Connect with us

News

Pudarnya kejayaan cengkih di Ranah Minang

Pudarnya kejayaan cengkih di Ranah Minang


Jika dulu cengkih adalah primadona bagi penjajah karena produksi yang melimpah dan harganya yang tinggi, maka saat ini aroma cengkih tak lagi harum di Sumatera Barat.

Bagi masyarakat kolonial, rempah-rempah merupakan simbol status sosial, rempah akan dibagikan kepada tamu untuk dibawa pulang sebagai buah tangan yang berharga.

Mereka mengenal rempah dari bangsa Arab, sejak itu obsesi terhadap menguasai rempah mulai merebak karena rempah merupakan salah satu simbol kemewahan.

Selain harganya yang mahal bahkan menyamai emas kala itu, rempah juga dijadikan sebagai pengobatan, di antaranya cengkih dikunyah untuk menghilangkan bau mulut dan mengobati sakit gigi.

Di Provinsi Sumatera Barat, meski harganya terus membaik namun berbanding terbalik dengan produksinya yang mengalami penurunan bahkan tidak lagi bisa mengekspor.

Komoditas berbahasa latin Syzygium aromaticum tersebut saat ini dihargai sekitar Rp85.000 per kilogram sementara produksinya berdasarkan catatan Gabungan Petani dan Pekebun Indonesia (Gapperindo) Provinsi Sumatera Barat sekitar 2.000 ton per tahun.

Produksi tersebut termasuk kecil di Indonesia karena beberapa provinsi lain di mampu memproduksi cengkih di atas 10.000 ton per tahun seperti Maluku produksi cengkihnya mencapai 11.730 ton per tahun.

Namun puluhan tahun silam produksinya di Sumatera Barat mencapai puluhan ribu ton per tahun dan komoditas itu masih eksis di dunia ekspor impor.

Tetapi kini hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal seperti untuk sejumlah pabrik rokok yang ada di Pulau Jawa, dan juga untuk kebutuhan pengobatan tradisional.

Meski terkadang masih mengekspor ke Singapura, namun tidak banyak hanya dalam jumlah yang kecil dan sesekali saja.

Merosotnya produksi cengkih disebabkan oleh minimnya peremajaan pohon oleh petani karena sebagian besar cengkih di provinsi yang terkenal dengan masakan rendang ini sudah berusia tua.

Kemudian karena cengkih berbuah musiman membuat petani enggan terus menerus memeliharanya dan beralih pada komoditas lain.

Kini, pedagang pengumpul cukup kesulitan mencari cengkih untuk dibeli karena petani semakin sedikit menanam komoditas tersebut.

Salah seorang pedagang pengumpul hasil bumi di Sumatera Barat, Johan menyebutkan beberapa tahun yang lalu masih banyak masyarakat yang panen dan menjual cengkihnya, namun saat ini hampir tidak ada.

Di Sumatera Barat, kata Johan cengkih masih belum punah karena beberapa daerah tumbuhan tersebut masih banyak, seperti di Kepulauan Mentawai, hanya saja dibutuhkan perhatian dari pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan produksinya.

Jika pemerintah melek maka bisa dilakukan penyuluhan dan bantuan agar petani cengkih tidak beralih pada komoditas lain.

Ia juga berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang mau menanam cengkih di kebunnya, sehingga produksi tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan setidaknya untuk tingkat nasional.

“Meskipun tidak ditanami dalam jumlah banyak, masyarakat bisa menyisipkan pohon cengkih di kebun,” ujarnya.

Dari pantauan di lapangan, himpitan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya petani yang enggan menanam dan merawat cengkih sebab panen hanya sekali dalan satu tahun.

Kebutuhan hidup yang mendesak membuat mereka lebih memilih menanam komoditas yang dapat dipanen terus menerus seperti kopi dan kakao.

Bahkan petani lebih memilih menanam palawija yang dalam beberapa bulan sudah bisa dipanen demi menyambung hidup dari hari ke hari.

Sementara salah seorang petani di Ranah Minang, Sofita (49) mengatakan di kebun dulu ada banyak tanaman cengkih, namun sudah berusia tua lalu mati dan hingga kini tidak ditanami lagi.

“Mencari bibitnya cukup sulit di sini, dan berbuahnya juga lama,” katanya.

Ditambah lagi dengan hampir tidak adanya penyuluhan kepada petani terkait tanaman cengkih tersebut yang membuat petani semakin enggan bertanam tumbuhan beraroma wangi itu.

Tanaman cengkih adalah tanaman jangka panjang, pohonnya akan mulai berbunga ketika berusia lima tahun dengan hasil satu hingga dua kilogram cengkih.

Usia ideal untuk berproduksi adalah 30 tahun karena mampu menghasilkan 30 kilogram hingga 80 kilogram per batang cengkeh.

Jika memiliki lahan seluas 700 hektare bisa menghasilkan 1,5 ton hingga tiga ton cengkeh, dan usianya bisa ratusan tahun sehingga bisa untuk menghidupi cucu sampai cicit.

Sembari menunggu pohon cengkeh berbunga, petani bisa memanen sayuran atau palawija yang ditanam secara tumpang sari bersama pohon cengkeh.

Di sisi penyelenggara, pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan perhutanan sosial untuk ditanami komoditas cengkih. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat, yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sekitar 2,4 juta hektare kawasan hutan di Sumbar.

Dari angka tersebut, baru sekitar 200 ribu hektare hutan yang sudah diterbitkan izin atas perhutanan sosial. Artinya masih ada jutaan hektare lahan hutan yang bisa ditanami berbagai macam komoditas.

Oleh sebab itu, agar aroma cengkih tetap kuat di Sumatera Barat yang memiliki daerah seluas 42.297 kilometer persegi itu,

beberapa pihak seperti Gapperindo Sumatera Barat, pedagang pengumpul, dan petani berharap pemerintah memberi perhatian dan upaya dalam meningkatkan produksi cengkih. (*)

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer