Connect with us

News

Sidang Lanjutan Wabup Pessel, Saksi : Kewenangan Izin Ada di Provinsi

Sidang Lanjutan Wabup Pessel, Saksi : Kewenangan Izin Ada di Provinsi


PADANGOS.COM (Padang)—–Saksi persidangan kerusakan mangrove di Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan di Pengadilan Negeri I A Padang mengungkapkan kewenangan izin pengelolaan hutan lindung ada di provinsi, bukan kabupaten. 

“Sementara, lokasi yang dikelola terdakwa ada di kawasan hutan lindung,” demikian disampaikan saksi Rifkaldi, Kepala Seksi Penataan Ruang pada Dinas PUPR Pessel ketika ditanyai hakim dan penasehat hukum terdakwa pada sidang di Padang, Selasa (29/10).

Selain Rifkaldi, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Christian Erry Cs juga menghadirkan saksi lainnya yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pesisir Selatan, Suardi.

Kemudian hakim dan penasehat hukum terdakwa kembali bertanya, jika pengelolaan kawasan hutan lindung ada di provinsi, berarti kewenangan izinnya tentunya ada di provinsi, saksi menjawab. “Iya,” ujar saksi.

Selain itu, apakah boleh hutan lindung itu dimanfaatkan untuk pariwisata, ia menjawab  boleh, asalkan ada izin dari Dinas Kehutanan. Terkait apa saja yang boleh dibangun, ia mengatakan hotel, homestay, cottage dan pendukung pariwisata lainnya. 

Sementara saksi lainnya, Kepala Dinas Perizinan, Suardi ketika ditanyai penasehat hukum terdakwa terkesan agak plin plan seperti tentang bagaiman cara membuat Amdal dan apa-apa saja syaratnya .

Ketika ditanyai penasehat hukum terdakwa soal keberadaan lahan dan peruntukkannya, Suardi menjawab di kawasan hutan lindung dan berdasarkan Perda RTRW, diperuntukkan untuk pariwisata. 

Hal itu menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi. Izin yang terlebih dahulu diurus ke provinsi. “Jadi yang diurus terlebih dahulu adalah izin pemakaian lahan. Setelah itu baru diurus izin lingkungan,” terangnya. 

Sedangkan izin usaha pariwisata mulai dikelola kabupaten pada 2018, sesuai Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 5 tahun 2018 tentang Penanaman Modal. Sementra usaha dilakukan di 2016.

Terkait apakah CV Semesta Mandeh sedang mengurus izin pemakaian berdasarkan program kemitraan, saksi menjawab tidak tau.

Sebelumnya, Saksi persidangan kerusakan mangrove, Damsirwan menegaskan pelataran parkir dan timbunan di pinggir jalan bukan mangrove, tapi merupakan bekas sawah dan ladang. 

Sebab, sebelum ditimbun dirinya mengaku sering ke lokasi itu. “Ya, saya sering ke sana mengantarkan orang bekerja,” ungkapnya ketika ditayai tentang mana bakau yang rusak dan mana bakau yang utuh saat ini, Padang, Kamis (24/10).

Pada sidang Senin, 14 Oktober 2019, jaksa penuntut juga menghadirkan saksi Jafridal. Saksi mengatakan, pelataran parkir yang ditimbun bukan mangrove seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Bukan Pak. Itu sawah,” jawabnya saat ditanya Penasihat Hukum (PH) terdakwa Rusma Yul Anwar apakah pelataran parkir yang ditimbun adalah mangrove.

Saksi Jafridal merupakan operator ekskavator. Namun, saat itu tengah bekerja di lokasi lain. Dia membantu sukarela karena menumpang alat di lahan terdakwa. Di waktu senggang, beberapa bagian bukit dipedatar dan tanahnya dibuang ke pelataran parkir.

Dalam persidangan itu juga terungkap, terdakwa tidak pernah menyuruh memotong bukit. Terdakwa mengaku hanya meminta meratakan bagian menonjol. Bantahan terdakwa dibenarkan oleh saksi.

Keterangan pelataran parkir bukan mangrove dikuatkan oleh saksi lainnya, Apri. Saksi Apri merupakan pemilik lahan sebelum dibeli oleh terdakwa. (rel)

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
//<![CDATA[
var APPID = $('#facebook-comment-appid').text();
if (APPID == '' || APPID == null) {
APPID = '218168578325095';
}
window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : APPID,
status : true, // check login status
cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
xfbml : true // parse XFBML
});
};
(function() {
var e = document.createElement('script');
e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
e.async = true;
document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
}());
$(window).on("load resize",function(){var a=location.protocol+"//"+location.host+location.pathname;var b=$(".post-body").width();$("#container-commentfb").html('

‘);FB.XFBML.parse()});//]]>



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Mari Kita Boikot Produk Prancis! – Fadli Zon

Fadli Zon Kritik Presiden Emmanuel Macron: Mari Kita Boikot Produk Prancis!


Pernyataan Presiden Menteri Prancis Emmanuel Macron menuai banyak kritikan dari awak media hingga warga Muslim di seluruh dunia.

Dilansir dari The Guardian, Macron menyatakan bahwa Prancis tidak akan menurunkan publikasi karikatur Nabi Muhammad atas nama kebebasan berekspresi.

Gayung pun bersambut. Macron dikecam melalui protes-protes internasional, serangan siber dilancarkan ke situs-situs Prancis, dan sejumlah tokoh tak tinggal diam.

Salah satunya yaitu politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik Macron melalui akun Twitter-nya dengan seruan untuk memboikot produk

“Pernyataan Presiden Prancis Macron telah melukai banyak umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pemimpin negara yang Islamophobia diskriminatif dan rasis. Mari kita boikot produk-produk Prancis!”

Pernyataan Macron tersebut merupakan buntut dari kasus pembunuhan Samuel Paty, guru SMA di Perancis, sekitar 12 hari yang lalu.

Samuel yang mengajar pelajaran sejarah dan geografi diserang remaja berusia 18 tahun pada Jumat 16 Oktober 2020.

Remaja tersebut tewas ditembak polisi tak lama kemudian.

Di depan para muridnya, Samuel memamerkan karikatur dari majalah satir Charlie Hebdo dalam diskusi tentang kebebasan berpendapat.

Sebelum menunjukkan karikatur tersebut, Samuel dikabarkan mempersilakan murid-muridnya yang beragama Islam untuk meninggalkan kelas jika mereka ingin.

Korban sedang berjalan dari sekolah menuju rumahnya saat penyerangan terjadi.

“Dia menderita banyak luka di kepala…dan kepalanya telah dipenggal,” ujar Jean-François Ricard, jaksa anti-terorisme Prancis, sebagaimana dikutip PORTAL JEMBER dari The Guardian.

Pernyataan Macron juga mendapat peringatan dari Iran yang mengatakan bahwa responsnya terhadap pembunuhan tersebut “tidak bijak”.

Dilaporkan televisi negara Prancis bahwa Kementerian Luar Negeri Iran telah menuduh Prancis sebagai promotor kebencian terhadap Islam yang bersembunyi di balik kebebasan berekspresi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Prancis Gérard Darmanin mengatakan bahwa lawan mereka adalah ideologi, bukan agama.

Darmanin menambahkan bahwa mayoritas umat Islam di Prancis sudah menyadari bahwa mereka yang paling dipengaruhi gelombang ideologi dari Islam radikal.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer