Connect with us

News

Status Mahar Politik Sandiaga Uno akan Diumumkan, Begini Kata Bawaslu

Status Mahar Politik Sandiaga Uno akan Diumumkan, Begini Kata Bawaslu


POLITIK – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan status kasus mahar politik yang diduga dilakukan oleh Cawapres Sandiaga Uno akan diumumkan pada Jumat (31/8). Bawaslu menggelar rapat pleno untuk menentukan status kasus tersebut pada Kamis (30/8) malam.

“Kami akan melakukan pleno pukul 22.00 WIB,” ujar Fritz, Kamis malam.

Dia mengatakan, hasil pleno itu akan diumumkan pada Jumat siang. “Setelah shalat Jumat kami umumkan,” tuturnya.

Dikutip dari laman Republika.co.id, sebelumnya, anggota Bawaslu lainnya, Ratna Dewi Pettalolo, mengatakan hasil penelusuran terhadap atas kasus dugaan mahar politik ini sudah selesai. Selanjutnya, dalam pleno, hasil itu akan dipaparkan kepada pimpinan Bawaslu.

“Kajian terhadap kasus itu sudah selesai, tetapi kan harus diplenokan. Apakah pleno setuju atau tidak dengan hasil kajiannya? Sebab kan putusan tertinggi ada di pleno,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil kajian Bawaslu, sejauh ini belum ada titik terang dari kasus dugaan mahar politik Sandiaga Uno. “Masih sama seperti kemarin,” kata Ratna.

Sementara itu, pada Rabu (29/8), dia mengungkapkan, proses penelusuran terhadap dugaan mahar politik yang dilakukan oleh cawapres Sandiaga Uno belum menemukan titik terang. Bawaslu mengkritisi sikap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief yang selalu absen ketika diminta datang ke Bawaslu untuk memberikan keterangan atas kasus tersebut.

“Kalau kita melihat dari laporan, kemudian barang bukti yang diajukan, ya memang belum memberikan sebuah gambaran yang terang terkait peristiwa ini (dugaan mahar politik oleh Sandiaga Uno),” ujar Ratna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia mengatakan, dari laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor, sebenarnya harus dilakukan pembuktian materiil. “Karena pelapor tidak juga melihat langsung, hanya mendengar dari orang lain, kemudian barang bukti yang diajukan kita lihat sangat minim, artinya belum memberi petunjuk yang jelas tengang perbuatan itu. Jadi memang kasus ini berdasarkan klarfikasi yang kita lakukan kepada pelapor dan dua saksi, memang belum memberi petunjuk yang terang,” kata Ratna.

Ratna pun memberikan penekanan jika kehadiran Andi Arief, sangat penting untuk memperjelas apakah peristiwa pemberian mahar politik itu ada atau tidak. Karena Andi tidak pernah datang pada empat kali pemanggilan Bawaslu, maka mereka tidak dapatkan keterangan itu.

Namun, Ratna pun mengungkapkan jika panggilan Bawaslu sifatnya mengundang untuk memberikan keterangan. Maka Bawaslu tidak memiliki upaya untuk memaksa dia hadir atau tidak.

“Sebenernya seseorang yang baik itu dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Sehingga publik tidak bertanya-tanya. Kami sebenarnya berharap dia datang, kami sudah menyesuaikan waktu, itu kan sebenernya permintaan dia, hari Jumat kemudian jadi hari Senin,” tutur Ratna.

Sebagaimana diketahui, pelaporan terhadap dugaan mahar politik Sandiaga Uno diawali oleh cicitan Andi Arief di akun Twitter-nya. Andi menyebut Prabowo Subianto sebagai “jenderal kardus”.

Hal itu disebabkan Prabowo yang menjadikan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden pendampingnya. Untuk hal itu, Andi menyebut Sandiaga Uno telah memberikan uang sebesar Rp 500 miliar untuk dua partai koalisi Gerindra, yakni PAN dan PKS. Sandiaga sempat memberikan penjelasan dan menyampaikan bahwa uang yang diberikan untuk kepentingan kampanye PAN dan PKS. (rep)

SERANG — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang memutuskan ajaran Kerajaan Ubur-ubur sesat dan menyesatkan….

NASIONAL – Penceramah ustadz Abdul Somad (UAS) mengisi tausyiah di dalam acara syukuran dan doa bersama di Kompleks…

BUKITTINGGI — Pariwisata mempunyai multiplier effect yang memberikan pengaruh yang kuat pada lingkungan sekitarnya…

KUPANG — Menyikapi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang yang mencoret Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD…

PADANG PARIAMAN – Bupati Padang Pariaman Ali Muhkni sepakati kerjasama dengan Investor Asing hanya butuh waktu setengah…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer