Connect with us

#kpu

Pilkada Limapuluh Kota Diluncurkan – Portal Berita Singgalang

Pilkada Limapuluh Kota Diluncurkan - Portal Berita Singgalang


SARILAMAK – Dalam pelaksanaan Pilkada isu politik uang pasti selalu ada. Karena politik uang bukan isu baru dam selalu seksi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 23 September 2020 mendatang, isu terkait politik uang masuk salah satu yang rawan dan menjadi ancaman lahirnya pemimpin atau kepala daerah tak berintegritas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Sumbar Amnasmen, didampingi Divisi Perencanaan dan Data Nova Indra, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, Devisi Hukum dan Pengawasan Amfrezer, Devisi Perencanaan dan Data Eka Lidyana, Devisi Tenis Penyelenggaraan Rina Fitri dan Devisi Sosialisasi Arwantri, Minggu (8/12), saat launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota tahun 2020 di aula kantor bupati setempat.

Menurutnya, politik uang ini seperti kentut. Bau ada tapi tidak tahu siapa yang melepaskannya. “Politik uang itu kriminal pemilu. Orang-orang yang pantas menang akhirnya tidak jadi karena politik uang ini. Dan ibaratnya politik uang ini seperti kentut. Bau ada yang melepaskannya tidak tahu,” ujarnya.

Untuk itu, Amnasmen meminta perekrutan petugas PPK juga harus orang-orang yang tidak terkait dengan calon dan jangan sampai penyelenggara itu jadi corong calon. Menurutnya, jika terjadi bisa saja data yang ada dipermainkan.

Dia juga menyebut, bahkan terkait mantan napi korupsi yang maju di pilkada, tidak ada larangan. Namun harus diumumkan kepada publik. “Mantan napi korupsi itu diperbolehlan maju dan harus mengumumkan ke publik. Yang tidak boleh mantan napi seksual dan narkoba,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Limapuluh Kota Masnijon, menambahkan, untuk Pilkada Limapuluh Kota sendiri, KPU mengajukan anggaran sebesar Rp23,3 miliar. Namun kemarin disetujui dalam APBD 2020 hanya sebesar Rp20,5 miliar. Sehingga KPU menilai cukup banyak kekurangan terutama untuk honor petugas.

“Untuk kekurangan anggaran sebesar Rp3,9 miliar itu, sudah dikomunikasikan dengan pimpinan daerah. Insya Allah, kita sudah sampaikan kepada kepala daerah dan sudah bisa diakomodir terkait kekurangan yang ada. Kalau tahapan tidak terganggu ya, tapi honor petugas nanti akan berdampak,” sebutnya. (bule)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#bacalon bupati

Dua Pasangan Calon Peserta Pilkada Dharmasraya Mendaftar ke KPU

Tahapan Pilkada, KPU Sumbar Sosialisasi Secara Virtual


DHARMASRAYA – Dua bakal pasangan calon kepala daerah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mendaftar ke kantor KPU setempat pada pendaftaran hari pertama, Jumat (4/9). Mereka adalah Sutan Riska Tuanku Kerajaan berpasangan dengan Dasril Panin Dt Labuan dan Panji Mursyidan berpasangan dengan Yosrizal.

“Keduanya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mendaftar hari ini. Sutan Riska Tuanku Kerajaan-Dasril Panin Dt Labun mendaftar pukul 14.00 WIB dan Panji Mursyidan-Yosrizal mendaftar pukul 09.00 WIB,” ujar Koordinator Divisi Teknis Dan Penyelenggara KPU Dharmasraya Andriadi di Pulau Punjung.

KPU Dharmasraya melakukan tahapan pembukaan pendaftaran selama tiga hari, yaitu sejak Jumat (4/9) sampai Minggu (6/9). Pendaftaran dibuka sejak pukul 08.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB, sementara pada hari terakhir akan dibuka sampai pukul 24.00 WIB.

“Kita menyiapkan lokasi di auditorium Kantor Bupati Dharmasraya dengan menerapkan protokol kesehatan saat pendaftaran,” katanya.

Untuk masuk dalam ruangan pendaftaran hanya diperkenankan beberapa orang saja. Selain bakal pasangan calon, ada ketua dan sekretaris partai pengusul, penghubung, dan kemudian dua orang dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan tim pengantar lainnya menempati tenda VIP yang sudah disediakan, itupun dalam jumlah yang terbatas. (rin/ant)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘{your-app-id}’,
cookie : true,
xfbml : true,
version : ‘{api-version}’
});

FB.AppEvents.logPageView();

};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

KPU Bukittinggi Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bapaslon

KPU Dharmasraya Ajukan Rp24,6 Miliar untuk Pilkada 2020


BUKITTINGGI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi, sedang melakukan proses verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dari jalur perseorangan. Tahapan ini, mulai dilakukan KPU Bukittingi sejak tanggal 3 Maret selama satu minggu ke depan.

Dijelaskan Plt. Ketua KPU Bukittinggi, Yasrul, verifikasi administrasi dilakukan sesuai urutan saat penyerahan syarat dukungan sebelumnya. Untuk itu, saat ini tengah dilakukan verifikasi administrasi syarat dukungan dari bakal pasangan calon Ramlan Nurmatias-Syahrizal.

“Setelah selesai nanti, kita lanjut untuk verifikasi administrasi syarat dukungan bakal pasangan calon Fadhli-Yon Afrizal. Kemudian terakhir nantinya verifikasi administrasi bakal pasangan calon Martias Tanjung-Taufik,” jelasnya bersama komisioner KPU Bukittinggi lainnya, Benny Aziz, saat ditemui disela-sela proses verifikasi di Hotel Rocky, Rabu (4/3).

Yasrul memaparkan, verifikasi administrasi yang dilakukan, diantaranya, mencocokkan elemen data yang ada di ktp pendukung dengan surat dukungan serta disandingkan dengan data di silon. Jika terjadi perbedaan, maka dukungan itu langsung dikategorikan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat.

“Beberapa persoalan yang membuat syarat dukungan TMS, penggunaan KTP lama, karena sesuai aturannya, syarat dukungan yang diserahkan harus KTP elektronik. Selanjutnya dukungan itu menjadi TMS jika ada perbedaan NIK dan nama,” ujarnya.

“Selama satu hari kemarin (3/3), KPU berhasil.melakukan verifikasi administrasi terhadap 7000 syarat dukungan. “Semoga berjalan lancar sampai satu minggu ini. Hasil rekapitulasinya nanti akan diserahkan ke KPU Provinsi Sumatra Barat,” jelasnya. (yanti)



Sumber

Baca Selengkapnya

#kpu

475 Calon PPK Lulus Seleksi Administrasi

KPU Dharmasraya Ajukan Rp24,6 Miliar untuk Pilkada 2020


PADANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang mengumumkan tentang hasil penelitian administrasi calon calon pantia pemilihan kecamatan (PPK) yang lolos administrasi, Selasa (28/1)).

Sebanyak 475  calon PPK yang lulus seleksi administrasi terdiri dari 11 kecamatan se – Kota Padang. Rinciannya, 88 pendaftar dari Koto Tangah, 98 dari Kuranji, 33 dari Pauh 16 dari Bungus Teluk Kabung, 31 dari Luki, 24 dari Padang Selatan , 29 dari Padang Timur, 28 dari Padang Barat, 35 Padang Utara, 48 dari Nanggalo dan 45 dari Lubuk Begalung.

Iwan Perdana Kasubag Umum menerangkan, tahapan selanjutnya calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi tertulis yang akan dilaksanakan pada Kamis 30 Januari 2020 Pukul 13.30 – selesai dengan lokasi ujian di Gedung A-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus II Aie Pacah Universitas Bung Hatta sedangkan untuk lokal peserta ujian akan di umumkan nanti di lokasi seleksi.

Iwan menambahkan untuk syarat-syarat mengikuti ujian nanti para peserta akan diberikan kartu pengenal saat pelaksaanan registrasi ulang pada Rabu (29/1) di kantor KPU Padang.

Dia berharap pengumuman ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon anggota PPK kepada KPU Padang.(bambang)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer