Connect with us

News

Sarita, Program Realita TV Mengupas Sarinya Berita

Sarita, Program Realita TV Mengupas Sarinya Berita

[ad_1]

PADANGPOS.COM (Jakarta)—–Presenter Rahma Sarita membuat program baru. Mantan pembawa berita tvOne itu meluncurkan program Sarita, akronim dari “Sarinya Berita”. Program yang tayang di Realita TV ini membahas berita-berita terhangat yang didiskusikan dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya.

Untuk episode perdana, Sarita membahas kasus penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Kasus ini sangat menggegerkan, mengingat Wiranto seorang pejabat tinggi negeri yang bahkan membidangi masalah keamanan rakyat pula.

“Kita akan membahas perkembangan informasi di tanah air yang entah mengapa akhir-akhir ini rasanya bertubi-tubi ditimpa masalah, mulai dari Wamena, gempa Ambon, lalu gelombang demo mahasiswa dan anak STM yang memakan korban jiwa. Terakhir penusukan pejabat negara, Menko Polhukam Wiranto yang tentu menggegerkan,” kata Rahma saat pengambilan gambar edisi perdana Sarita di Graha Cek&Ricek, Meruya Ilir, Jakarta Barat, Sabtu (12/10) siang.

Untuk episode perdana, Rahma mengundang pengamat politik Rocky Gerung, dan pegiat media sosial Bigardo Sinaga. Dalam bincang-bincang itu, Rachma memandu kedua narasumber membahas kasus penusukan Wiranto, yang memang sedang membetot perhatian khalayak umum. Sarita secara spesifik membahas respon publik terhadap kasus tersebut.

Rocky menilai, kasus ini seharusnya mengundang empati publik. Namun ia mempertanyakan mengapa akhirnya publik memandangnya secara skeptis, bahkan ada juga yang secara ekstrim menyebut peristiwa itu sebagai rekayasa.

“Mengapa rakyat kehilangan empati? Karena serangkaian peristiwa yang berujung kepada kebohongan membuat rakyat memilih untuk tidak percaya. Mereka justru melihatnya sebagai sensasi, kekonyolan yang diakibatkan oleh pemerintah itu sendiri,” ujar Rocky.

“Saya sendiri telah mengutarakan di Twitter setelah peristiwa ini terjadi. Prinsip pertama, rawat korban. Semoga luka-luka Pak Polisi, Pak Wiranto, dan warga lekas sembuh. Prinsip kedua, fokus pada peristiwa penyerangannya. Jangan tambahkan istilah-istilah insinuasi,” kata Rocky, mengulang cuitannya di media sosial yang ia unggah, Kamis (10/10) lalu.

Pada kesempatan yang sama, Birgaldo menilai respon publik yang skeptis memandang kejadian ini tak lepas dari peristiwa-peristiwa politik yang terjadi belakangan. Menurut dia, masyarakat masih terbelah lantaran perbedaan pandangan dan posisi politik.

“Mulai dari kasus Ahok, lalu Pilkada, Pemilu, dan Pilpres. Masyarakat masih terbelah dan seolah-olah justru tidak percaya dengan fakta sebenarnya yang seharusnya mengundang empati,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menjenguk Wiranto di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Jumat (11/10). Saat ini kondisi mantan Panglima TNI itu berada dalam kondisi stabil.

Presiden berharap agar aparat keamanan meningkatkan keamanan kepada para pejabat negara. Presiden meminta kepolisian mengusut tuntas insiden penusukan kepada Wiranto. Jokowi juga mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme dan radikalisme di negeri ini.

BIN Kecolongan

Dalam lanjutan diskusi Sarita, Rocky menilai bahwa pihak Badan Intelijen Negara (BIN) telah kecolongan. Pasalnya, tersangka Syahrial Alamsyah (SA) alias Abu Rara dan istrinya Fitria Andriana bisa berbaur dengan masyarakat lain yang menanti rombongan Wiranto.

“Bagaimana BIN menyatakan bahwa tersangka adalah anggota JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dengan cepat? Kalau memang dia sudah terdeteksi sebagai sel dari JAD, seharusnya sebelum pisau itu menusuk Pak Wiranto, tersangka sudah ketahuan dan bisa diamankan,” ujarnya.

“Kalau saya jadi presiden, sebagai kepala negara maka saya akan mencopot Kepala BIN. Bukannya justru melontarkan pernyataan yang seolah-olah membelah masyarakat, bahwa ada kelompok radikal dan semua jadi saling tuding,” tambah Rocky.

Sementara itu, Birgaldo menilai peristiwa penusukan ini tak lepas dari radikalisme yang memang perlahan-lahan mulai mengakar di tengah masyarakat. Ia berharap kasus ini bisa diusut hingga tuntas.

“Tak bisa dimungkiri, ada kelompok radikalisme yang berusaha mendelegitimasi kekuasaan pemerintah yang sah. Stigma radikalisme itu memang ada karena faktanya seperti itu,” ujarnya.

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer