Connect with us

News

Smart City Landasan Inovasi Padang Pariaman Unggul, Cerdas dan Sejahtera

Smart City Landasan Inovasi Padang Pariaman Unggul, Cerdas dan Sejahtera

[ad_1]

Jumat, 13 September 2019 – 21:26:31 WIB – 134

Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni saat pembukaan Bimtek Tahap III Gerakan Menuju 100 Smart City, Selasa (10/09/2019).

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan keseriusannya atas Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada bulan Mei lalu untuk menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City.

Hal tersebut terlihat dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahap III Gerakan Menuju 100 Smart City di Hotel Kyriad Bumi Minang tanggal 11-12 September 2019.

Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan lanjutan dari serangkaian bimtek yang telah dilakukan pada tahap I dan II beberapa waktu lalu, yang pada tahun ini dilaksanakan sebanyak IV tahap. Bimtek diikuti seluruh Kepala OPD, RSUD, PDAM , Komunitas IT, Pokdarwis, dan organisasi yang dibuka langsung oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni pada Selasa (10/09/2019).

Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni dalam sambutannya mengharapkan pada tahap ketiga ini dapat menghasilkan analisis mendalam serta perencanaan yang baik terkait roadmap pembangunan smart city di ranah saiyo sakato ini.

“Semua yang terlibat bimtek ini terutama para kepala OPD agar mengikuti seluruh tahapan dan memberikan ide-ide kreatifnya yang dijadikan dasar penyusunan masterplan smart city,” ujar peraih Inovatif Government Award (IGA) tahun 2018 ini.

Kemudian, Ali Mukhni menambahkan, Pariaman sebagai Kabupaten Terinovatif ke-2 di Indonesia, tentu akan menjadikan program Gerakan Menuju 100 Smart City ini sebagai jalan dan landasan dalam melaksanakan inovasi-inovasi tuntuk mewujudkan Padang Pariaman unggul, cerdas dan sejahtera.

“Kita juga menyadari, untuk mewujudkan Kabupaten cerdas tidak bisa lepas dari teknologi informatika dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sebagaimana yang dikenal dengan e-government,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Ali Mukhni pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efesiensi birokrasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tapi juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler,” tukuk Bupati 2 periode ini mengakhiri sambutannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Zahirman. S.Sos. MM. yang merupakan Ketua Tim Pelaksana Smart City Padang Pariaman, dalam laporannya mengungkapkan, bimtek tahap III ini akan focus pada pembahasan rencana masterplan dan menyusun quickwin berupa inovasi dan terobosan baru melalui ide dan gagasan dari seluruh OPD.

“Ada enam dimensi yang melandasi penyusunan masterplan Padang Pariaman menuju Smart City, yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment,” katanya.

Nantinya, masterplan tersebut akan menjadi acuan menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan smart city di tingkat pusat dan daerah, ujarnya.

“Titik akhir dari bimtek ini adalah masterplan smart city Kabupaten Padang Pariaman yang akan dipaparkan dalam Rakor Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo pada bulan Desember,” jelas mantan Kabag Humas ini.

Sebagai pembimbing dan instruktur dalam Bimtek ini adalah Hari Kusdaryanto (Chief Strategic Officer Citiasia) dan DR. Hasyim Gautama, M.Sc (Kasubdit Layanan Aplikasi Informatika Kemenkominfo). (aji/rel)

Editor/Sumber: Siel Saputra

Tag: padang-pariaman,sumatra-barat

Turunkan Angka Kebakaran, Satuan Pol PP dan Damkar Pessel Lakukan Ini

Turunkan Angka Kebakaran, Satuan Pol PP dan Damkar Pessel Lakukan Ini

PARIWARA SATPOL PP DAN DAMKAR PESISIR SELATAN — Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir…

Hindari Potensi Penyakit Kanker Serviks dengan 6 Cara Ini

Hindari Potensi Penyakit Kanker Serviks dengan 6 Cara Ini

KESEHATAN – Ada sejumlah penyakit yang hanya menjangkit perempuan. Yang sering kita dengar adalah kanker serviks yang…

Mulai Dibangun, Dua Pasar di Mentawai ini Akan Hidup Kembali

Mulai Dibangun, Dua Pasar di Mentawai ini Akan Hidup Kembali

MENTAWAI – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Kepulauan, lakukan Revitalisasi…

Audisi Bulutangkis PB Djarum Dituding Mengeksploitasi Anak, Begini Respon Kak Seto

Audisi Bulutangkis PB Djarum Dituding Mengeksploitasi Anak, Begini Respon Kak Seto

NASIONAL – PB Djarum mengumumkan bahwa lembaganya akan mengehentikan audisi beasiswa bulutangkis pada tahun 2020 karena…

Meriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, Pemko Pariaman Gelar Tabligh Akbar

Meriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H, Pemko Pariaman Gelar Tabligh Akbar

PARIAMAN – Pemko Pariaman adakan Tabligh Akbar sambut tahun baru 1 Muharram 1441 H, yang dilaksanakan di pentas seni…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer