Connect with us

News

Puluhan Pekerja Proyek RSUD Batusangkar Dikumpulkan Bhabinkamtibmas Pagaruyung, Ini Alasannya

Puluhan Pekerja Proyek RSUD Batusangkar Dikumpulkan Bhabinkamtibmas Pagaruyung, Ini Alasannya


Bhabinkamtibmas Pagaruyung Brigpol Rievond saat mencek kartu Identitas para pekerja poliklinik RSUD Hanafiah Batusangkar (19/8)

TANAH DATAR– Sebanyak 25 orang pekerja Poliklinik RSUD tanpa diketahui masyarakat setempat telah mengontrak 2 unit rumah di koto, jorong Mandahiliang.

Kedatangan 25 orang pekerja ini memasuki rumah yang telah beberapa tahun kosong diketahui pada malam hari (red*Masuak Malam) Minggu, Dinihari (19/8/2018).

Masyarakat sekeliling yang tinggal disekitar rumah kontrakan pada pagi harinya terkejut dengan telah banyaknya orang didalam rumah tersebut.

Salah seorang masyarakat bernama Gunteng (40) mengaku terkejut dengan tiba-tiba ada puluhan orang dalam rumah tersebut. Terlebih Gunteng melihat beberapa orang asing itu lalu lalang di depan rumahnya, bolak-balik keluar masuk salah satu dari 2 rumah yang kosong itu melalui jendela.

Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat sekeliling rumah tentang siapa puluhan orang yang “Masuak Malam” itu.

Usut punya usut ternyata 25 orang asing tersebut merupakan pekerja yang didatangkan pihak kontraktor RSUD Hanafiah untuk tinggal menetap sementara dan telah menyewa rumah tersebut kepada pemiliknya.(hal ini juga dibenarkan pemilik rumah ketika masyarakat mencoba menghubungi pemilik rumah (melalui telepon seluler))

Karena cara para pekerja masuk Malam dirumah itu dan keluar masuk salah satu rumah melalui jendela, tentu hal ini masih membuat pertanyaan masyarakat sekeliling. Diketahui salah seorang masyarakat mencoba mengkoordinasikan hal ini dengan Bhabinkamtibmas dan kepala Jorong setempat.

Berdasar laporan masyarakat, untuk mengantisipasi keresahan masyarakat Bhabin Kamtimbas Polres Tanah Datar Nagari Pagaruyung, Brigpol Rievond langsung meluncur ke jorong mandahiliang koto, Tanjung Emas, Tanah Datar.Sumbar (19/8)

Brigpol Rievond bersama ketua FKPM Nagari Pagaruyung, Indra Bekti, ketua pemuda setempat dan salah seorang pihak rumah sakit siang itu langsung mengumpulkan 25 orang pekerja yang berasal dari daerah Jawa tepatnya Kebumen.

“Kedatangan kami untuk sedikit memberi pengarahan kepada Bapak-bapak, agar segera melaporkan kedatangannya menginap dan tinggal disini, berikut Indentitas dirinya kepada wali Jorong setempat, “ujar Rievond.

Rievond mengatakan bahwa polisi wajib menciptakan kondisi dinamis keamanan ketertiban masyarakat, dan Bhabinkamtibmas bersama FKPM mempunyai kewajiban untuk itu di tingkat Nagari.

“Sesuai dengan Peraturan Kapolri No 7 th 2009, Polisi harus menjamin keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbina ketentraman, serta mengembangkan potensi kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat, “sampai Rievond.

Siang itu Brigpol Rievond juga memberi memberi pengarahan kepada 25 pekerja pengerjaan Poliklinik RSUD, agar selama tinggal dirumah itu dapat menjaga ketentraman masyarakat sekitar.

“Kegiatan kegiatan yang melanggar hukum mohon jangan dilakukan di bumi Minangkabau ini, seperti perjudian, mabuk-mabukan apalagi penyalahgunaan narkoba. Harap kepada semua yang disini jika memiliki paham keagamaan yang berbeda jangan pernah mencoba mempengaruhi masyarakat setempat, cukup untuk diri anda sendiri, ” tegas Rievond menyampaikan kepada 25 pekerja Poliklinik RSUD Hanafiah.

Sementara Ketua FKPM Indra Bekti mengharapkan kepada kontraktor yang bertanggung jawab membawa pekerja agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.

“Masyarakat sekeliling tentu resah jika melihat sekian banyak orang masuk rumah pada malam hari. Apalagi keluar masuk rumah orang melalui jendela, walaupun rumah tersebut telah resmi di kontrak, ” ucap Indra.

Indra mengatakan bahwa hal ini menjadi catatan pihaknya, dan harapannya agar semua pihak ataupun Kontraktor terus berkoordinasi dengan masyarakat setempat, Ketua Pemuda, Jorong ataupun Nagari jika mendatangkan orang asing di Nagari Pagaruyung.

Beberapa masyarakat setempat menyampaikan Apresiasi mereka dengan gerak cepat yang dilakukan Bhabinkamtibmas beserta FKPM Pagaruyung terhadap laporan yang mereka sampaikan, dalam menciptakan Harkamtibmas lokasi tempat tinggal mereka.(romeo)

PADANG – Tim Program Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan untuk biaya pengobatan yang…

PASAMAN BARAT – Adma Yulza Yang merupakan Pensiunan Polisi Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir AKBP siap…

PASAMAN BARAT – Acara Jalan Santai Berhadiah yang diadakan oleh Forum Silahturahin Anak Nagari Sinuruik, Nagari…

PARIAMAN — Enam Desa/Kelurahan di Kota Pariaman menerima dana Bantuan Desa Investasi (BDI) program Kota Tanpa Kumuh…

SERANG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang memutuskan ajaran Kerajaan Ubur-ubur sesat dan menyesatkan….

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer