Connect with us

Payakumbuh

Pimpinan Kota Selanjutnya Jangan Biarkan Kota Ini Auto Pilot – siarminang.net

Pimpinan Kota Selanjutnya Jangan Biarkan Kota Ini Auto Pilot – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Kota Payakumbuh dengan tema “Tingkatkan Sinergisitas dan Pembangunan Menuju Payakumbuh Maju dan Masyarakat Sejahtera” digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Raktat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (17/12).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus itu dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat diwakili Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Setdaprov Beni Warlis, Wali Kota Riza Falepi, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda, Sekda Kabupaten Limapuluh Kota Widya Putra, mantan Wali Kota Payakumbuh Capt. Josrizal Zain, tokoh pendiri Kota Payakumbuh Dt Rajo Sulaiman, unsur Forkopimda, pimpinan ormas, dan tokoh masyarakat setempat.

Menariknya, Wali Kota Riza Falepi, Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Sekda Rida Ananda, dan seluruh Kepala OPD yang mengikuti rapat itu memakai baju dengan bahan dari produk Tenun Balai Panjang Payakumbuh. Payakumbuh sebagai Kota Randang, kota yang rancak dan terpandang.

Diawali dengan pembacaan wahyu ilahi oleh Qori Yano, Anak Nagari Aua Kuniang. Rapat paripurna digelar secara virtual via apliasi Zoom. Di ruangan rapat hanya boleh 50 orang saja karena dibatasi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, diiikuti oleh kepala OPD di lantai III balaikota, serta disaksikan secara langsung oleh banyak warga lewat media sosial facebook, instagram, dan youtube resmi Pemerintah Kota Payakumbuh. Dalam rapat itu, juga ditampilkan video kilas balik sejarah Kota Payakumbuh.

Wali Kota Riza Falepi dalam pidato HUT ke-50 Kota Payakumbuh menyampaikan arti dari bertambahnya usia Payakumbuh kali ini sebagai mile stone atau batu penanda perjalanan setengah abadnya, itu bukanlah waktu sebentar. Silih berganti pemerintahannya sebagai bentuk pengbadian untuk pembangunan kota.

“Payakumbuh lahir, saya juga baru lahir, meski amanah sebagai pemimpin itu berat, namun harus dijalankan. Mari kita sambut hari ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah serta ungkapan terimakasih kepada pejuang pendahulu atas berdirinya kota ini. Kami juga mengapresiasi wali kota dan wakil wali kota periode pertama sampai periode sebelum kami yang telah berjasa membimbing masyarakat sampai saat ini,” kata Riza.

Wali Kota Riza Falepi juga menceritakan bagaimana sejarah Payakumbuh dari sejak masih menjadi bagian pemerintahan Luhak Limopuluah hingga sampai menjadi sebuah kota secara administratif. Riza ingin menjadikan Payakumbuh sejajar dengan kota maju, dirinya terus mengerahkan effort dan usaha lebih besar, akselerasi cepat, dan kesungguhan kuat dengan rencana program yang baik, serta berusaha efektif dan efisien menggunakan anggaran.

“Kita turut memastikan pemerintah hadir sebagai pelayan terbaik bagi masyarakat. Capaian-capaian yang telah ada ini secara statistik dan angka sudah menggembirakan. Namun yang sampai saat ini mengganjal adalah PR kedepan bagi wali kota selanjutnya menghadirkan sumber pertumbuhan dan daya saing yang lebih tinggi, dan menghadirkan kemakmuran. Jangan biarkan kota ini Auto Pilot dan tidak menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas,” tegas Riza.

Wali Kota Dua Periode itu juga menegaskan Payakumbuh butuh industri yang bisa meningkatkan perekonomian. Dalam hal ini dibutuhkan peran kepala daerah, DPRD, akademisi dan komponen masyarakat bersama perangkat daerah mewujudkannya.

“Kemajuan kota harus dilihat sebagai suatu dukungan yang muncul dari berbagai hal. Seperti perguruan tinggi, sumber industri, dan penataan kota yang baik, karena kota Payakumbuh tidak memiliki hasil tambang guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” kata Riza.

Wali Kota Riza Falepi juga memaparkan beberapa inovasi langkah strategis bagi Kota Payakumbuh, seperti hadirnya Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh, menggeliatnya sentra IKM, membangun pusat ekonomi dan sosial yang baru, mendapatkan sumber pendanaan lain dari APBN, dan memastikan mandatory spending yang diamanahkan pemerintah pusat, dimana government spanding lebih optimal dalam mendorong bergeraknya roda ekonomi yang pada gilirannya secara akumulasi dari tahun ke tahun mampu menopang serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Ketua DPRD Hamdi Agus menyampaikan 17 Desember 1970 merupakan hari lahirnya Kota Payakumbuh secara administratif. Genap berusia setengah abad pada tahun 2020.

“Rapat paripurna ini adalah bentuk rasa syukur atas nikmat dan rahmat Allah SWT, sehingga pada usia emas kota ini bisa kita merasakannya bersama-sama, selamat berulang tahun Kota Payakumbuh. Meski sederhana, namun ini tidak mengurangi semangat, rasa syukur, dan kebahagiaan menyambut hari jadi kota ini,” kata Hamdi.

Diterangkannya, Payakumbuh telah banyak menoreh catatan dan prestasi penting, menjadi bagian yang tak mungkin terpisahkan dari sejarah perkembangannya. Angka 50 merupakan angka cukup besar.

“Merujuk kepada apa yang sudah kita lakukan, usia 50 tahun menunjukkan kedewasaan dan kemapanan, meski masih banyak kekurangannya, ini bisa diperbaiki demi mengukur dan mengubah wajah Payakumbuh kedepannya,” ujarnya.

Hamdi menyampaikan kalau Payakumbuh terus bergerak untuk kemajuan dan kebaikan, masing-masing wali kota sejak awal kota ini berdiri telah meninggalkan jejak yang vital, baik fisik maupun non fisik.

“Di masa kepemimpinan Riza Falepi dan Erwin Yunaz juga sangat banyak perubahan terjadi, baik fisik kota ini dan mental masyarakatnya juga. Ini membuat kita senang, wajah Payakumbuh berubah mempesona, muncul destinasi wisata baru, serta sarana prasarana umum yang mensejahterakan masyarkat,” ungkapnya.

Hamdi mencontohkan, seperti Batang Agam yang ramai dikunjungi, hal ini dapat dicapai karena adanya kerjasama. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan lainnya untuk Payakumbuh. Tertumpang harapan bagaimana program dapat direalisasikan, asas manfaat yang dirasakan masayarakat, apalagi kondisi hari ini pandemi Covid-19, perlu melaksanakan program kegiatan dengan tepat waktu.

“Covid-19 belum akan berakhir dalam waktu dekat. Semoga wali kota bisa membawa kita selamat dari wabah ini, dan kita selalu dilindungi Allah dalam setiap usaha itu. Kami mengajak seluruh pihak untuk tetap semangat bekerja dan kreatif dengan karya, demi meningkatkan perekonomian dan kehidupan di Payakumbuh. Setiap lini bahu membahu membangun Payakumbuh ini,” tegasnya.

Hamdi juga memaparkan beberapa prestasi dan penghargaan Payakumbuh di tingkat provinsi dan nasional. Seperti SAKIP dengan predikat BB, Praktik Baik Pencegahan Korupsi, Penghargaan mendorong keberhasilan UMKM, WTP dari BPK RI ke 5 kali sejak 2015, Penghargaan Pelaksana Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda se Sumatera Barat dari Bank Indonesia.

Di sisi Tokoh Masyarakat Capt. Josrizal Zain dalam sambutannya berkata kalau merayakan hari ulang tahun ini sejatinya adalah mengenang sejarah berdirinya kota Payakumbuh, dan siapa yang berjasa dalam menjadikan Payakumbuh sebagai kota.

“Pendirian kota ini sudah digagas pada 1950 waktu Bupati Luak Limopuluah Darwis, sempat tertunda selama 20 tahun, pada tahun 1970 baru terlaksana, dan waktu itu saya masih SMA kelas 3. Mari kita mendoakan para founding fathers khusnul khatimah dan Allah membalas jasa mereka,” kata Yos, panggilan akrab mantan Wali Kota Payakumbuh Periode 2002-2012 itu.

Josrizal menyebut di usia emas Kota Payakumbuh ada harapan introspeksi dan evaluasi sejauh mana setiap pihak telah berbuat untuk ikut merobah atau menciptakan Kota Payakumbuh lebih maju moderen, sejahtera, dan tetap memegang teguh Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Atas nama tokoh masyarkat sekaligus mantan wali kota, kami menyampaikan rasa terimakasih, penghargaan, apresiasi, dan komplimen kepada wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD dan jajarannya yang telah bekerjasama baik selama ini, sehingga mampu diraih prestasi membanggakan. Kita harus merasa bangga, karena di Payakumbuh ada kerjasama baik, koordinasi, sinergi, signifikasi, dan konsistensi antar lini,” ujarnya.

Josrizal juga berpesan pimpinan daerah dan jajaran serta DPRD Payakumbuh harus tetap menjalankan tugasnya engan baik. Tanpa ada kerjasama tak mungkin sebuah kota mendapatkan prestasi dan penghargaan.

“Managemen keuangannya baik dengan 5 kali penghargaan opini WTP dari BPK tentu karena pengelolaannya fair, transparan, ada credibility dan accountability disana. Pertumbuhan ekonomi walaupun di Sumbar menurun karena Covid-19, tapi Payakumbuh masih naik sebesar 1,15 persen, dan hingga saat ini tingkat kemiskinannya lebih kurang 4 persen,” katanya.

Menurutnya lagi, di zaman pandemi, pemerintah Kota Payakumbuh yang menjalankan tugasnya masih bisa memberi pemberdayaan kepada masyarakat. Sehingga keadaan masyarakat dalam menghidupi keluarganya tetap berjalan baik-baik saja.

“Payakumbuh termasuk kota terbaik di Indonesia dalam akses sanitasi, hampir 100 persen akses pengelolaan sanitasi baik. Sementara untuk pengelolaan air minum, Payakumbuh sudah lebih dari 98 persen. yang paling saya hargai sekali adalah pemkonya mampu memberdayaan sungai, dengan sungai diletakkan di depan dan diberdayakan menjadi sumber kehidupan. Ini sangat indah, memang tidak boleh membuang sampah dan limbah ke sungai, sekarang malah jadi tempat rekreasi, betah saya berada di Payakumbuh untuk berolahraga,” ujarnya.

“Terakhir, juga yang paling membanggakan adalah indeks pembangunan manusia di Payakumbuh. Dimana pelayanan kepada masyarakat secara kesehatan, pendidikan, dan ekonominya sangat bagus. IPM Payakumbuh termasuk 3 besar di Sumatera Barat pada 2017, di Indonesia nomor 44, artinya ada ratusan kota/kabupaten berada di bawah Payakumbuh,” pungkasnya.

Gubernur Sumatera Barat diwakili Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesra Setdaprov Beni Warlis mengucapkan selamat hari jadi Kota Payakumbuh, semoga menjadi negeri yang sejahtera. Ini momentum yang penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota.

“Kita juga menginventarisasi berbagai kegiatan yang sudah dan akan dilakukan dimasa akan datang. Mari Kita evaluasi tidak hanya pemerintah dan DPRDnya saja, tetapi juga masyarakat. Kota Payakumbuh sudah berada dijalan yang tepat, dengan torehan berbagai prestasi baik ditingkat regional maupun nasional,” ujarnya.

Menurut Beni, pemulihan sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan perdagangan harus menjadi perhatian serius di tengah pendemi Covid-19.

“Kami apresiasi dinergi Pemko dan DPRD, Forkopimda, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kandung. Jangan ada kepentingan lain selain kepentingan masyarakat. Mari Kita sukseskan Perda AKB Nomor 6 tahun 2020 dengan tetap melakukan produktivitas dengan kebiasaan baru. Ekonomi mengalami aktraksi tetapi pertumbuhan tetap berada di atas 1,8 persen,” ungkapnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Payakumbuh

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – siarminang.net

Tim KRYD Polres Dan Tim 7 Pemko Payakumbuh Lebih Intensif Dalam Razia Yustisi Prokes Dan Pelanggaran Perda Lainnya – Beritasumbar.com

Payakumbuh,siarminang.net,- Pada minggu terakhir bulan ramadhan 1442 H tahun ini, Tim Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) merupakan Tim khusus yang dibentuk polres yang personilnya gabungan dari beberapa satuan kerja di Polres Payakumbuh. Dalam pelaksanaan operasi yustisi penegakan hukum protokol kesehatan, tim ini bekerja sama dengan Satpol PP payakumbuh.

Sementara Tim 7 adalah tim gabungan Pemko Payakumbuh terdiri dari beberapa OPD, TNI, Polri, PM, dan Kejaksaan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota guna melakukan penegakan terhadap Perda-Perda Kota Payakumbuh.

Dalam razia ini tim mengunakan metode yang lebih represif, artinya jika ditemukan pelanggar terhadap prokes maka akan didata diberikan sanksi sosial/denda dan apabilla ditemukan pelanggar yang telah lebih 1 kali maka diajukan untuk sidang tipiring sesuai dengan ketentuan Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pada hari Kamis (6/5) kemaren, dilakukan dua kali giat yaitu pada pagi harinya sekitar pukul 09.30 WIB Razia dilakukan oleh Tim KRYD yaitu penegakan Yustisi Prokes di Kantor Pemerintahan serta melakukan penindakan pada warung kelambu/rumah makan yang berjualan pada siang bulan ramadhan.

Pada kantor-kantor pemerintahan, Tim KRYD memantau tingkat kepatuhan prokes di Kantor Samsat Kota Payakumbuh, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor PDAM yang mana pada umumnya di tempat-tempat tersebut sudah mematuhi prokes, hanya ditemukan 1 pelanggar tidak memakai masker.

Sasaran Tim KRYD bersama Satpol PP Payakumbuh kemaren juga menyasar beberapa perbankan di Kota Payakumbuh khususnya yang menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyrakat dan usaha swasta yang terpantau banyak pengunjung seperi swalayan dan dealer motor.

Selanjutnya Tim KRYD juga dilakukan penindakan terhadap 2 warung kelambu/rumah makan di Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur yang kedapatan atau tertangkap tangan sudah buka sekitar jam 11.00 WIB, serta terbukti berjualan pada siang ramadhan sehingga petugas mengamankan tersangka berikut barang bukti beberapa termos nasi, sambal dan nasi bungkus ke Mako Pol PP.

Informasi ini juga berdasarkan laporan dari warga masyarakat dan hasil pemantauan dari Tim Intel Pol PP. Perbuatan para tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (3) Perda 01 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Pekat & Maksiat dan juga melanggar Pasal 30 jo Pasal 11 ayat (8) Perda 01 Tahun 2007 tentang Izin Usaha dan Retribusi Kepariwisataan.

“Untuk mempertangung jawabkan perbuatannya maka para tersangka akan menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 depan,” terang Kasatpol PP Dan Damkar Devitra kepada media, Jumat (7/5).

Pada malam hari sekitar jam 20.30 WIB juga kembali dilakukan razia yang kedua dilaksanakan oleh Tim 7 Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pelaksanaan kegiatan Operasi Tim 7 dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban umum serta Penegakan Protokol Kesehatan di Kota Payakumbuh.

Personil Gabungan Tim 7 yang terlibat adalah dari Satpol PP Orang 32 Orang, TNI 8 Orang, POLRI 10 Orang, PM 2 Orang, dan Kejaksaan Negeri 6 Orang. Apel dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Kota Payakumbuh Devitra.

Setelah Apel Tim langsung bergerak ke kafe, tempat usaha, dan pusat-pusat keramaian yang banyak pengunjung di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sudirman dan Jalan A. Yani sebanyak 12 Lokasi.

Berdasarkan razia tersebut maka terdata pelanggar Protokol Kesehatan (tidak memakai masker) dengan total 38 orang, yang mana semuanya diberikan pengarahan tentang pentingnya memakai masker serta didata di aplikasi SIMPELADA agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Sementara 1 Tempat Usaha Forest Three Cafe didenda Rp 500.000,-

Pada kesempatan ini Kasatpol PP dan Damkar Kota Payakumbuh Devitra kembali menghimbau kepada seluruh warga Kota Payakumbuh agar lebih disiplin dalam mematuhi prokes ini dan juga agar tidak melakukan pelanggaran-pelangaran Perda lainnya karena Tim Yustisi akan terus meningkatkan intensitas razia dan penindakan juga akan dilakukan lebih represif sehingga efek jera juga akan lebih maksimal mengingat data penyebaran Covid-19 masih tetap meningkat.

“Kesadaran serta kepedulian masyarakat adalah faktor pendukung utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga kondisiKota Payakumbuh khususnya dan Indonesia pada umumnya bisa pulih dan normal kembali,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – siarminang.net

Komisi C DPRD Desak RSUD Adnaan WD Selesaikan Tunggakan Pembayaran Jasa Tenaga Medis – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,- Komisi C DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh untuk mendengarkan penjelasan terkait polemik pembayaran jasa medis dan insentif Covid-19 yang terjadi di RSUD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis (6/5).

Rapar diikuti Koordinator Komisi C Armen Faindal, Ketua Komisi C Ahmaz Zifal bersama Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, Sekretaris Syafrizal, dan anggota YB Dt. Parmato Alam, Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah, Ismet Harius, Mustafa, dan Suparman. Serta turut hadir Kepala Dinas Kesehatan dr. Bakhrizal, Direktur RSUD Adnaan WD dr. Yanti dan jajaran.

Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Direktur Rumah Sakit dr. Yanti yang menerangkan akibat klaim BPJS yang terlambatlah yang membuat jasa pelayanan rumah sakit juga ikut terlambat dibayarkan kepada petugas di rumah sakit.

dr. Yanti menambahkan, saat ini JM (jasa medis) rumah sakit sudah dibayarkan untuk bulan Oktober 2020 pada bulan Mei 2021. Sementara itu, untuk JM bulan November 2020 hingga sekarang masih belum bisa dibayarkan karena Perwako baru terkait perubahan nomenklatur managemen rumah sakit dan aturan lainnya belum keluar.

“Kami sedang memproses Perwako baru itu, insyaallah dalam waktu dekat selesai,” ungkapnya.

Terkait dana insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit, dr. Yanti mengakui memang dana BOK tahap kedua tidak dikucurkan lagi oleh pusat akibat keterlambatan pelaporan tahap satu.

Sementara itu, kepala dinas kesehatan dr. Bahkrizal menjelaskan terkait insentif Covid-19 bagi puskesmas bisa dibayarkan hingga Desember 2020 karena dinas menganggarkan Biaya Tak Terduga (BTT), sehingga tidak ada kendala dari tenaga kesehatan puskesmas sampai kini.

Untuk Rumah Sakit, Bakhrizal menerangkan sesuai PP Nomor 72 Tahun 2019, menyebutkan semuanya telah merubah SPTK RSUD, dimana direktur rumah sakit bertanggung jawab kepada dinas kesehatan, rumah sakit memiliki otonomi khusus.

Terkait terjadinya riak-riak di internal rumah sakit, Bakhrizal menerangkan adanya pemahaman yang keliru selama ini dari bawah karena kurangnya informasi yang bisa diakses dokter, perawat, dan bidan di Rumah Sakit tentang mekanisme pembayaran hak (JM-red) mereka.

“Buka sejelas-jelasnya apa yang mereka terima dan rumus apa yang dipakai. Ketika pihak RS tidak terbuka, maka ini muncul ke media. Tata kelola informasi yang harus dibenahi, bukan sistemnya,” ujar kadis yang akrab disapa Dokter Bek itu.

Setelah mendengarkan pemaparan tersebut, Ketua Komisi C Ahmad Zifal mengatakan sebenarnya dengan manajemen rumah sakit yang sekarang, kesenjangan pembayaran jasa medis dari 10 bulan sekarang sudah membaik, tunggakannya hanya mendekati 4 bulan.

“Dalam tahun ini semoga bisa dinormalkan, baik itu pembayaran jasa pelayanan/jasa medis yang terlambat, maupun hak-hak lain dari tenaga di rumah sakit. Kami minta komunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah iniomunikasi antara dinas dan rumah sakit harus diperkuat, karena kedepan ada beberapa agenda pertenuan lagi yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ahmad Zifal.

Ahmad Zifal dari Fraksi PPP juga menjelaskan perlu hearing dengan komite untuk mendengarkan kejelasan yang terjadi, barulah setelah itu dilaksanakan lagi rapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannyaapat internal Komisi C untuk tindak lanjut kedepannya.

Ismet Harius dari Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan sempat meradang saat membahas insentif Covid-19, dirinya merasa jasa mereka yang berada di lini depan seperti tidak dihargai oleh pihak rumah sakit.

“Duit dikasih oleh pemerjntah pusat masak harus kembali gara-gara kelalaian dalam membuat SPJ. Masalah rumah sakit ini bukan gampang, tapi sensitif. Isu kemasyarakatan apalagi petugas medis, satu hari saja mogok, banyak orang mati,” kata Ismet.

Dari sisi Wakil Ketua Komisi C Mesrawati, dirinya menyebut biasanya apabila ada dana yang dikucurkan pusat pasti berbarengan dengan juknis dan pelatihan-pelatihan. Tidak mungkin ketidakjelasan aturan dijadikan alasan mengapa dana insentif Covid-19 dari dana BOK tidak dapat dicairkan.

“Besok tolong saat rapat lanjutan beri kami DPRD berkas aturannya. Merugi rasanya kita, dikasih duit sama pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 tetapi tidak termaksimalkan dicairkan, hanya alasan laporan SPJ telat,” ujar Mesrawati yang juga Ketua DPD PAN.

Lain lagi dengan politikus Golkar YB Parmato Alam yang sempat juga meradang, dirinya menyayangkan kenapa hak tenaga medis Covid-19 di lini depan 3 bulan tidak dibayarkan hanya alasan SPJ telat.

“Alasan yang tidak masuk akal ini menjadi bukti kalau dinas kesehatan dan RSUD tidak satu persepsi. Tidak mampu membelanjakan uang dengan baik, apalagi di saat wabah corona sekarang harusnya mereka renaga medis menjadi prioritas,” ujarnya.

Dt. Parmato Alam mengingatkan dengan tegas agar petugas di lini depan diperhatikan sekali insentif Covid-19nya. DPRD memahami sudahlah pendapatan menurunemahami sudahlah pendapatan menurun karena pandemi, daya beli juga menurun, ekonomi daerah bisa ambruk.

“Ini sebenarnya tidak harus terjadi, kenapa puskesmas bisa sampai menerima Desember sementara rumah sakit tidak? Uangnya ada, kenapa tidak bisa dibayarkan?,” tanyanya.

Sekarang ada sebanyak 2,7 Miliar insentif Covid-19 di rumah sakit yang harus dibayarkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Menurut Dt. Parmato Alam, bisa dibayar tunggakan tahun 2020 kemarin yang 3 bulan.

“Dengan tegas saya minta tunggakan ini dibayarkan segera, karena ada aturan yang memperbolehkan, termasuk JM mereka yang masih menunggak hingga perwako baru dikeluarkan,” pungkasnya. (Relis)



Sumber

Baca Selengkapnya

Payakumbuh

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – siarminang.net

Wako Sebut Penyelesaian batas Wilayah Hal Mutlak Disegerakan – Beritasumbar.com

Payakumbuh ,siarminang.net,– Wali Kota Payakumbuh mengikuti video converence dengan menteri dalam negeri (mendagri) terkait percepatan penegasan batas daerah untuk penyusunan tata ruang wilayah agar memudahkan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.

“Dari dua kali vidcon dengan presiden dan mendagri, sangat ditekankan sekali untuk kemudahan berinvestasi. Supaya nantinya para investor dari dalam dan luar negeri tidak ragu-ragu berinvestasi, akibat dari ketidak jelasan batas wilayah tersebut,” kata Wako Riza Falepi kepada media di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (30/04).

Oleh karena itu, Wako Riza Falepi menyebut penyelesaian batas wilayah merupakan sesuatu hal mutlak yang harus disegerakan. Mengingat saat ini pemerintah tengah kesulitan untuk dana pembangunan baik itu bersumber dari APBN maupun APBD.

“Minggu depan tim dari kemendagri akan turun kelapangan bersama tim dari pemerintah masing2 daerah untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah, agar penyusunan tata ruang dapat diselesaikan segera,” ujarnya.

Lebih lanjut Riza mengatakan, dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, saat ini pertumbuhan ekonomi baik di pusat ataupun daerah sangat tergantung pada investasi. Jadi kalau ada rencana-rencana investasi dari investor mari dukung bersama untuk geliat pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai dihalang-halangi.

“Untuk itu saya mohon kepada masyarakat kalau ada yang ingin berinvestasi di daerah kita berilah kemudahan, jangan sampai jadi penghalang dengan cara-cara yang tidak baik,” ucapnya.

Dengan kemudahan berinvestasi di Payakumbuh, nanti secara tidak langsung lapangan kerja akan terbuka, angka pengangguran akan menurun dan pertumbuhan ekonomi akan naik.

“Kalau ada peluang investasi dilahan masyarakat kita, dan pihak keluarga ada yang ingin berkerja disana insyaallah akan kita perjuangkan.

Riza mengatakan sudah saatnya masyarakat berpikir untuk kemajuan bersama, serta pikirkan juga nasib anak kemakan dimasa yang akan datang, jangan ego dari kepentingan pribadi yang ditonjolkan.

“Kalau ada yang menghalangi atau mempersulit, nanti akan kita rundingkan juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan bagaimana solusinya, karena ini merupakan perintah langsung dari presiden jangan sampai ada yang menghalangi investasi,”

Jadi, mulai saat ini masyarakat harus lebih menyadari akan pentingnya suatu investasi disatu daerah. Sebab kalau tidak ada investasi dan juga anggaran maka roda perekonomian tidak akan bergerak.

Imbas terburuknya angka kemiskinan akan semakin meningkat, dan pada akhirnya akan timbul kerawanan sosial ditengah-tengah masyarakat supaya bisa bertahan hidup.

“Contoh terburuknya, demi bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan sehari-hari karena kerawanan sosial itu, kejahatan terjadi dimana-mana seperti maling dan sebagainya sehingga rasa aman untuk masyarakat itu tidak ada lagi,” ungkapnya.

Wako dua periode tersebut berharap, berilah kemudahan untuk orang berinvestasi, jangan dipersulit, agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh sehingga angka kemiskinan dan pengangguran tidak ada lagi di Payakumbuh.

“Sehingga Payakumbuh maju, sejahtera dan bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh menang itu dapat terwujud,” pungkasnya. (Humas)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer