Connect with us

News

Sejumlah Pejabat Pemprov Hadiri Shalat Ied di Masjid Raya Sumbar, Ini Pesan Gubernur Irwan

Sejumlah Pejabat Pemprov Hadiri Sholat Di Masjid Raya Sumbar, Ini Pesan Gubernur Irwan

[ad_1]

Jumat, 15 Juni 2018 – 11:40:53 WIB – 82

Sholat Ied di Masjid Raya Sumbar, Jumat (15/6)

Pilwako Kota Padang 2018

PADANG – Ibadah sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Raya Sumbar, dihadiri sejumlah tokoh maupun pejabat-pejabat lingkungan Pemprov Sumbar.

Mereka yang melangsungkan sholatnya disini ialah Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar, Andrinof Caniago, Forkopimda, Wagub Nasrul Abit, Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Nevi Irwan Prayitno, Ketua BKOW Ny. Wati Nasrul Abit dan pejabat OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan Masyarakat Sumatera Barat jangan terjebak pada zaman pada sisi-sisi yang merusak tatanan budaya, agama dan kepribadian diri masyarakat Sumbar yang dikenal sebagai masyarakat yang religi dan berbudaya tinggi.

“Kita berkeyakinan masyarakat Sumatera Barat akan mampu mengatasi semua ini dengan hebat, madani dan sejahtera dengan karakter diri yang kokoh bersandarkan pada adat budaya filosofi ABS-SBK,” ujarnya di Masjid Raya, Jumat (15/6/2018).

Lebih lanjut, Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, Guna menguatkan budaya dan adat marilah kita perdalaman dengan pendidikan Al-Quran, seperti yang kita lakukan pada bulan ramadhan sebagai bulan berkah penuh rahmat ini.

Untuk mendirikan pendidikan Al-Quran dalam masyarakat, tentu dapat dimulai dengan diri sendiri.

“Satu bulan berpuasa selama ramadhan telah memberikan ibadah dan hari ini kita kembali ke fitrah. Dengan keyakinan diri dan rasa optimis dengan iman dan taqwa, kita yakin dan Insya Allah Sumbar akan menjadi daerah yang aman dan damai,” ujar Irwan Prayitno.

Gubernur Irwan Prayitno juga menyampaikan, Ibadah puasa selama ramadhan yang kita lalu, tentu membentuk karakter yang terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Mari kita jauhkan semua prilaku maksiat, agar datang ramat dan berkah dari Allah. Pengendalian diri sebulan penuh juga diharapkan mampu meningkatkan ukhuwah islamiyah setelah puasa dan di fitri dalam tatanan perkembangan zaman.

“Kita sadar dan kondisi saat ini terjadi terhadap penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan penyakit masyarakat, pendekatan keagaman sangat efektif dalam membangun sumber daya manusia insya Allah terlepas dari semua ini,” tuturnya

Kemudian kita juga berharap masyarakat Sumatera Barat melakukan mawasdiri dan antipasi bersama dari konflik agama, ras serta adat. Kita perlu menjaga ketahanan nasional yang dimulai dari ketahanan keluarga.

“Dari itu mari kita bangkit rasa nasionalisme disetiap diri kita dalam upaya memajukan dan kejayaan bangsa yang saat ini mendapat tantangan cukup besar saat ini. Indonesia satu menjadi perjuangan kita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” seru Irwan Prayitno.

Khatib Sholat Idul Fitri 1439 H, Kiyai H. Tifatul Sembiring, Dt. Temangguang juga menyebutkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dalam perkembangan global saat ini.

Laporan Ketua PHBI Dt. Ali Asmar, MPd. menyampaikan memohonkan maaf atas pemindahan lokasi sholat yang semula direncana di halaman kantor gubernur, karena hujan semalam di intruksikan pak Gubernur pindah di Masjid Raya Sumatera Barat. (RI)

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag: padang,sosial,sumatra-barat

Wagub Nasrul Abit Ajak Warga Sumbar Sukseskan TORA

Wagub Nasrul Abit Ajak Warga Sumbar Sukseskan TORA

JAKARTA – Untuk tahun 2019 Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di Sumatera Barat target penyelesaian seluas 70.785, 75…

Heboh Perwakilan NU Diundang ke Israel, Ini Kata PBNU

Heboh Perwakilan NU Diundang ke Israel, Ini Kata PBNU

NASIONAL – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas menegaskan tidak ada kerja sama antara NU dan…

Sejarah Islam Indonesia Berasal dari Azerbaijan?

Sejarah Islam Indonesia Berasal dari Azerbaijan?

AZERBAIJAN – Dubes Indonesia untuk Azerbaijan Dr. H. Husnan Bey Fananie, MA yang didampingi oleh Dosen dan peneliti…

Terkait Insiden di Final Liga Champions, Akhirnya Mohamed Salah Buka Suara

Terkait Insiden di Final Liga Champions, Akhirnya Mohamed Salah Buka Suara

BOLA – Mohamed Salah masih ingat jelas perasaan ketika berduel dengan Sergio Ramos dan kemudian terjatuh di final Liga…

Ribuan Masyarakat Sungayang Tanah Datar Tumpah Ruah di Malam Takbiran Bersama Para Perantau

Ribuan Masyarakat Sungayang Tanah Datar Tumpah Ruah di Malam Takbiran Bersama Para Perantau

TANAH DATAR – Ribuan masyarakat di Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan kegiatan…



[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer