Connect with us

News

PMI Bukittinggi Dirikan Posko Pertolongan Pertama di Jam Gadang

PMI Bukittinggi Dirikan Posko Pertolongan di Jam Gadang

[ad_1]

Kepala markas PMI Kota Bukittinggi serta staf dan relawan fot bersama Walikota, Wakil Walikota dan forkopimda Bukittinggi di depan pos kesehatan, Rabu (13/6)

BUKITTINGGI – Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Bukittinggi menyiapkan posko Pertolongan Pertama kepada masyarakat di area Jam Gadang, Kamis (13/6/2018).

Ketua PMI Kota Bukittinggi, H.Chairunnas mengatakan, Keterlibatan relawan PMI Kota Bukittinggi adalah suatu kewajiban dari organisasi kepalangmerahan, karena dalam setiap kegiatan yang memerlukan pertolongan pertama, relawan PMI Kota Bukittinggi langsung turun dibawah komando kepala markas, Ahmad Jais. Sesuai dengan motto PMI Kota Bukittinggi “Siap Bantu” dan PMI Bersama Untuk Kemanusiaan, dalam artian PMI tidak dikenal sebagai transfusi dan donor darah saja, tetapi juga menolong sesama manusia.

Ditambahkannya, dalam posko Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Jam Gadang PMI Kota Bukittinggi dilengkapi dengan ruang ibu menyusui dan unit kendaraan ambulance berikut tenaga media yang siap menolong, ucap Chairunnas.

Dalam penempatan posko kesehatan, PMI Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota, sengaja PMI Kota Bukittinggi mendirikan posko kesehatan menyebar disegala arah di tempat keramaian pengunjung. Tenaga relawan berikut tenaga medis siap bantu dalam pertolongan nantinya, mengenai kendaraan ambulance baru, lengkap dengan peralatan medisnya untuk PMI Kota Bukittinggi, yang mana didapat dana hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

“Kendaraan ambulance yang baru ini, pada bulan Juli 2018 baru bisa dioperasikan, karena kita sengaja memesan kendaraan ambulance modern yang bisa langsung menjemput pasien dari tangga pesawat. PMI Kota Bukittinggi siap menjemput dari rumah dan mengantar pasien ke rumah sakit secara gratis tanpa dipungut biaya, program ini sudah berjalan sejak kepengurusan periode ini,” terangnya

“Dengan akan dibangunnya rumah sakit umum daerah, PMI Kota Bukittinggi siap membantu melaksanakan program Pemerintah Kota dalam menjemput dan mengantar pasien ke rumah sakit. Target kita bagaimana masyarakat Kota Bukittinggi bisa terayomi dan terbantu masalah kesehatan terhadap pertolongan pertamanya,” ucap Chairunnas.

Sementara itu, Kepala markas PMI Kota Bukittinggi, Ahmad Jais, menjelaskan, PMI Kota Bukittinggi akan menyiapkan 25 sampai 35 relawan tenaga medis yang akan ditempatkan dibeberapa titik untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat pengguna jalan ataupun yang memang yang akan berliburan ke Kota Bukittinggi, terutama di H+2 dan H+3 kemungkinan masyarakat akan ramai di Kota Bukittinggi.

Adapun posko induk berada di Markas PMI Kota Bukittinggi, sedangkan posko kesehatan lainnya berada berada di depan Jam Gadang, posko ini lengkap dengan peralatan medis dan juga ruangan ibu menyusui dan unit kendaraan ambulance.

Selain itu PMI Kota Bukittinggi juga menempatkan posko kesehatan di objek wisata Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) atau yang lazimnya disebut objek wisata kebun binatang, dan juga posko kesehatan ditempatkan di pasar Aur Kuning, Birugo, dan halaman polsek Bukittinggi simpang mandiangin.

PMI Kota Bukittinggi dalam keterlibatannya di lapangan, lengkap dengan relawan yang telah terlatih dalam memberikan pertolongan pertama, unit kendaraan ambulance, serta unit kendaraan lapangan yang digunakan staf markas PMI Kota Bukittinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Selasa (14/6/2018) Walikota, Wakil Walikota serta Forkopimda Kota Bukittinggi mengunjungi Pos Kesehatan PMI Kota Bukittinggi dan juga di tempat wisata yang ada di wilayah kota Bukittinggi.

Rombongan Forkopimda terdiri dari Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nurmartias, SH, Wakil Walikota Bukittinggi, H.Irwandi, SH, Kapolres Bukittinggi AKBP Arly Jembar Jumhana, SIK,MH, Dandim 0304 Agam Letkol Salim, Ketua DPRD Bukittinggi Beni Yusrial, SIP, Sekda Bukittinggi H. Yuen Karnova ,SE.ME dan Asisten 3 Pemko Bukittinggi Ir. H .Zet berkunjung ke Pos Yan Jam Gadang, Pos Pam Mandiangin, Pos Pantau Aur Kuning dan Pos Pantau Simpang DPRD.

Walikota dalam kunjungan ke posko 1 di depan Jam Gadang, sangat apresiasi dengan inovasi PMI Kota Bukittinggi menyediakan ruagan LAKTASI, dan Walikota Ramlan Nurmatias berpesan, semagat terus jaga kesehatan karena kegiatan masih kita panjang harinya, pesan Walikota Ramlan Nurmatias. (Iwin SB)

BOLA – Piala Dunia (PD) 2018 Rusia bakal segera bergulir. Setiap tim nasional (timnas) bakal diperkuat 23 pemain…

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta PT. Pertamina…

NASIONAL – Presiden Joko Widodo bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK)…

JAKARTA – Silaturahim Amien Rais, Prabowo Subianto dan Habib Rizieq menghasilkan kesepakatan bahwa umat Islam dan anak…

TANAH DATAR – Telah menjadi tradisi dalam bulan Suci Ramadhan, berbagai organisasi, kelompok, Syarikat, Komunitas atau…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer