Connect with us

BUKITTINGGI

Sampah Membusuk di Titik Kumpul, Tak Pernah Terjadi saat Ramlan Nurmatias Pimpin Bukittinggi – siarminang.net

Sampah Membusuk di Titik Kumpul, Tak Pernah Terjadi saat Ramlan Nurmatias Pimpin Bukittinggi – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Tumpukkan sampah di titik kumpul sampah belakang Pasar Atas, tak habis dibawa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi, mengeluarkan aroma busuk menyengat hidung hingga radius puluhan meter, dikeluhkan masyarakat.

“Tak biasa terjadi. Apakah sisa sampah di titik kumpul sengaja dilakukan, yang tujuannya supaya wali kota Bukittinggi, Erman Safar mendapat penilaian jelek di mata masyarakat,” kata seorang warga kota Bukittinggi, H. Efi di Bukittinggi, Rabu (9/6/2021).

Menurut dia, adanya sampah tersisa alias tak habis dibawa DLH, baru kali ini terjadi, dan sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir ini.

“Ada apa ini. Kadis kah dibalik semua ini, yang bisa saja disangkakan belum mau move on atas terpilihnya Erman Safar sebagai wali kota. Soalnya, di zamannya Ramlan Nurmatias wali kota, tidak ada keluhan masyarakat tentang sampah,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi ke Kepala DLH, Syafnir. Ia yang ditemui di kantornya, membantah atas tuduhan sampah sengaja disisakan di titik kumpul belakang Pasar Atas tersebut, agar padangan masyarakat jeleknya ke wali kota yang baru.

Menurut Syafnir, saat ini volume sampah memang mengalami peningkatkan. Sampah biasanya 110 ton se hari, kini mencapai 127 ton se hari.

Kurangnya armada, menurut Syafnir, juga menjadi kendala dalam membawa sampah ke TPA kota Payakumbuh.

“Armada kita ada 15 unit. Butuh dua unit lagi, termasuk tambahan delapan orang petugas, satu sopir dan tiga orang petugas memungut sampah,” katanya.

Sampah tersisa di titik kumpul sampah yang berada di belakang Pasar Atas itu, kata Syafnir, rute mobil sampah yang tadinya mengakut sampah di titik kumpul sampah dilakukan terakhir, akan diutamakan terlebih dulu untuk dipungut.

“Kerja sama masyarakat, khususnya pedagang di Pasar Atas sangat diperlukan. Buang lah sampah secara disiplin sesuai waktu yang ditentukan. Jangan sampah sudah dipungut, lalu baru dibuang ke titik kumpul,” harapannya.

Syafnir mengatakan, pernah ada sampah ditumpuk di dekat salah satu sekolah TK. Kata dia, itu dilakukan ada dugaan disengaja oleh oknum orang tak bertanggung jawab, kemungkinan untuk kepentingan politik.

“Kita punya target, tidak ada lagi titik kumpul sampah di sudut-sudut kota Bukittinggi. Semua sampah dibawa pakai mobil pick up, lalu dikumpulkan di tanah lapang yang berlokasi di belakang kantor DLH,” ucapnya.

“Banyaknya mobil pick up untuk 24 kelurahan, dibutuhkan 30 unit. Satu kelurahan bisa membutuhkan dua sampai tiga mobil pick up, tergantung luas kelurahannya. Kelurahan yang kecil, mungkin butuh satu mobil pick up saja,” paparnya.

Menurut dia, di APBD perubahan 2021, akan dialokasikan dana untuk pembelian mobil pick up sebanyak lima unit. Sedangkan pembelian 25 unit pick up akan dialokasikan di APBD 2022.

Saat ini, menurut Syafnir, untuk pengelolaan sampah di kota Bukittinggi pada 2021, telah menghabiskan dana APBD Rp17 miliar. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BUKITTINGGI

Kita Sudah Bertemu Gubernur – siarminang.net

Kita Sudah Bertemu Gubernur – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net — Keinginan warga Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi, agar bahu jalan bypass yang berada dibawahnya terdapat saluran air, sempat ambles hingga memakan korban jiwa tersebut dapat diperbaiki permanen, bakalan terwujud.

Hal itu jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) atas permintaan pemerintah Kota Bukittinggi (Pemkot), merealisasikan pembuatan saluran permanen yang berada di kedalaman 9 meter di sepanjang bahu jalan bypass tersebut.

“Ya, mudah-mudahan terealisasi pembuatan saluran di sepanjang bahu jalan bypass tersebut. Kita dari PUPR bersama wakil wali kota, Marfendi sudah datang ke Gubernur untuk mengusulkan perbaikan saluran itu,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bukittinggi, Rahmat AE di Bukittinggi, Kemarin.

Ia mengatakan, datang bersamaan wakil wali kota Bukittinggi, Marfendi ke Gubernur merupakan langkah yang harus ditempuh. Pasalnya, untuk pembuatan saluran di sepanjang bahu jalan bypass tidak bisa menggunakan dana APBD kota Bukittinggi.

“Saluran yang berada di sepanjang jalan bypass tersebut adalah kewenangan Balai Jalan Nasional Wilayah III. Untuk itu, pemerintah provinsi lah berwenang membuat saluran secara permanen,” katanya.

Ia mengatakan, saat datang ke Gubernur itu, selain mengusulkan pembuatan saluran, juga langsung dengan pembuatan trotoar di atasnya.

“Dalam usulan pembuatan saluran dan trotoar di atasnya ke Gubernur, tidak hanya di satu sisi saja, melainkan untuk dua sisi pinggir jalan bypass sekaligus,” paparnya.

Ia menilai, pembuatan saluran di bypass tersebut sangat penting dan perlu diprioritaskan. Karena, saluran yang lama — dibuat guna mengatasi banjir dari aliran air di Balai Kota — menggunakan buis beton secara kontruksinya dinilai kurang

“Usulan kita ke provinsi dilakukan pembuatan saluran secara permanen lagi yaitu, pembuatan saluran dengan beton pracetak (precast). Kira-kira panjangnya lebih kurang 1 KM,” paparnya.

Untuk diketahui, Harmusti (64) ditemukan meninggal dunia, Jumat (20/12/2019). Harmusti adalah korban hilang yang diduga terperosok ke dalam jalan yang amblas di jalan bypass Bukittinggi. Korban ditemukan di kedalaman sekitar enam sampai delapan meter. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

100 Hari Kepemimpinan Erman Safar

100 Hari Kepemimpinan Erman Safar


Bukittinggi, siarminang.net – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar-Marfendi mengumumkan 100 hari progres kinerja mereka memimpin Bukittinggi pascadilantik pada 26 Februari 2021.

“Bertepatan hari ini, genap 100 hari kami berkerja memimpin Bukittinggi. Alhamdulillah, beberapa capaian kerja berhasil kami lakukan. Hari ini, resmi diumumkan 100 hari progres kinerja kepemimpinan kami,” jelas Erman Safar di ruang kerjanya, Senin (7/6/2021).

Kepemimpinan Erman Safar-Marfendi sebagai wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi selama 100 hari ini, dapat dilihat dari beberapa kebijakan telah digulirkan pasangan yang akan memerintah untuk periode 2021-2024 ini.

Capaian 100 hari progres kinerja wali kota dan wakil wali kota Bukittinggi tersebut, perlu diketahui masyarakat. Beberapa program dan kegiatan itu di antaranya adalah:

A. Kinerja Pada Sektor Ekonomi Kerakyatan

  • 1. Diperbolehkan izin OJK tentang operasional PT. BPR Jam Gadang menjadi bank pembiayaan syariah.
  • 2. Penetapan Perda Perusahaan Umum Daerah air minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
  • 3. Berlanjutnya proses legal drafting perubah Perwako 40/41.
  • 4. Pelatihan ketrampilan menjahit bagi perempuan pelaku ekonomi.
  • 5. Rencana revitalisasi pasar bawah oleh Kementerian Perdagangan RI yang akan dimulai tahun 2022, dengan anggaran sebesar 400 miliar rupiah.
  • 6. Pengembangan SPAM regional Bukittinggi-Agam melalui Kementerian PUPR RI.
  • 7. Optimalisasi kinerja traffic light dengan sistem area traffic control system’ pada 7 persimpangan Kota Bukittinggi.
  • 8. Peningkatan penetapan distribusi kuota jenis BBM tertentu dan BBB khusus penugasan JBKP tahun 2021.
  • 9. Penyusunan rencana pembentukan BUMD baru dikota Bukittinggi.
  • 10. Penerbitan kartu pahlawan wisata menggunakan QRIS yang bekerja sama dengan Bank Nagari cabang Bukittinggi.
  • 11. Penandatanganan MOU dengan Bank Pemerintah dalam rangka memudahkan transaksi di seluruh objek wisata di kota Bukittinggi.
  • 12. Penyusunan riset potensi daerah.

B. Kinerja Pada Sektor Pendidikan.

  • 1. Terwujudnya sistem informasi transparansi kinerja tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Negeri.
  • 2. Pemenuhan gaji guru kontrak pada sekolah negeri sesuai UMR.
  • 3. 20 Duta GenRe dan Top 10 Duta GenRe Putra Tingkat Provinsi Sumatera Barat serta Terbaik 3 PIK Remaja Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  • 4. Menumbuh kembangkan budaya baca melalui lomba bercerita untuk siswa SD/MI se Kota Bukittinggi.
  • 5. Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Nasional.
  • 6. Pengembangan sistem otomasi perpustakaan dan layanan perpustakaan virtual serta pengembangan sistem layanan digital perpustakaan.
  • 7. Integrasi layanan perpustakaan di wilayah Kota Bukittinggi dan perpustakaan daerah lainnya.
  • 8. Optimalisasi layanan perpustakaan Keliling.
  • 9. Penyediaan kotak saran dan survey kepuasan masyarakat dalam bidang perpustakaan.

C. Kinerja Pada Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

  • 1. Capaian pasangan usia subur (PUS) anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB 77 %, Bina Keluarga Remaja (BKR) 89 %, PUS anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) 85 %.
  • 2. Penyelesaian masalah perizinan Puskesmas yang telah tertunda selama 2 tahun terakhir.
  • 3. Penyusunan dokumen KLHS bidang kesehatan.
  • 4. Resminya RSUD kota Bukittinggi sebagai mitra BPJS Kesehatan.
  • 5. Pembentukan kelurahan siaga Covid-19 dan kelurahan percontohan dalam rangka upaya memutus rantai Covid-19.
  • 6. Pengendalian dan pencegahan Covid-19 pada Objek Wisata Kota Bukittinggi.
  • 7. Pelayanan Ambulance 24 Jam bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
  • 8. Layanan pemeriksaan Skrining Hipotiroid Konggenital (SHK) dan pelayanan ibu bersalin dengan RS rujukan.
  • 9. 64 % Tenaga Pelayanan Publik telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19
  • 10. 75 % Calon Jemaah Haji Kota Bukittinggi telah mendapatkan Vaksinasi Meningitis dan Vaksinasi Covid-19.
  • 11. Tercapainya target Vaksinasi 1 Covid-19 sebanyak 8.080 orang dan vaksinasi 2 sebanyak 5.344 orang.
  • 12. 25 % dari Guru SMA telah mendapatkan Sosialisai Penyimpangan Perilaku dan HIV AIDS bagi Pelajar.
  • 13. Pemberian konseling, pengobatan dan perawatan masyarakat penderita resiko tertular HIV AIDS dan penyakit menular lainnya sesuai standar WHO.
  • 14. Layanan kesehatan jiwa pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 15. Layanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 16. Fasilitasi Forum Kota Sehat Kota Bukittinggi.
  • 17. Pengelolaan, Limbah B3 dan Limbah Covid-19 pada setiap Puskesmas di Kota Bukittinggi.
  • 18. Tercapainya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebesar 40,9%.
  • 19. Tercapainya Luas Lahan bervegetasi sebesar 30%.

D. Kinerja Pada Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.

  • 1. Terwujudnya pelaksanaan Car Free Day (CFD) selama 4 kali.
  • 2. Pengendalian penerapan protokol kesehatan Covid-19 terhadap pengunjung di obyek wisata Kota Bukittinggi.
  • 3. Pengendalian penerapan protokol kesehatan Covid-19 dilokasi Hotel dan Restoran.
  • 4. Pembentukan Kelompok Diskusi Pelaku Wisata.
  • 5. Pengukuhan Asosiasi Pengelola Homestay Kota Bukittinggi sebagai salah satu organisasi pelaku industri wisata.
  • 6. Terwujudnya perjanjian kerja sama pengadaan aplikasi dan peralatan pendukung dan layanan e-ticketing obyek wisata Kota Bukittinggi dengan Bank Pemerintah.
  • 7. Pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal di kampung wisata.
  • 8. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk pengembangan Teknologi Informasi Kepariwisataan.

E. Kinerja Pada Sektor Tata Kelola Pemerintahan.

  • 1. Diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2020.
  • 2. Pelaksanaan pertemuan dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dalam rangka lobi percepatan pembangunan Kota Bukittinggi melalui pembiayaan dana Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya. (Menteri Pariwisata Ekraf, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dirut PT. KAI, Unsur Pimpinan MPR-RI)
  • 3. Capaian Indeks IKM untuk Pencatatan Sipil sebesar 90,465%.
  • 4. Capaian Indeks IKM untuk Pendaftaran Penduduk sebesar 88,816%.
  • 5. Diterbitkannya 606 Kartu Identitas Anak (KIA).
  • 6. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui DWH Terpusat dengan 5 (Lima) OPD dan 3 (tiga) OPD dalam proses.
  • 7. Ditetapkannya Kenaikan TPP melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 dengan penerima manfaat sebanyak 1.381 ASN.
  • 8. Tersedianya Aplikasi e-PATI atau Elektronik Purna Bakti untuk ASN yang memasuki usia pensiun sebagai percontohan Kanreg XII BKN Pekanbaru.
  • 9. Perolehan piagam atas kepatuhan PNS dalam penyusunan SKP dan Kecepatan Instansi dalam pelaporan e Lapkin Terbaik di wilayah Kanreg XII BKN Pekanbaru.
  • 10. Terwujudnya Aplikasi Manajemen Kepegawaian ASN dengan nama “KLIK ASN”.
  • 11. Perolehan status kategori angka 2 aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN Dirjen Wasdal Badan Kepegawaian Negara.
  • 12. Perolehan Nilai 100 dalam indikator Manajemen ASN pada Penilaian Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK.
  • 13. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD Kota Bukittinggi 2021 – 2026.
  • 14. Penyediaan dan perbaikan data dalam rangka Monitoring Contro for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi.
  • 15. Perluasan kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Bank BUMN, implementasi e-money, dan QRIS.
  • 16. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
  • 17. Capaian 65 % Kegiatan Pengamanan Asset dan Sertifikasi Tanah Milik Negara dibawah koordinsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • 18. Kerjasama dengan KPK dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan Rencana Aksi Pencegaan Korupsi untuk 5 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
  • 19. Pelaksanaan Pembinaan ZI-WBK kepada 30 unit kerja.
  • 20. Terjalinnya kerja sama dengan beberapa media cetak dan online untuk publikasi liputan khusus beberapa agenda strategis Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 21. Tercapainya nilai 71,13% Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 22. Tercapainya indeks 62,79% Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 23. Implementasi pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik kedalam Sistem Administrasi Pemerintahan dalam rangka meningkatkan efektifitas.
  • 24. Persiapan Pelaksanaan Layanan Pengaduan 24 Jam.
  • 25. Penyiapan Peraturan Walikota Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung digitalisasi Layanan Publik sampai 80% sebagai wujud pelayanan prima terhadap masyarakat.

F. Kinerja Pada Sektor Sosial Kemasyarakatan.

  • 1. Terlaksananya Program Jum’atul Qubra bagi ASN Pemerintah Kota Bukittinggi.
  • 2. Disetujuinya bantuan Hibah KONI, TK, SD, SMPSM, Masjid, Musholla, PAUD, Pramuka dan PMI.
  • 3. Dibayarkannya Honorarium Untuk Guru MDA, MDTA, TPA, TPQ, TPSA, Pondok Al-Quran/Rumah Tahfiz/Pondok Pesantren dan Garin Masjid dan Musholla Triwulan I.
  • 4. Penyerahan Bantuan Honorarium Penceramah Ramadhan 1442 H Untuk Masjid dan Musholla Kota Bukittinggi.
  • 5. Perolehan Juara II pada Kegiatan Lomba Dasa Wisma Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
  • 6. Pemenuhan kriteria penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam rangka pembangunan yang menjamin kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.
  • 7. Perolehan skor 940 dalam pemenuhan kriteria penilaian Kota Layak Anak (KLA).
  • 8. Perolehan skor 812 dalam pemenuhan kepatuhan terhadap Laporan Entri Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Komisi Perlindungan Anaka Indonesia (SIMEP KPAI).
  • 9. Nilai 98% (sangat baik) Indeks Pembangunan Gender.
  • 10. Fasilitasi Layanan Pengaduan, Perlindungan terhadap hak hidup korban kekerasan, Penanganan Lanjutan Perempuan dan Anak yang mengalami perlakuan tindak kekerasan.
  • 11. Persiapan regulasi Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui Peraturan Walikota Bukittinggi.
  • 12. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1.884 Keluarga Penerima Manfaat pada bulan Januari, Februari dan sebanyak 1.913 Keluarga Penerima Manfaat pada bulan Maret dan April 2021.
  • 13. Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 1.155 keluarga penerima manfaat.
  • 14. Penyaluran Bantuan Program Sembako kepada 2.128 keluarga penerima manfaat.
  • 15. Penyaluran Bantuan Seragam Sekolah kepada 600 anak keluarga miskin.
  • 16. Pelayanan psikososial dan distribusi bantuan bagi korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 216 jiwa.
  • 17. Penyaluran Bantuan Sembako untuk 300 KK penyandang disabilitas. 18. Pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) bagi 70 orang penyandang disabilitas dan petugas pelayanan di lingkungan Pemko Bukittinggi, karyawan bank dan Rumah Sakit.
  • 19. Pelatihan kewirausahaan bagi 300 orang Lanjut Usia Miskin Potensial.
  • 20. Kajian implementasi Kartu Bukittinggi Hebat (KBH).
  • 21. Pembinaan tentang tata cara pengelolaan bengkel dan pengelolaan limbah oli bekas terhadap 41 bengkel motor di 3 kecamatan Kota Bukittinggi.
  • 22. Monitoring dan pengawasan bengkel karoseri dan usaha bak truk.
  • 23. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek dalam wilayah Kota Bukittinggi.

G. Kinerja Pada Sektor Bidang Pertanian.

  • 1. Tercapainya keterjangkauan pangan melalui pelaksanakan bazar 9 komuditi bahan pangan dengan capaian sebesar 36 %.
  • 2. Tercapainya 15% Pembangunan Prasarana Pertanian berupa jaringan irigasi tersier baru.
  • 3. Penyaluran pupuk Urea bersubsidi 100%, SP36 bersubsidi 67%, ZA bersubsidi 95%, NPK bersubsidi 100%, dan pupuk organik bersubsidi 65%.
  • 4. Tercapainya 10% Pembangunan prasarana hortikultura tanaman hias.

“Tentunya keberhasilan seluruh program kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan semua pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Bukittinggi,” terangnya.

“Selain itu, seluruh capaian program 100 hari ini dapat dimaknai sebagai upaya awal membangun landasan yang kuat untuk mengembangkan dan membangun Kota Bukittinggi yang lebih baik,” tutup Erman Safar. (adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

BUKITTINGGI

Bukti Tak Mampu Laksanakan Tugas – siarminang.net

Bukti Tak Mampu Laksanakan Tugas – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net– Mundurnya sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, tidak mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan Pemko terhadap masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Tidak membawa pengaruh apapun,” sebut Wakil Wali Kota Marfendi kepada wartawan di kota itu, Selasa (8/6/2021).

Menurut Marfendi, mundurnya beberapa orang pejabat tersebut, besar kemungkinan sudah tidak mampu lagi bekerja.

“Ya sudah, mungkin mereka sudah tak mampu lagi bekerja. Jadi, biarkan saja mereka mundur. Semakin banyak mereka mengundurkan diri malah semakin bagus. Kapan perlu pensiun saja,” katanya.

Terkait pengunduran diri Kasubbag Bina Sosial Bagian Kesra, Dt Maruhun, kata Marfendi ada pengecualiannya, yaitu Dt Maruhun itu mengundurkan diri karena faktor umur dan tidak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

Dengan mundurnya beberapa pejabat di pemerintahan Erman-Marfendi itu, membuat seorang pengacara Qory Amanda angkat bicara. Ia menilai, pengunduran tersebut mengisyaratkan bahwa mereka tidak mampu melaksanakan tugas, yang diamanahkan pimpinan.

“Mereka yang demikian itu mungkin tidak mampu lagi bekerja, seharusnya memang mengundurkan diri. Kalau tidak mundur, toh nanti juga akan dimundurkan,” kata Qory didampingi rekan seprofesinya, Zulefrimen kepada media ini.

Pengacara yang juga pelaku pasar di Bukittinggi itu menganalisa, mundurnya para pejabat itu, diduga ada kaitan dengan sebuah aturan di Pemko. Dimana aturan tersebut selama ini (sebelum kepemimpinan Erman Safar-Marfendi) mereka punya peranan penting di dalamnya.

“Kami memprediksi demikian sebab ada sebuah aturan berkaitan dengan pasar hingga kini masih dipertanyakan masyarakat. Sehingga, setelah wali kota yang baru menjabat, mereka tak mampu lagi melaksanakan tugas sebagaimana yang diperintahkan,” ucapnya.

Senada Qory, Zulefrimen menimpali, guna mencapai program atau visi-misi kepala daerah yang baru, diperlukan reformasi birokrasi. Sebab kata Zulefrimen, reformasi birokrasi akan menentukan Great Bukittinggi atau Bukittinggi hebat sebagaimana didengungkan Erman-Marfendi.

“Tentunya pemimpin Bukittinggi saat ini berkeinginan programnya berjalan cepat sesuai janji kampanye kepada masyarakat. Salah satu solusinya, ya, melakukan reformasi birokrasi yakni akan mengganti pejabat yang berkualitas, unggul dan berintegritas,” jelas pengacara akrab disapa Lujur ini.

“Reformasi birokrasi tersebut juga sesuai aturan MenPAN-RB Nomor 25 tahun 2020 tentang road map reformasi birokrasi 2020-2024,” jelasnya.

Ditambahkan Lujur, kembali tentang pengunduran diri pejabat di lingkungan Pemko Bukittinggi tadi, besar kemungkinan mereka nanti akan diganti berdasarkan reformasi birokrasi itu.

“Nah, dari pada nanti diganti atau dimundurkan, lebih baik jauh-jauh hari mengundurkan diri saja,” ujarnya.

Seperti diketahui dan ramai diberitakan media, beberapa kepala SKPD mengundurkan diri dari jabatannya itu adalah Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan, M Idris. Ia mengundurkan diri pada Mei 2021. Kemudian menyusul Kasubbag Bina Lembaga Sosial Bagian Kesra, Afrinal Dt Maruhun. Terbaru beberapa hari belakangan ini Kabag Hukum, Nano Dwi Kurnia Sari. (ank/adil)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer