PADANG, RedaksiSumbar.com – Salah seorang pengurus BPD HIPMI Sumatera Barat, Riffandy Pratama, SE bergabung sebagai kader Partai PPP dan sudah mendaftar sebagi Calon Legislatif (Caleg) dari Partai PPP ke Kantor DPC PPP Kota Padang pada Rabu (11/7/2018). Pendaftarannya sebagai caleg langsung diterima oleh Wakil Ketua DPC PPP Kota Padang, Zubardi Koto, A. Md beserta jajaran pengurus lainnya.

Pemuda yang biasa dipanggil Riffandy itu maju sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari dapil II Kota Padang (Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh). Dirinya siap bersaing untuk duduk di kursi legislatif Kota Padang periode 2019 – 2024.

“Sudah saatnya politik ini dimulai dari anak muda, yang tua juga tetap diberi ruang, namun yang muda jangan ketinggalan. Legislatif akan lebih dinamis dan berwarna serta progresif jika diisi oleh kaum muda,” ucap Riffandy, Kamis (12/7/2018).

Memilih Partai PPP kata Riffandy, hal yang pas. Karena, Partai PPP baginya adalah partai senior dan telah teruji disemua medan pertempuran politik dari pusat sampai kedaerah.

“Partai PPP tidak diragukan lagi untuk menjadi wadah politik untuk berjuang bersama rakyat, sebagai partai senior dan telah melampaui berbagai situasi politik kebangsaan, partai ini telah dewasa dalam berdinamika dan adaptif terhadap situasi zaman, ini modal partai yang kokoh, sebab untuk memperjuangankan kepentingan rakyat dibutuhkan partai yang kokoh dan teruji, bukan coba-coba,” ungkap Riffandy.

Dijelaskan Riffandy, selain sudah menempa diri selama mahasiswa, di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga berkiprah sebagai pengurus ditingkat Provinsi Sumatera Barat serta sebagai pengurus juga diorganisasi lain yang ada di Kota Padang dan Sumatera Barat.

Apa visi dan misinya? Riffandy menjawab, apabila terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Padang, fokus utamanya adalah memperjuangan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kota Padang.

Menurut Riffandy, pembangunan di Kota Padang belum merata, oleh karena itu salah satu fungsi legislatif adalah budgeting. Dengan fungsi itu, legislatif memiliki kewenangan untuk memperjuangan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud menurut Riffandy tidak semata dibidang infrastruktur, namun dalam berbagai bidang.

“Di Kota Padang tidak bisa hanya fokus pada satu bidang pembangunan, contohnya infrastruktur saja, namun bidang pembangunan lain juga harus mendapat porsi dari APBD. Dengan kemampuan APBD yang terbatas, legislatif dan eksekutif harus benar-benar bersinerji mengalokasikan APBD sesuai dengan kepentingan masyarakat Kota Padang. Sebab, selain infrastruktur, bidang kesehatan dan pendidikan serta perekonomian menjadi bidang yang juga perlu mendapat porsi anggaran khusus, selain bidang yang lainnya,” papar Riffandy.

Dengan kondisi APBD sekarang ini, kata Riffandy, dibutuhkan kekuatan partai politik yang kokoh dan telah teruji untuk melakukan politik lobi dan jejaring. Sebab menurutnya, Kota Padang masih sangat membutuhkan suntikan dana dari pusat.

“Dengan partai PPP saya yakin akan menjadi kekuatan politik untuk memajukan Kota Padang,” imbuhnya. [Red]

Topik: bpdhipmi, calegppp, dapil2, Kotapadang, riffandypratama, Sumbar

Berita Terkait