Connect with us

News

Pemrov Aceh Larang Selain Mazhab Syafei Gelar Pengajian, Inilah Respon Sekjen MUI Pusat


Selasa, 31 Desember 2019 – 17:50:04 WIB – 3

Pemrov Aceh Larang Selain Mazhab Syafei Gelar Pengajian, Inilah Respon Sekjen MUI Pusat

Sekjen mui pusat, buya anwar abbas (foto: dok. ist)

JAKARTA — Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas,mengimbau Pemerintah Provinsi Aceh agar mencabut larangan pengajian ahlusunah waljamaah yang bersumber dari mazhab Syafii.

“Kita minta Pempriv Aceh arif menyikapitoleransi yang merupakan ciri dan watak bangsa dan umat Islam Indonesia serta mayoritas rakyat Aceh sendiri,” ujar Buya Anwar Abbas.

Buya Anwar mengatakan surat edaran tersebut perlu dicabut dalam rangka mewujudkan kehidupan keagamaan di Indonesia yang damai. Menurut dia, umat muslim harus saling menghargai.

“Surat edaran nomor 450/21770 yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Jumat 13 Desember yang melarang pengajian agama selain mazhab syafiiyah benar-benar sangat disesalkan karena tidak mencerminkan kearifan dan toleransi yang merupakan ciri dan watak bangsa dan umat Islam Indonesia serta mayoritas rakyat Aceh sendiri,” kata Anwar, Senin (30/12/2019).

“Untuk itu MUI menghimbau pemerintah Aceh untuk bersikap lebih mengedepankan kebersamaan dan mencabut surat edaran tersebut agar di Aceh dan di seluruh tanah air akan tercipta kehidupan keagamaan yang sejuk aman dan damai karena di antara kita sebagai sesama muslim ada rasa toleransi dan saling pengertian yang tinggi,” sambung Anwar.

Anwar menilai Pemprov Aceh seharusnya menghargai perbedaan pendapat keagamaan. Hal itu juga, kata Anwar, yang selalu dilakukan oleh Imam Syafii.

“Imam Syafii seperti kita ketahui adalah seorang ulama dan imam mazhab yang sangat menghargai perbedaan pendapat. Apalagi perbedaan tersebut dalam hal-hal yang bersifat furuiyah (cabang) atau dalam masalah-maslah yang memang berpotensi dan memungkinkan bagi terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat (majalul ikhtilaf),” ujar Anwar.

Menurut Anwar, toleransi harus diutamakan dalam masalah perbedaan pendapat. Namun, jika dalam persoalan pokok agama, umat Islam harus bersikap tegas.

“Dalam masalah yang masuk ke dalam ranah majalul ikhtilaf ini kita hendaknya benar-benar mengedepankan toleransi dan saling menghargai, kecuali kalau masalah-masalah yang kita hadapi itu bersifat ushuliyah (pokok) tentu saja kita dituntut untuk bersikap tegas karena kalau tidak maka tentu eksistensi dari agama Islam itu sendiri akan terancam dan bermasalah,” tutur dia.

Diketahui, surat edaran larangan pengajian selain mazhab Syafii itu bernomor 450/21770 dan diteken Plt Gubernur Nova Iriansyah pada Jumat 13 Desember lalu. Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah yang memfasilitasi pengajian di musala kantor.

Pada surat edaran yang memuat beberapa poin tersebut bertuliskan tentang larangan mengadakan pengajian selain dari Itiqad Ahlusunah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafiiyah. Larangan pengajian itu tertuang dalam poin keempat yang berbunyi:

“Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari Itiqad Ahlusunah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafiiyah dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para Kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama-nama penceramah/pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing,” tutupnya. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi (Rijoe)

Tag: indonesia,nasional,sumatra-barat

Tanggap Darurat Banjir Bandang, Wabub Pasaman Turun Langsung Bersihkan Lumpur di Rumah Warga

Tanggap Darurat Banjir Bandang, Wabub Pasaman Turun Langsung Bersihkan Lumpur di Rumah Warga

PASAMAN – Wakil Bupati Pasaman H.Atos Pratama pimpin personil Tim Tanggap Darurat Galodo Banjir Bandang di kampung…

Peduli Dunia Olahraga, Kapolda Sumbar Beri Bantuan Alat Olahraga ke Sekolah di Mentawai

Peduli Dunia Olahraga, Kapolda Sumbar Beri Bantuan Alat Olahraga ke Sekolah di Mentawai

MENTAWAI — Dalam kunjungannya beberapa hari lalu, mantan Kapolda Sumbar, Inspektur Jendral Fakhrizal menyerahkan…

Truk Pengangkut Tiang Listrik Terguling di Silaing Padang Panjang

Truk Pengangkut Tiang Listrik Terguling di Silaing Padang Panjang

PADANG PANJANG — Truk yang mengangkut tiang listrik terguling di pendakian Silaing, Padang Panjang, Senin sore,…

Sepikan Malam Tahun Baru, Pemko Padang Gelar Kemah Akhir Tahun

Sepikan Malam Tahun Baru, Pemko Padang Gelar Kemah Akhir Tahun

PADANG — Kwartir Cabang (Kwarcab) 09 Gerakan Pramuka Kota Padang berkerjasama dengan menggelar kemah bakti akhir tahun…

Lazismu Padang Luncurkan Program Peduli Pendidikan Dhuafa

Lazismu Padang Luncurkan Program Peduli Pendidikan Dhuafa

PADANG — Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Padang menghadirkan program Program Peduli…





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi – Fadli Zon

Apresiasi Kinerja KPK, Fadli Zon: Semoga Bisa Juga Temukan Harun Masiku yang Hilang Seperti Ditelan Bumi


Politis Partai gerindra Fadli Zon merespons penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo diketahui sudah menyatakan mundur dari posisi sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra dan dari jabatan sebagai Menteri.

Fadli juga mengapresiasi kinerja KPK dalam penangkapan ini.

Namun, meskipun ia mengapresiasi kinerja KPK, Fadli berharap agar KPK juga bisa menemukan Harun Masiku yang menurutnya hingga kini masih hilang bagai ditelan bumi.

Stlh penetapan tersangka tengah malam ini, EP mundur dr Partai n Men KKP. Langkah bijak. Apresiasi kerja @KPK_RI. Smg bisa jg temukan Harun Masiku yg msh “hilang” spt ditelan bumi,” tulis Fadli Zon, Kamis (26/11/2020).

Dikutip dari detiknews, Usai jumpa pers penetapan tersangka, Edhy Prabowo meminta maaf ke sejumlah pihak termasuk ke Partai Gerindra dan menyatakan mengundurkan diri dari partai tersebut.

“Saya mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum,” kata Edhy kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari.Edhy Prabowo juga mundur dari jabatannya sebagai menteri. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menjadi Menteri KKP ad interim sejak Edhy ditangkap KPK.

“Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan,” ucapnya.

“Saya bertanggung jawab penuh dan saya akan hadapi dengan jiwa besar,” sambung Edhy Prabowo.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC – Fadli Zon

Bela Anies Baswedan, Fadli Zon Ungkit Guyon Menteri Jokowi di ILC


Politisi Gerindra Fadli Zon kembali mengungkit guyonan  Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang pernah bercanda soal Covid-19. Menhub Budi pernah bilang warga Indonesia kebal wabah mematikan itu lantaran setiap hari mengkonsumsi nasi kucing. 

Guyonan menhub Budi  diungkit Fadli dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di TVOne  pada Selasa (24/11/2020) malam. Menurutnya guyonan itu adalah sebuah pembiaran terhadap penularan wabah  mematikan itu di Jakarta  dan Indonesia.

Hal ini disampaikan  Fadli menanggapi pernyataan pembawa acara ILC Karni Ilyas yang  menyatakan isu pembiaran pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan terkait acara  pernikahan anak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq  Shihab pada Sabtu (14/11/2020) lalu.

“Siapa yang membiarkan? Menteri kesehatan yang membiarkan bahkan sampai ke presiden. Kita tahu 23 Januari 2020 Wuhan sudah lockdown kita masih bercerita nasi kucing  ini pembiaran,” tegasnya.

Fadli mengaku Anies Baswedan merupakan salah satu kepala daerah yang paling tegas dalam penanganan wabah mematikan itu. Buktinya, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total setelah wabah  corona mulai masuk ke Jakarta. 

“Justru yang paling pertama (melakukan karantina wilayah) adalah Gubernur DKI dan saat itu terjadi perdebatan antara pusat terkesan  ada persaingan,” tegasnya 

Tidak hanya itu, keseriusan Anies dalam menekan penularan wabah ni juga terlihat dari sejumlah regulasi yang diambil setelah PSBB total,yakni PSBB masa transisi. Yakni membuka berbagai kegiatan di Jakarta  secara bertahap ketika penularan wabah mulai melandai 

“Selain PSBB (total) ada PSBB transisi, dan kalau kita lihat ini banyak yang menentang  adalah menteri  dalam kabinet pak Jokowi,” pungkasnya. 

Lebih dari itu dia menilai, Gubernur Anies Baswedan tidak bisa didepak dari jabatannya saat ini lantaran pelanggaran protokol kesehatan pada pernikahan Syarifah Najwa Shihab.

Menurutnya, Anies tidak bisa dicopot lantaran kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian sudah ada ketentuan yang mengatur sanksi kepada seorang kepala daerah yang dianggap melanggar etik.

“(Anies) tidak bisa dicopot hanya karena adanya instruksi dari kemendagri. Kedaulatan ada ditangan rakyat,” tuturnya. 

Menurutnya, Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) tidak cukup kuat untuk melengserkan seorang kepala daerah 

Adapun instruksi  dari Tito karnavian itu dikeluarkan saat masalah protokol kesehatan di Jakarta tengah menjadi  sorotan publik. 

“Menurut saya diskusi ini aja udah salah apakah Anies bisa dicopot? gubernur DKI tidak melanggar dia berusaha menegakan aturan, bahkan ada  sanksi RP50 juta,” tuntasnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ulama yang Jadi Panutan – Fadli Zon

Sarankan Pemerintah Rangkul Habib Rizieq, Fadli Zon: Ulama yang Jadi Panutan


Nama Habib Rizieq masih hangat untuk diperbincangkan, berawal dari kepulangannya hingga kerumunan massa dalam beberapa acaranya.

Kedatangannya kembali ke Indonesia disambut hirup para simpatisannya hingga membuat lalu linta sekitar Bandara Seokarno Hatta lumpuh.

Namun, kepulangannya ke Tanah Air justru menyita perhatian publik, hingga beberapa acara yang didatanginya membuat kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu membuat sebagian kalangan memberikan kritik bagi sang pimpinan FPI tersebut.

Berbeda dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,Fadli Zon. Ia justru menganggap pemerintah terlihat seperti memusuhi Habib Rizieq Shihab.

Hal itu disampaikan lewat tayangan di kanal YouTube Fadli Zon Official yang diunggah pada Senin, 23 November 2020.

Fadli Zon mengungkapkan, seharusnya pemerintah dapat merangkul Habib Rizieq Shihab yang dinilai sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia.

“Habib Rizieq adalah seorang habib, seorang habaib, seorang sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, informasi yang mengatakan Habib Rizieq Shihab seorang keturunan Nabi Muhammad SAW didapat dari sumber yang memiliki data valid.

“Itu juga dikonfirmasi oleh sebuah institusi Rabithah ‘Alawiyyin yang memang mempunyai data tentang kekerabatan keturunan Nabi Muhammad,” terangnya.

Dia menjelaskan, Habib Rizieq merupakan pemimpin organisasi yang cukup banyak pengikutnya di Negara Indonesia.

“Habib Rizieq memimpin sebuah organisasi FPI, sebuah organisasi yang secara de facto mempunyai pengikut yang cukup banyak di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer