Connect with us

News

Penas Tani Nelayan 2020 dari Padang ke Padang Pariaman

Penas Tani  Nelayan 2020 dari Padang ke Padang Pariaman

[ad_1]

Padang, (ANTARA) – Kabar mengejutkan itu datang lewat selembar surat dari Gubernur Sumater Barat Irwan Prayitno perihal pembatalan surat sebelumnya yang berisi rekomendasi lokasi Pekan Nasional Petani Nelayan 2020 di Kota Padang.

Dalam surat bernomor 253/12975/DTPHP/12/2019 tersebut ditulis menindaklanjuti surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selaku penanggunga jawab Penas Tani 2020, direkomendasikan lokasi yang awalnya di Padang dipindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian surat rekomendasi Gubernur Sumbar yang pada awalnya menunjuk Padang sebagai lokasi dinyatakan batal.

Surat rekomendasi dari Gubernur Sumbar tersebut dilatari surat yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara Penas Petani Nelayan 2020.

Berdasarkan rapat terbatas pada 2 Desember 2019 dihadiri Ketua Umum KTNA Nasional, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Wakil Gubernur Sumbar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sumbar keluar rekomendasi pemindahan lokasi dari Kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman.

Sontak pembatalan lokasi tersebut membuat persiapan yang sudah dirintis Pemerintah Kota Padang sejak 2017 menjadi buyar, apalagi waktu pelaksanaan tinggal enam bulan lagi.

Penas Tani Nelayan merupakan ajang pertemuan kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia yang digelar setiap tiga tahun.

Terakhir Penas Tani digelar pada 2017 mengambil lokasi di Aceh dan setelah itu Padang terpilih sebagai tuan rumah yang rencananya digelar pada 20-25 Juni 2020.

Persiapan Kota Padang

Usai ditunjuk sebagai tuan rumah berdasarkan rapat yang digelar pada 5 Juni 2017, Wali Kota Padang Mahyeldi dengan Dinas Pertanian Kota Padang, Dinas Pertanian dan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar serta OPD terkait memutuskan lokasi Penas Tani 2020 mengambil tempat di Kompleks Pusat Pemerintahan Kantor Balaikota Kota Padang Aia Pacah, Kecamatan Koto Tangah.

Pemerintah Kota Padang kemudian menyiapkan 16 lokasi yang akan digunakan untuk acara pembukaan, gelar teknologi pertanian hingga expo.

Sekretaris Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani menyampaikan pembukaan dan penutupan mengambil tempat di belakang kantor Balai Kota Air Pacah dengan luas area sekitar 33 ribu meter per segi.

Kemudian untuk parkir VIP disediakan lahan seluas 5.000 meter per segi di samping Kantor Balai Kota.

Untuk lokasi pembukaan dan penutupan serta parkir VIP telah dibersihkan oleh Bidang Aset BPKA Kota Padang.

Berikutnya untuk kegiatan gelar teknologi tanaman buah masih di samping kantor Balai Kota dengan luas lahan yang disediakan 11.775 meter per segi.

Lokasi telah dibersihkan dan konsep rancangan desain taman buah dibuat oleh Balai Penelitian Buah dan saat ini telah ada sebagian bibit yang siap tanam dan telah dilakukan survei oleh Balitbu, lanjutnya.

Karena lokasi ini cukup rendah dilakukan penimbunan yang materialnya dari hasil penggalian pondasi pembangunan salah satu hotel di pusat kota.

Selanjutnya untuk lokasi pameran indoor disediakan lahan 21.500 meter per segi, pameran alsintan 9.000 meter per segi, Expo Hortikultura 11.500 meter per segi, dan gelar teknologi palawija 11.000 meter per segi.

Untuk gelar teknologi lahan bazar telah dimulai demplot padi sawah MT 1 pada Desember 2018, dengan menerapkan teknologi, mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar.

Bahkan telah dilakukan uji varietas padi yang produktivitasnya tinggi oleh BPTP Sumbar dan sudah ditanam dan panen awal November 2019.

Berikutnya untuk gelar teknologi perikanan telah dilaksanakan tinjauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar dan Kota Padang dengan bentuk kerja sama hibah kepada pengelola tanah di lokasi.

Sementara untuk gelar teknologi peternakan telah dikoordinasikan dengan Dinas Peternakan Sumbar dan direncanaakan pembuatan peternakan mini.

Kemudian untuk gelar teknologi tebu akan ditanam dengan tanaman tebu hasil persilangan yang tahan kekeringan oleh pihak perusahaan swasta yang dikoordinir oleh Panitia Penyelenggara Pusat Bidang IV dan akan ditanam akhir 2019.

Terkait anggaran untuk pembukaan lahan,Yoice menyebutkan Pemkot Padang mendapatkan bantuan keuangan bersifat khusus dari dana provinsi sebesar Rp21 miliar untuk pematangan lahan pada empat lokasi ditambah APBD Kota Padang Rp6 miliar untuk dua lokasi.

Sejalan dengan itu Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat menyebutkan untuk pelaksanaan Penas Tani 2020 pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp79 miliar lewat APBD 2020

“Kamisudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik anggaran maupun lokasi,” kata dia.

Tidak hanya itu, untuk penginapan peserta Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan 4.201 rumah warga sebagai lokasi pemondokan bagi peserta yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Koto Tangah, Kuranji dan Nanggalo.

Sekretaris Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani menyebutkan pada awalnya telah diverifikasi 5.516 rumah dengan kapasitas 63.020 orang dan setelah verifikasi ternyata yang memenuhi syarat 4.201 rumah dengan kapasitas 48.315 orang.

Untuk Kecamatan Koto Tangah penginapan tersebar di Kelurahan Aia Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Batipuh Panjang, Koto Panjang Ikur Koto, Sungai Lareh Lubuk Minturun dan Balai Gadang.

Sementara di Kecamatan Kuranji tersebar di Kelurahan Kalumbuk,Korong Gadang, Kuranji, Gunung Sarik dan Sungai Sapih.

Kemudian di Kecamatan Nanggalo tersebar di tiga kelurahan yaitu Gurun Laweh, Kurao Pagang dan Surau Gadang.

Ia menyampaikan peserta akan dikenakan biaya penginapan Rp125 ribu per malam per orang.

Pada Penas Tani 2020 kegiatan diselenggarakan meliputi gelar teknologi tanaman buah, pameran indoor, pameran alat dan mesin pertanian, ekspo dan kontes hortikultura, gelar teknologi palawija.

Kemudian gelar teknologi lahan basah, ekspo dan kontes peternakan, ekspo perikanan dan gelar teknologi tebu.

Ia menyampaikan pada awalnya direncanakan 50 ribu peserta akan hadir namun karena tiket mahal turun menjadi 30 ribu orang dari seluruh Indonesia.

Pemindahan Lokasi

Di tengah persiapan yang hampir matang itu, Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abittiba-tiba menyampaikan lokasi Penas Tani dipindahkan ke Padang Pariaman berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pertanian dan Litbang SDM.

“Menurut Kementan ada persoalan yang belum diselesaikan di Padang, sementara saat ini sudah harus menanamdemplot tanaman,” kata Nasrul.

Ia mengatakan setelah ada evaluasi terkait masalah lahan, tanaman, pemondokan dan air maka dihasilkan rekomendasi lokasi Penas Tani dipindahkan dari Kota Padang.

Menanggapi hal ini Pemerintah Kota Padang menyebut tidak dilibatkan saat pembahasan pemindahan lokasi Pekan Nasional Petani Nelayan 2020 yang pada awalnya akan digelar di Kota Padang kemudian dipindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

“Pada rapat pemindahan lokasi Penas Tani yang digelar di Jakarta pada 2 Desember 2019 saya selaku Wali Kota Padang, selaku pihak yang sangat terkait dengan kegiatan ini, tidak diundang,” kata Wali Kota Padang Mahyeldi.

Menurut dia pembatalan sepihak tanpa melibatkan pemerintah Kota Padang sama halnya pengadilan mengadili seseorang, tapi yang bersangkutan tidak dihadirkan.

“Apakah adil hal seperti itu, sementara pihak lain dihadirkan? Keputusan ini tidak benar dan terkesan emosional, jangan karena tidak suka dengan seseorang menyebabkan kegiatan ini dialihkan,” kata dia.

Ia menyampaikan jika ada persoalan pribadi terkait dengan Penas Tani pihaknya juga sudah memberhentikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Saiful Bahri.

Terkait dengan adanya pihak yang menyebut Pemkot Padang tidak siap menyelenggarakan kegiatan ini,Mahyeldi mempersilahkan untuk melihat langsung ke lokasi.

“Bahkan PDAM Kota Padang baru saja memasang sambungan air di 5.000 rumah secara gratis yang akan menjadi lokasi penginapan peserta,” kata dia.

Selain itu pihaknya juga sudah menyiapkan anggaran untuk konsumsi peserta Penas Tani.

Ia mempersilahkan pemangku kepentingan terkait membandingkan kesiapan Kota Padang dengan daerah lain sebagai tuan rumah acara yang akan dihadiri 30.000 petani dan nelayan se-Indonesia.

Untuk kesiapan masyarakat ia menyampaikan ada warga yang mendatangi Sekda Kota Padang dan mempertanyakan informasi yang menyatakan masyarakat tidak siap.

“Oleh sebab itu jika ada informasi yang tidak benar mari sama-sama diklarifikasi,” kata dia.

Pada sisi lain ia menambahkan dalam kesiapan Penas Tani, masyarakat kota Padang sudah siap, termasuk sudah dialokasikan anggaran.

Usai keputusan pemindahan lokasi tersebut Wali Kota Padang Mahyeldi melantik Syahrial Kamat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Padang menggantikan Saiful Bahri yang dimutasi sebagai pelaksana pada Bagian Umum Setda Kota pada Selasa, 10 Desember 2019.

Syahrial yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pangan kini mengisi posisi baru sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Menurut Wali Kota Padang Mahyeldi dalam sebuah pemerintahan merupakan hal yang biasa ada pemberian penghargaan dan sanksi.

“Ketika kita sukses dan memiliki prestasi maka tentunya akan diberikan penghargaan . Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat suatu hal yang tidak terlaksana secara maksimal maka ia pastinya akan diberikan sanksi,” kata dia.

Pada sisi lain DPRD Kota Padang meminta klarifikasi dari Pemerintah Kota Padang tentang pemindahan lokasi Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas Tani) 2020 yang sebelumnya akan digelar di Kota Padang kemudian dipindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengaku kecewa atas pemindahan lokasi Penas Tani 2020 yang tiba-tiba dipindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

Ia juga mengatakan akan menanyakan dan meminta klarifikasi langsung pada Pemkot Padang atas pemindahan lokasi tersebut.

“Kamiakan mengundang Pemkot Padang pada Jumat untuk mengklarifikasi terkait penyebab pemindahan lokasi Penas Tani. Apakah Pemkot Padang tidak siap menjadi tuan rumah,” kata dia mempertanyakan.

Apalagi, kata dia,DPRD Padang bahkan telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan Penas Tani tersebut.

“Begitu juga dengan masyarakat Kota Padang, tentu mereka juga telah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk menyambut perhelatan Penas Tani,” ujar dia.

Kesiapan Padang Pariaman

Usai ditetapkan sebagai lokasi Penas Tani 2020 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera bergerak cepat melakukan persiapan.

Kawasan Asrama Haji yang terletak di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dipilih sebagai lokasi.

“Lokasi tersebut merupakan permintaan Pemerintah Provinsi Sumbar dan kami hanya memfasilitasinya,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman Yurisman Yakub.

Ia mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah pertemuan petani nelayan di seluruh Indonesia tersebut dan hal itu pun juga didukung oleh warga setempat.

Meskipun telah menyatakan kesiapan dan mendapatkan dukungan, namun pihaknya belum mulai menyosialisasikan kepada warga secara menyeluruh di daerah itu tentang peserta Penas Tani yang diperkirakan berjumlah 30.000 hingga 50.000 itu akan menginap di rumah warga.

Namun, kata dia, semenjak diminta sebagai tuan rumah Penas Tani 2020 pihaknya telah memulai mendata rumah warga di daerah itu yang bisa dijadikan penginapan peserta kegiatan itu.

“Kami mendapatkan informasi Padang Pariaman sebagai tuan rumah Penas Tani pada 3 Desember lalu, semenjak itu sudah memulai pendataan,” katanya.

Oleh sebab itu, dirinya belum bisa menyebutkan berapa jumlah dana yang harus dikucurkan, namun ia meyakini ada dana yang dialokasikan Pemprov Sumbar untuk menyukseskan kegiatan berskala nasional itu.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer