Connect with us

beritasumbar

SONSONG PILKADA 2020, KPU LIMAPULUH KOTA BUTUHKAN 5.572 PETUGAS KPPS – siarminang.net

SONSONG PILKADA 2020, KPU LIMAPULUH KOTA BUTUHKAN 5.572 PETUGAS KPPS – Beritasumbar.com

Tanjung Pati, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat membutuhkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyonsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, dimana jumlahnya yang dibutuhkan mencapai 5.572 orang.

Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijon saat dihubungi, Sabtu (10/10) mengatakan petugas tersebut nantinya akan ditempatkan pada 796 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana setiap TPS bakal diisi 7 orang petugas KPPS.

“Untuk KPPS yang dibutuhkan sebanyak 7 orang petugas. Untuk Pilkada 2020, di Limapuluh Kota ada 796 TPS,” kata dia yang juga mantan dosen di salah satu perguruan tinggi swasta itu.

Ia mengatakan selain petugas KPPS, pihaknya juga memerlukan dua orang yang akan ditugaskan sebagai petugas ketertiban untuk masing-masing TPS. 

“Kita juga membutuhkan petugas ketertiban TPS. Jadi total tenaga KPPS dan petugas ketertiban yang dibutuhkan mencapai 7.164 orang,” katanya. 

Sementara, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Pemilih, dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Limapuluh Kota, Arwantri mengatakan ada beberapa syarat untuk seseorang jika ia menjadi anggota KPPS.

Ia merincikan, pertama harus Warga Negara Indonesia (WNI) serta setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang undang dasar 1945 dan NKRI.

Kedua, calon anggota KPPS harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil

Ketiga, bukan anggota atau pengurus partai politik, serta berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun. 

Keempat, tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) selama menjadi penyelenggara Pemilu dan Pilkada, serta tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu.

“Selain itu juga tidak menjadi tim sukses peserta Pemilu, tidak pernah dipidana paling lama lima tahun, dan tidak pernah menjadi KPPS selama dua periode Pemilu dan/atau Pilkada dan serta sehat jasmani maupun rohani,” jelasnya. 

Adapun penerimaan pendaftaran dilakukan di PPS masing-masing nagari yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota pada 12-18 Oktober 2020. 

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 26 Oktober sampai dengan 1 November 2020.

Sementara penyampaian hasil seleksi KPPS disampaikan pada 11-23 November 2020.

“Sebelumnya, pada 26 Oktober sampai dengan 1 November 2020, kita meminta masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS tersebut. Selanjutnya pengumuman hasil klarifikasi pada 8-10 November 2020,” katanya.

Arwantri menambahkan, pada 24-30 November 2020, calon KPPS tersebut akan menjalani Rapid Test, sebelum petugas KPPS itu nantinya dilantik pada 1-2 Desember 2020. Setelah itu mereka akan diberikan pembekalan mengenati tata kerja mereka dalam Pilkada 2020.

Seperti diketahui, pada tahun 2020 ini Kabupaten Limapuluh Kota menyelenggarakan dua pemilihan, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota.



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

beritasumbar

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – siarminang.net

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam – Beritasumbar.com

Jakarta, siarminang.net – Untuk menuntaskan pembangunan Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kegigihan Bupati dan Wabup Limapuluh Kota untuk menuntaskan pembangunan Monumen PDRI di era Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) akhirnya membuahkan hasil.

Menko Polhukam pada Rabu (3/3) mengundang Kementrian PUPR, Keuangan, Pendidikan, Bappenas, Sosial, Menhankam, Gubernur Sumbar, Bupati Limapuluh Kota, Agam, Unand dan lain-lain membahas percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi, Sumatra Barat.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara untuk keberlanjutan monumen tersebut.

“Perjuangan kita sebelum menjadi kepala daerah alhamdulillah sekarang membuahkan hasil yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa PDRI memang merupakan sejarah penting di Indonesia yang mesti mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

Sementara Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan dalam waktu dekat dana proyek pembangunan Kawasan Monumen Bela Negara akan segera turun.

“Percapatan pembangunan segara dilanjutkan, ini menjadi langkah bersejarah bagi Limapuluh Kota,” ujarnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan Pemerintah Pusat mendukung penuh percepatan pembangunan kawasan monumen tersebut.

Bentuk dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait membahas perlunya menyepakati dasar hukum percepatan pembangunan monumen bela negara.

Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan guna mematangkan konsep penyelesaiannya, sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

Seperti diketahui sejatinya pembangunan monumen tersebut merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak 2013. (Rel)



Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – siarminang.net

Lantik Ny.Lira Rizki Kurniawan Nakasri Sebagai Ketua Dekranasda Limapuluh Kota, Ini Pesan Dekranasda Sumbar – Beritasumbar.com

Padang, siarminang.net – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Barat, Ny. Harnely Mahyeldi melantik 11 orang Ketua Dekranasda kabupaten dan kota daerah itu di Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (3/3).

Salah satu yang dilantik adalah Ketua Dekranasda Kabupaten Limapuluh Kota, Ny. Lira Rizki Kurniawan Nakasri. Dalam pelantikan itu Ny. Lira tampak menggunakan pakaian tenun khas Kubang Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia mengatakan ke depan bisa bekerja sama untuk membawa kemajuan terhadap IKM dan UMKM Kabupaten Limapuluh Kota yang sejatinya memiliki banyak potensi pengrajin.

“Semoga kita bersama bisa membawa kemajuan bagi industri dan deskranada di Limapuluh Kota,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat Ny.Hj.Harneli Mahyeldi, mengucapkan selamat kepada Ketua Dekranasda masa bhakti 2021-2024 yang baru saja dilantik. 

Amanah tersebut katanya, agar dapat dilanjutkan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

“Pelantikan ini bukan hanya seremonial belaka, namun dibalik itu terdapat tanggung jawab besar dalam mengembangkan produk kerajinan lokal daerah ” tutur Hj Harneli Mahyeldi.

Ny.Harneli Mahyeldi mengatakan, bahwa Dekranasda dalam menjalankan fungsinya yakni membantu pemerintah dalam menggali, melestarikan dan membina kerajinan di daerah.

“Segala inovasi desain ditengah revolusi industri 4.0 harus dimaksimalkan. Sehingga, hasil kerajinan dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun di mancanegara,” tuturnya.(Rel)



Sumber

Baca Selengkapnya

beritasumbar

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – siarminang.net

Target Vaksinasi Melebihi Penduduk, Dinkes Padang Panjang Pertanyakan Data Pemprov Sumbar – Beritasumbar.com

Padang Panjang, siarminang.net – Pelaksanaan vaksinasi tahap II yang menyasar petugas publik, Pemrov Sumbar  memberikan target kepada Pemko Padang Panjang  dengan sasaran sebanyak 59.516 orang.

Target tersebut melebihi melebihi jumlah penduduk yang hanya 56.311 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020.

“Data ini tidak realistis. Sudah kita konfirmasi dan pertanyakan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jawaban yang kita dapat, data berasal dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN),” jelas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Nuryanuwar, Rabu (3/3).

Jumlah sasaran sebanyak 59.516 itu, sebutnya sama persis jumlahnya dengan sasaran untuk Kota Padang yang notabenenya adalah ibukota provinsi dengan jumlah penduduk mencapai satu juta kurang, atau persisnya 909.040 berdasarkan hasil SP 2020.

Merujuk kepada data BPS, 56.311 jiwa warga Padang Panjang sudah masuk semua kelompok umur. Mulai dari 0 tahun sampai ke 75 tahun ke atas.

Sementara dalam vaksinasi, kelompok 0-18 tahun belum dapat dijadikan sebagai sasaran vaksinasi.

Pemkot Padang Panjang akan mengupayakan data ini terkonfirmasi ke pusat dan diubah sesuai dengan angka riil sasaran yang sebenarnya. “Karena kalau untuk vaksinasi pelayan publik, jumlahnya hanya ribuan, tidak mencapai puluhan ribu,” katanya.

Ia menjelasakan untuk vaksinasi pelayan publik ini Padang Panjang hanya diberi jatah vaksin 6.500 dosis untuk 3.250 sasaran dari TNI/Polri, ASN dan BUMN/BUMD.

Targetnya, selama Maret 2021 ini, vaksinasi tahap II tuntas dan baru fokus ke tahapan berikutnya dengan sasaran lanjut usia. Untuk vaksinasi lanjut usia, berdasarkan data rilis KPCPEN, Padang Panjang ditarget sasaran sebanyak 4.882 orang. (Rel)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer