Connect with us

News

Sijunjung dan Tim PSR Sumbar Lakukan Studi Komparatif Replanting Sawit ke Dharmasraya

Sijunjung dan Tim PSR Sumbar Lakukan Studi Komparatif Replanting Sawit ke Dharmasraya

[ad_1]

Jumat, 15 November 2019 – 14:32:18 WIB – 73

Dinas pertanian kabupaten Sijunjung melihat lahan percontohan di Dharmasraya

DHARMASRAYA — Kurang lebih baru sebulan lalu Kabupaten Dharmasraya mendapat kunjungan dari Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan, yang melakukan studi komparatif terkait pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting di Dharmasraya. Hari ini Kamis (14/11/2019), Kabupaten Dharmasraya kembali mendapat kunjungan serupa, yang kali ini datang dari Kabupaten Sijunjung dan tim PSR dari Provinsi Sumatera Barat.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Darisman, Kabid Perkebunan, Martin Effendi dan segenap tim pendamping program PSR Kabupaten Dharmasraya, di Aula Lantai I Kantor Bupati Dharmasraya. Serta turut pula hadir pada kesempatan itu pihak kejaksaan dan perwakilan kelompok tani dan KUD penerima program PSR.

Darisman pada kesempatan itu menyampaikan terimakasih atas kunjungan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung dan Tim PSR Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, untuk melakukan studi banding program PSR di Dharmasraya.

“Kunjungan studi komparatif ini tentu bukan berarti pelaksanaan program PSR di Dharmasraya adalah yang paling bagus. Karena sebenarnya kami juga masih belajar dan belum sempurna. Namun, sebagai daerah yang sudah lebih dulu mulai melaksanakan program ini, tentu ada hal-hal yang dapat dijadikan referensi nantinya untuk pelaksanaan program PSR di daerah bapak ibu. Ambil lah yang bagus-bagusnya, yang tidak bagus jangan diambil,” ujar Darisman.

Darisman memaparkan, tahun ini Dharmasraya mendapat target peremajaan sawit seluas 3000 hektar. Dan saat ini, telah ada 4 kelompok penerima yang sudah tuntas melakukan peremajaan 100 persen, dengan luas 341 hektar. Sementara sisanya ada yang masih dalam proses penyiapan administrasi dan negosiasi dengan pihak kontraktor/rekanan.

Pelaksanaan rogram PSR di Dharmasraya, sebut Darisman, didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Pihaknya selalu berupaya membangun komunikasi yang baik dan intens dengan pihak pemohon.

“Sehingga tidak ada jarak antara kami dengan pihak pemohon. Meskipun kami akui, dalam pelaksanaannya terkadang juga masih menjumpai sejumlah persoalan. Namun sebisa mungkin itu kami kesampingkan, karena perlu dipahami bahwasanya kita dan pihak pemohon berada dalam satu barisan untuk mensukseskan program PSR. Kita sama-sama punya harapan agar program ini benar-benar sukses dan membawa dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat kedepan,” tukas Darisman.

Selain itu, tukuk Darisman lagi, dalam pelaksanaan program PSR, pihaknya selalu meminta pendampingan dari pihak kejaksaan. “Karena kami ingin program ini betul-betul berjalan sesuai aturan, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Sijunjung, pada kesempatan itu mengaku puas mendengar pemaparan jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya seputar pelaksanaan program PSR di Dharmasraya.

“Karena, tidak hanya soal teknis, pak Kadis juga memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi dan cara-cara strategis yang telah dilakukan Dharmasraya dalam pelaksanaan program PSR. Pemaparan pak kadis tadi tentu dapat menjadi bahan acuan bagi kami dalam melaksanakan program PSR di Sijunjung,” tandasnya.

Setelah pertemuan dan diskusi di ruangan, jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya bersama tim PSR Dharmasraya juga mengajak rombongan untuk melihat langsung pelaksanaan program PSR di lapangan, dengan mengunjungi sejumlah kelompok tani penerima program PSR. (Gul)

Editor/Sumber: Rio Irawan

Tag: dharmasraya,sijunjung,sumatra-barat

Ratusan Peserta Jambore ke-II di Mentawai Ikuti Materi PPGD

Ratusan Peserta Jambore ke-II di Mentawai Ikuti Materi PPGD

MENTAWAI — Ratusan anak-anak Pramuka ikuti materi Pertolongan Pertama Pada Gawat Darurat (PPGD) dalam Jambore ke ll…

Setahun Berhenti Merokok, Pria Ini Nabung Hasilkan Satu Unit Sepeda Motor

Setahun Berhenti Merokok, Pria Ini Nabung Hasilkan Satu Unit Sepeda Motor

MENTAWAI — Berhenti merokok, dan menabung uang sebagai pengganti pembeli rokok, dapat menghasilkan satu unit Sepeda…

Rumah Semi Permanen di Bengkalis Ludes Terbakar

Rumah Semi Permanen di Bengkalis Ludes Terbakar

BENGKALIS — Dua rumah semi permanen ludes dilahap sijago merah, di Jalan Bakti Gang Rambutan RT 03 RW 16, Pematang…

Sempat Dilaporkan Hilang, Anwar Warga Bonjol Pasaman Akhirnya Ditemukan Selamat

Sempat Dilaporkan Hilang, Anwar Warga Bonjol Pasaman Akhirnya Ditemukan Selamat

PASAMAN – Anwar alias Duan (62), Warga Kampung Chaniago Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol yang dikabarkan hilang…

Operasi Zebra Singgalang, Kapolres Agam: Jumlah Tilang Meningkat Dari Tahun Lalu

Operasi Zebra Singgalang, Kapolres Agam: Jumlah Tilang Meningkat Dari Tahun Lalu

AGAM – Jumlah tilang meningkat 30 persen dari tahun sebelumnya di wilayah hukum Polres Agam dalam rangka Operasi Zebra…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer