Connect with us

News

Pengamat sebut lolosnya gugatan parpol lewat mediasi rawan negosiasi

Pengamat sebut lolosnya gugatan parpol lewat mediasi rawan negosiasi


Padang, (Antaranews Sumbar) – Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Edi Indirizal menilai lolosnya gugatan beberapa partai terkait caleg mereka yang dinyatakan KPU Sumbar tidak memenuhi syarat hanya melalui mediasi oleh Bawaslu rawan negosiasi.

“Jika hanya dengan mediasi ala KPU dan Bawaslu ini maka sangat mungkin terjadi negosiasi,” kata dia di Padang, Senin.

Menurut dia hal ini sarat akan kepentingan politik yang selama ini sering ditenggarai berbumbu politik uang.

Ia menjelaskan secara mendasar persoalan menghidupkan caleg yang gagal karena dinyatakan tidak memenuhi syarat melalui sidang pleno KPU Sumbar tentu tidak tepat hanya menggunakan jalur mediasi.

Mediasi itu menyaratkan adanya pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan konflik antara pihak yang bertikai. Partai politik dan caleg merupakan salah satu pihak sementara KPU dan Bawaslu sejatinya dalam posisi yang sama sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.

Oleh sebab itu, lanjutnya apabila persoalan itu diselesaikan dengan cara mediasi itu sama saja dengan melakukan negoisasi.

“Itu bukan mediasi tapi negoisasi,” kata dia menegaskan.

Sebelumnya sebanyak tujuh partai politik peserta pemilu mengajukan gugatan ke Bawaslu Sumbar terkait penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Sumbar yang dikeluarkan oleh KPU provinsi.

Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen mengatakan tujuh partai mengajukan gugatan terkait tidak lolosnya sebanyak 37 calon anggota legislatif (caleg) yang mereka daftarkan ke KPU Sumbar.

Ketujuh partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Berkarya, PDI Perjuangan, PKB, PSI, PAN dan Partai Gerindra.

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan mediasi sebanyak dua kali dan akhirnya pada mediasi kedua Senin (27/8) seluruh partai bersepakat damai dengan KPU Sumbar.

Dalam kesepakatan itu, KPU Sumbar dengan tujuh partai tersebut berdamai namun hasilnya ada caleg yang dihidupkan kembali dan masuk dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Sumbar.

Selain itu ada juga partai yang menerima keputusan KPU yang tidak meloloskan caleg mereka karena tidak memenuhi ketentuan yang ada.

“Ada caleg yang tadinya gagal, akhirnya dapat melaju ke proses selanjutnya seperti seluruh caleg Partai Gerindra di daerah pemilihan Sumbar III Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam,” kata dia.

Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar Amnasmen mengatakan pihaknya menerima keputusan Bawaslu tersebut dan menindaklanjutinya.

“Untuk nama-nama caleg yang hidup kembali saya lupa, data itu semua ada di kantor,” kata dia.

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
/* appId : ‘491803547646366’, */
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer