah tidak hanya terjadi pada komoditi cabai saja. Pasokan sayur-mayur juga tampak menumpuk di pasaran.

“Akibatnya, sejumlah sayuran turun harga kisaran Rp1.500 hingga Rp2.000. Hal ini berlaku hukum ekonomi,” katanya.(210)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Pascagempa Sulbar, Seluruh Perantau Minang Sudah di Pengungsian –

Update Gempa M6,2 Sulbar, 84 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia


PADANG – Perantau Minang menjadi korban gempa di Sulawesi Barat sudah berada di pengungsian. Dari sekitar 200 lebih kepala keluarga (KK) perantau Minang yang ada di sana tidak ada korban jiwa.

“Alhamdulillah tidak ada perantau kita yang meninggal akibat bencana gempa di Sulbar. Yang rumah rusak ada, tapi mereka sudah berada di pengungsian,” sebut Kepala Biro Kerjasama Rantau dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Luhur Budianda Senin (18/1).

Dikatakannya, sejak gempa melanda Sulawesi Barat Pemprov Sumbar terus memantau perkembangannya. Terutama warga perantau Minang yang ada di sana.

“Kita langsung kumpulkan informasi, dengan menghubungi yang bisa dihubungi. Hanya saja diawal terjadi bencana komunikasi langsung ke lokasi terputus,”ungkapnya.

Meski begitu, hingga kini belum ada rencana Pemprov Sumbar untuk mengirim bantuan. Karena, kondisi lokasi bencana masih sulit diakses. Selain itu, untuk mencapai Mamuju memakan waktu sekita 8 jam dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Belum ada arahan dari pimpinan, kalau sekarang mendistribusikan barang juga sulit,”ujarnya.(yose/yuke)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Ekonomi

Tanah tidak Diblokir, BPN Padang tak Juga Proses Permohonan Warga –

Tanah tidak Diblokir, BPN Padang tak Juga Proses Permohonan Warga


PADANG – Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mempertanyakan niat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang tidak mau memproses permohonan warga terhadap tanah bekas sengketa Kaum Makboet. Sementara tanah tersebut tidak diblokir lagi.

“Jujur saya kaget mendengar BPN Padang ikut menghalang-halangi proses pengurusan tanah warga yang berada pada bekas sengketa Makboet itu. Apa alasannya, sampai sekarang mereka juga tidak menjelaskan dengan pasti, tapi semua permohonan baik pemberian hak atau peralihan atas tanak tidak mereka proses, ini saja di blokir,” Sebut Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang ini.

Mendapatkan kabar itu, dirinya akan meminta DPRD Sumbar memanggil BPN Padang untuk menjelaskan maksudnya tersebut. Karena kebijakan BPN Padang tersebut sudah merugikan masyarakat sebagai pemilik tanah.

“Ini apa maksud BPN itu, diblokir tidak, sengketa perdata tidak ada. Tapi permohonan warga tidak diproses, itu sudah melanggar tugasnya sebagai lembaga yang melayani masyarakat dalam pertanahan,” Sebutnya.

Bahkan, Anggota DPRD dari Partai menilai ada maksud tertentu dari BPN Padang yang dapat merugikan warga. Padahal tidak ada persoalan hukum yang dapat mengahalangi warga untuk mendapatkan pelayanan pertanahan.

“Saya akan minta DPRD Sumbar memanggil BPN ini, mereka harus memberikan penjelasan,” Ujarnya.

Diterangkannya, sebelumnya memang ada sengketa tanah seluas 765 hektar di tiga kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo. Dalam lahan tersebut terdapat sekitar 40 ribu sertifikat warga. Tanah tersebut diklaim sepihak oleh orang yang mengaku ahli waris kaum Makboet.

Setelah melalui berbagai penyelesaian, termasuk persidangan di pengadilan. Akhirnya, Kementrian Agraria memutuskan tanah tersebut hanya 1,3 hektar milik Kaum Makboet. Tidak seluas 765 hektar, penjelasan itu ditegaskan melalui Gambar Situasi (GS) yang dikeluarkan Kementrian Agraria.

Bahkan, orang-orang yang terlibat dalam sengketa tersebut sedang terlibat kasus pidana penipuan. Dengan dugaan modusnya pelaku mengaku pemilik tanah, kemudian meminta uang kepada sejumlah pembeli.

“Jadi sekarang itu tidak ada lagi sengketa perdaata, yang ada hanya pidana,” ujarnya.

Kasie Sengketa BPN Padang, Adhe dihubungi membenarkan ada informasi tersebut. Namun sebagai humas di BPN Padang dirinya tidak bisa menjawab terkait kebijakan tersebut.

“Memang dulu ada blokir, kemudian sudah dibuka. Soal pelayanan peralihan hak itu soal kebijakan. Saya tidak bisa jawab, langsung saja pada kepala kantor,” jawabnya.

Sementara Kepala BPN Padang, Antoni dihubungi melalui selulernya tidak menjawab. Setelah dikirim pertanyaan melalui pesan whatshap pada tanggal 15 Januari 2021, tidak mendapatkan jawaban.(yose)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer