Kolom & Opini
Politik Dinasti dan Gerbang Meritokrasi – siarminang.net
[ad_1]
Oleh : Bima Putra
Wakil Ketua Senat Mahasiswa
STIT SB Pariaman
Bagi banyak individual, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua mengatur civitas. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur respositas dan kedua merujuk pada dikotomi yang jelas.
Dalam kasus ini, ada dikotomi yang jelas yang dikotomi inipun tampil dalam teori marxis dimana masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas-momunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal.
Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, menganalisanya, serta mengembangkan teori-teori mengenai hubungan- hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan.
Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan antara kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan antara keduanya.Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya banyak ditemui adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari kriteria masyarakat primitif khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya metode keturunan baik dari garis keturunan patrilineal maupun matrilineal terutama mengkondisikan kewarganegaraan dalam masyarakat-masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan kekerabatan dalam pengertian ketatnya.
Sedangkan dalam masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian pengucilan dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai kontrol atas kehidupan masyarakat. Kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun para ilmuwan politik tidak ada yang sepakat mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur dan selalu berkonotasi emosional.Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan apalagi yang sekarang muncul adalah fenomena politik kekerabatan ibarat agama tanpa moral.Karena modern ini banyak para aktor politik yang selalu melibatkan keluarganya untuk berkecimpung juga dalam dunia politik hal ini terlihat diberbagai daerah menjelang pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir-akhir ini.
Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai dihampir semua negara. Di AS misalnya keluarga Cannedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachussedts maupun ditingkat negara federal. Di indonesia politik kekerabatan identik dengan kekuasaan dikeluarga atau dikerabat politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat politik indonesia akan seperti yang terjadi di Filipina dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, kaln, atau dinasti politik yang kuat diwiliyah-wilayah tertentu dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial.
Gerbang Menuju Meritokrasi
Meritokrasi berasal dari kata “merit”yang berarti “kualitas bagus yang pantas untuk dihargai” (a good quality which is deserve to be praised). Istilah meritokrasi dipakai pertama kali oleh Michael Young pada tahun 1958 dalam bukunya “Rise of the Meritocracy”. Dalam definisi praktisnya, sistem merit adalah proses promosi dan rekruitmen pejabat pemerintahan berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksi politis.Dengan kata lain, inti merit systemadalah profesionalisme(baca: kinerja dan prestasi).Stephen J. McNamee mengidentifikasi empat syarat kunci dalam meritokrasi: bakat (talent), sikap yang benar (right attitude), kerja keras (hard work) dan moralitas tinggi (high moral character).
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut demokrasi, seharusnya meritokrasi bisa dipakai untuk memberangus Korupsi,Kolusi dan Nepotime yang marak di birokrasi. Idealnya, karena demokrasi menghendaki kepemimpinan oleh banyak orang, proses perekrutannya tak bisa mengandalkan popularitas sebagaimana afiliasi beberapa artis tanah air ke beberapa partai politik. Tidak juga berdasarkan keturunan seperti aristokrasi atau pada kekayaan seperti plutokrasi; melainkan harus berpijak pada prestasi (merit).
Dalam lanskap perpolitikan Indonesia, setidaknya republik ini pernah dipimpin oleh perdana menteri yang menerapkan zaken cabinet. Dia adalah Ir. Juanda, yang mengangkat menteri-menterinya berdasarkan keahlian mereka. Sebelum Juanda, Kabinet Sjahrir juga menerapkan sistem meritokrasi. Ketika itu, semua pos kementerian diisi orang-orang hebat dari berbagai latar belakang. Selain Sutan Sjahrir yang menjadi perdana menteri, dalam kabinet duduk pula Agus Salim, Natsir, Amir Sjarifuddin, Mohammad Roem, dan Johanes Leimena. Meski telah menerapkan merit system, namun kabinet ini hanya bertahan kurang dari dua tahun.
Nihilnya meritokrasi pada sistem pemerintahan Indonesia, dikarenakan gagalnya partai politik melahirkan tokoh-tokoh yang mumpuni. Salah satu penyebabnya adalah format partai politik yang menyandarkan eksistensinya kepada figur tertentu. Sehingga orang-orang yang duduk di kepengurusan partai, banyak yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan sang figur, bukan karena ide atau prestasi yang dihasilkan. Dengan cara seperti ini, alih-alih ingin menumbuhkan negarawan terpandang, partai malah menjadi tempat pembiakan politik dinasti. Seperti yang terjadi belakangan ini, dimana banyak anggota parlemen, gubernur, walikota dan bupati, yang berasal dari keluarga tertentu.
Jika saja bangsa Indonesia mau melaksanakan meritokrasi sepenuh hati, maka tentu meritokrasi bukan menjadi istilah atau mitos politik belaka. Karena meritokrasi, memungkinkan seseorang bisa maju ke tingkat tertinggi, bahkan menjadi presiden sekalipun tanpa perlu khawatir terhadap pertimbangan politik.
Related
[ad_2]
Sumber
Khazanah
Jabatan Itu Amanah, Jangan Kau Minta Apalagi Beli – siarminang.net
[ad_1]
Oleh : Ustadz Raden Dwi Wahyu Sulistiantoro.SH
Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis melarang umatnya untuk meminta jabatan. Rasulullah juga enggan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan dan rakus.
Dalam hadis lainnya Rasulullah juga mengatakan bahwa pada hari kiamat jabatan adalah kehinaan dan penyesalan. Kecuali orang yang mengambil jabatan dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar.
Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan karena permintaan maka tanggung jawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan.” (HR Muslim).
Abu Musa dia berkata, “Saya dan dua orang anak pamanku menemui Nabi SAW, salah seorang dari keduanya lalu berkata, ‘wahai Rasulullah angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang telah diberikan Allah Azza Wa Jalla kepadamu.’ Dan seorang lagi mengucapkan perkataan serupa.”
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan bagi orang yang meminta dan yang rakus terhadapnya.” (HR Muslim)
Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah tidakkah anda menjadikanku sebagai pegawai (pejabat). Abu Dzar berkata, “Kemudian beliau (Rasulullah) menepuk bahuku dengan tangan.”
Kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar.” (HR Muslim).
Terhormat dan disegani adalah keinginan banyak orang. Keduanya sangat identik dengan penguasa. Mungkin karena faktor ini, sehingga banyak orang berlomba dan melakukan berbagai macam cara untuk meraih kekuasaan.
Terjebak dalam perbuatan bid’ah atau syirik, demi meraih kursi jabatan. Tidakkah mereka khawatir akan beban berat yang akan mereka pikul di dunia ini? Yang lebih berat lagi adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla ! Terlebih meminta jabatan itu sendiri adalah hal terlarang dalam Islam.
Jika meminta suatu jabatan saja sudah terlarang, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berusaha meraih suatu jabatan dengan cara-cara yang melanggar norma-norma agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memelihara kita dan seluruh kaum Muslimin dari jebakan syaitan yang terus berusaha menyeret manusia dalam berbagai perbuatan maksiat.***
Penulis adalah pendakwah dan alumni Universitas Bung Hatta Padang tinggal di Batam Kepri.
Related
[ad_2]
Sumber
Kolom & Opini
Buya Mahyeldi Profesional Lantik Pejabat – siarminang.net
[ad_1]
Oleh Reido Deskumar (Ketua Gema Keadilan Sumbar)
Agaknya dua puluh empat jam gerak-gerik Buya Mahyeldi selalu di pantau. Diperhatikan betul, tak berkedip mata dibuatnya. Kebijakanya selalu di sorot dan di preteli satu persatu. Sepertinya terlalu berlebihan akan tetapi diambil saja sisi positifnya. Banyak yang perhatian kepada Buya Mahyeldi
Namanya juga pemimpin, ada yang suka, ada pula yang tidak suka. Apalagi yang sudah punya mindset, apapun yang dilakukan Buya Mahyeldi selalu salah. Baik juga yang dikerjakan, tetap juga salah. Apa boleh buat, sudah diberi pembenaran akan tetapi tidak bisa juga menerima. Sudahlah, tidak perlu dihiraukan yang penting kerja-kerja Buya Mahyeldi tetap terus berjalan.
Pelantikan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) oleh Buya Mahyeldi, membuat orang pada terkejut. Bahkan yang selalu mengkritik beliau “takalok” dibuatnya. Tiba-tiba sudah dilantik saja sembilan pejabat baru di lingkungan Provinsi Sumbar. Apalagi pelantikan dilakukan malam hari setelah sholat isya. Bertambah pula argumenya menyerang Buya Mahyeldi. Kenapa pelantikanya malam, tidak seperti biasanya di siang hari?
Sesekali sepertinya perlu ada tabayyun, sehingga bisa jelas ujung pangkalnya. Tidak hanya menyodorkan sebuah kekeliruan. Pelantikan dilakukan malam hari, setelah isya, merupakan hal yang sangat wajar. Seharian Buya Mahyeldi berkegiatan, waktu kosongnya ada malam hari. Dan Buya Mahyeldi juga sudah terbiasa melakukan kegiatan malam hari, pertemuan dengan tokoh masyarakat, lembaga sosial bahkan melantik organisasi masyarakat setelah isya. Kecuali pelantikan dilakukan tengah malam disaat orang lain pada tidur, baru diluar kewajaran.
Bicara tentang bab pelantikan penjabat, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dalam pemerintahan. Tidak ada yang dispesialkan. Tinggal menunggu waktu saja. Karena itu hak prerogratif gubernur. Asal sesuai aturan tinggal dijalankan.
Pelantikan OPD yang dilakukan oleh Buya Mahyeldi sudah profesional. Sesuai aturan dan informasinya sudah mendapatkan persetujuan Kemendagri nomor 821/4533/SJ dan KASN nomor B-2682/KASN08/2021. Bahkan dalam melakukan pelantikan tidak ada pejabat yang di non-jobkan. Soal aturan dan regulasi, Buya Mahyeldi sangat berkomitmen sekali. Kalau tidak, mungkin di awal-awal pemerintahanya sudah melakukan rotasi habis-habisan. Tetapi lihatlah, Buya Mahyeldi begitu profesional dan sabar menunggu waktu dan mengikuti aturan.
Yang mempermasalahkan dilantikanya Sekda Kota Padang Amasrul menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) karena dianggap rangkap jabatan dan dikritik oleh banyak orang, yang bersangkutan kurang membaca saja. Sudah jelas Amasrul di non-aktifkan Walikota Padang Hendri Septa sebagai Sekda Kota Padang. Dan sudah ada orang yang ditunjuk sebagai Plt Sekda. Tapi setelah dilantik Buya Mahyeldi disebut pula Amasrul masih menjabat sebagai Sekda Kota Padang. Bertele-tele saja itu namanya.
Related
[ad_2]
Sumber
kesehatan
Pentingnya Peningkatan Imun Tubuh Dengan Olahraga Dan Pemanfaatan TOGA – siarminang.net
[ad_1]
DI ERA PPKM UPAYA PENINGKATAN IMUNITAS TUBUH MELALUI AKTIVITAS FISIK (SENAM AEROBIK) DAN PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH UNTUK TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) SANGAT DIBUTUHKAN
Oleh: YUANITA ANANDA
Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
Memasuki era PPKM saat sekarang ini, sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak patuh protokol kesehatan yaitu tidak mengunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, menghindari kerumunan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka Covid di wilayah Sumatera Barat. Diketahui dari data pantauan Covid-19 Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2021 bahwa total positif yaitu 79.580 orang (+630), total sembuh 62.286 orang (+856), total meninggal 1.718 orang (+22), dengan kasus aktif 13.576 (17,06), positif rate 17,79%.
Adanya peningkatan kasus Covid-19 di Sumatera Barat khususnya di kota Padang yaitu di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang. Peningkatan kasus tersebut disebabkan masyarakat jarang melakukan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan, minat dan pergerakan dari masyarakat tersebut kurang.
Selain itu dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagian besar pekarangan rumah masyarakat kurang bermanfaat dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya tanaman TOGA yang ditanam di pekarangan rumah dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui contoh tanaman TOGA serta manfaatnya. Aktivitas fisik dan tanaman obat keluarga (TOGA) merupakan salah satu program dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
GERMAS ini merupakan salah satu program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dan merupakan perpanjangan tangan dari program pemerintah dalam bidang kesehatan.
Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali pemberian edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat. Untuk itu, kami tim dosen dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang terdiri dari Ns. Yuanita Ananda, M.Kep, Ns. Mulyanti Roberto Muliantino, M.Kep, Ns. Zifriyanthi Minanda Putri, M.Kep dan Ns. Muthmainnah, M.Kep serta Silvi Triana Helmi , Dinia Hendi Agesti melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada Peningkatan Aktivitas Fisik Dan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Tanaman Obat Keluarga (Toga) Sebagai Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Di Wilayah Kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang
Konsep edukasi dikemas secara berbeda dan menarik yaitu dilakukan secara door to door
kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena kota Padang masih dalam kondisi PPKM Level 4. Implementasi edukasi tersebut yaitu dengan cara membuat WhatsApp Grup (WAG) untuk peserta kegiatan agar memudahkan komunikasi, di dalam WAG tersebut telah di share video senam aerobic dan mekanisme kegiatan. Kemudian masyarakat akan melaksanakan senam aerobic sesuai video tersebut yang dilaksanakan secara door to door.
Selanjutnya masyarakat diberikan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) serta penjelasan manfaat dari tanaman tersebut yang dapat meningkatkan imunitas tubuh serta mengurangi terpapar virus Covid-19. Pemberian edukasi melalui booklet yang dibuat semenarik mungkin dengan bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Diakhir kegiatan edukasi, tim membagikantanaman obat keluarga (TOGA), masker, hand sanitizer dan booklet edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan Iptek Berbasis Dosen dan Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Masyarakat. Edukasi ini dilakukan kepada 15 Kepala Keluarga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Dadok Tunggul Hitam Padang khususnya pada tanggal 9 Agustus 2021 Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan ini dapat berbagi informasi (sharring) kepada masyarakat yang lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan ini sehingga tindakan pencegahan terhadap Covid-19 dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Related
[ad_2]
Sumber
Hadiri Evaluasi PPKM Level 3, Begini Persiapan MTQ XXXIX Di Kota Padang Panjang – siarminang.net
Gerindra Bukittinggi Beri Bantuan Rp10 Juta kepada Pelajar yang Kuliah di Mesir – siarminang.net
Tinjau Pasar Bawah yang Terbakar, Marfendi Minta Masyarakat Agar Berprasangka Positif – siarminang.net
Kadisdik Pasaman Barat jadi Narasumber Webinar Kemenkominfo – siarminang.net
