Connect with us

News

Perekrutan Staf Panwaslu Pasaman Barat Diduga Kongkalikong

Perekrutan Staf Panwaslu Pasaman Barat Diduga Kongkalikong

[ad_1]

Jumat, 24 Agustus 2018 – 19:27:39 WIB – 61

Salah seorang peserta perekrutan saat mengonfirmasi terkait nilai hasil tes. (foto : Siel Saputra)

PASAMAN BARAT – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) adakan Perekrutan Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Pada bulan juli 2018 lalu. Pada perekrutan tersebut diikuti sebanyak enam orang peserta.

Setelah dilakukan ujian Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara pada tanggal 15 juli 2018, hasil tes tersebut sudah diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2018. Nilai tertinggi diraih oleh Ihsanul Huda dengan jumlah nilai 157.

Namun setelah diumumkannya hasil tes tersebut, menimbulkan kekecewaan pada salah seorang peserta karena ia merasa sangat dicurangi dan dizolimi.

Salah Seorang peserta perekrutan staf Panwanlu tersebut Ade Media, mengatakan bahwa dia menduga perekrutan Staf di Panwaslu tersebut banyak kecurangan.

Dugaannya, pertama pihak penguji memperlambat penguman hasil ujian CAT tergolong cukup lama dari yang biasa.

“Biasanya hasil ujian cet tersebut langsung keluar setelah ujian, namun pada perekrutan ini tiga minggu setelah dilakukan ujian baru diumumkan hasilnya oleh kepala sekreteriat panwaslu,” jelasnya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan Ade Media adalah tidak adanya tanggal penetapan hasil penilaian. “Ini sangat janggal karena pada pengumuman hasil tes tidak ada dicantumkan tanggal penetapannya,” pungkasnya.

Selain itu, juga tidak adanya dilakukan test yang behubungan dengan orientasi, komitmen, integritas, tes kepemimpinan, dan kerjasama. Namun pada pengumuman nilai akhir terdapat Nilai lima item tersebut.

“Pada diwawancara saya hanya ditanya tentang nama, pekerjaaan dan alamat. Jadi entah darimana pihak penilai memberikan nilai yang berhubungan dengan orientasi, komitmen, integritas, tes kepemimpinan, dan kerjasama,” jelas Ade

Ia sangat menyayangkan dimana Panwaslu merupakan lembaga negara yang indenpenden diduga melalakukan kecurangan dalam perekrutan stafnya, sebutnya dengan nada kekecewaaan.

Setelah dikonfirmasi terkait nilai yang diduga ada kejanggalan, kepala sekretariat Panwaslu Pasbar Indra, menyampaikan bahwa nilai yang ia berikan mutlak dan tidak ada perobahan.

Kepala sekretariat Panwaslu Pasbar Indra juga mengatakan hasil nilai orientasi, komitmen, integritas, tes kepemimpinan, dan kerjasama yang di umumkan tersebut, diberikan berdasarkan keyakinannya sendiri.

“Benar, itu nilai yang saya berikan berdasarkan keyakinan saya sendiri. dan tidak ada masukan dari komisioner Panwaslu,” pungkasnya.

Sementara itu, ketua Panwaslu Pasbar Emra Patria, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) mengatakan, berkaitan degan penerimaan staf sekretariat di Panwaslu Pasaman Barat, merupakan kewenangan Kasek Panwaslu Pasbar.

“Lebih baiknya dikonfirmasi lagi ke Pak Indra, selaku Kasek Panwaslu Pasaman Barat, karena pak Indra yang mempunyai kewenangan dalam hal perekrutan staf sekretariat tersebut,” ujarnya. (EL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Romeo

Tag: daerah,hukum,kuliner,metro,pasaman-barat,politik,sumatra-barat

Senator Leonardy Imbau Walinagari Sungayang Sosialisasikan KUR

Senator Leonardy Imbau Walinagari Sungayang Sosialisasikan KUR

TANAH DATAR – Walinagari di Kecamatan Sungayang Tanah Datar sama dengan walinagari lainnya mengeluhkan belum…

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

Gempa Bumi Lombok Utara 7,0 SR, Peringatan Dini Tsunami Berakhir

LOMBOK – Peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,0 skala richter di Kabupaten Lombok Utara,…

Prabowo Pilih Sandiaga, Ini Kata Habib Rizieq

Prabowo Pilih Sandiaga, Ini Kata Habib Rizieq

POLITIK – Habib Rizieq Syihab meminta digelar Ijtimak Ulama II. Hal ini merupakan reaksi karena dua nama yang…

Sambut HUT RI ke-73, Pemko Pariaman Gelar Pariaman Expo 2018

Sambut HUT RI ke-73, Pemko Pariaman Gelar Pariaman Expo 2018

PARIAMAN – Jelang HUT kemerdekaan RI, Pemerintah Kota Pariaman kembali menggelar Pariaman Expo 2018. Even ini resmi…

KPU Pasaman Verifikasi Berkas Bacaleg

KPU Pasaman Verifikasi Berkas Bacaleg

PASAMAN – 14 Partai politik (parpol) telah melengkapi seluruh berkas persyaratan bakal calon legislatif (bacaleg)….

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer