Connect with us

beritasumbar

Tak Berpenghasilan Tetap Didenda – siarminang.net

Tak Berpenghasilan Tetap Didenda – Beritasumbar.com

Bukittinggi, siarminang.net – KPP Pratama Bukittinggi mengimbau masyarakat wajib pajak pribadi atau badan, meski tak berpenghasilan diwajibkan melaporkan SPT tahunan 2020 sebelum jatuh tempo, guna menghindari sanksi administrasi berupa denda.

“Batas akhir pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi 31 Maret 2021, dan DPT tahunan badan 30 April 2021,” kata Kasubag Umum KPP Pratama Bukittinggi, Wismar, di Bukittinggi, Minggu (21/2/2021).

Ia menegaskan, meski wajib pajak baik pribadi atau badan mengalami kerugian akibat terdampak pandemi Covid-19, laporan SPT tahunan tetap wajib dilaporkan.

“Badan atau pribadi yang mengalami kebangkrutan akibat terdampak Covid 19, dan mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT tahunan, tetap dikenakan saksi administrasi berupa denda. Dendanya itu, setelah terbit tagihan baru bayar,” katanya.

Disebutkan Wismar, SPT tahunan itu melaporkan kegiatan atau penghasilan. Pada SPT badan tersebut ada penghasilan dan biaya. Kalau biaya lebih besar dari pendapatan, artinya rugi dan rugi itu tak dikenakan pajak.

“Keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan, untuk pribadi didenda Rp100 dan untuk badan dengan denda Rp1 juta,” ucapnya.

Dia menegaskan, keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan, kendati tidak berpenghasilan wajib pajak tetap diminta membayar denda tersebut.

Menurut dia, pengampunan untuk mereka yang terlambat melaporkan SPT tahunan, upaya hukum untuk itu ada yaitu, bisa mengajukan penghapusan sanksi.

“Untuk pengapusan sanksi itu, syaratnya permohonan yang dibuat wajib pajak, melaporkan ke KPP dengan mengasih alasan. Formulirnya ada untuk pengapusan atau pengurangan sanksi administrasi itu,” tuturnya.

KPP Pratama Bukittinggi membidangi lima wilayah, yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. (Adil)



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

beritasumbar

37 Kandidat Bertarung Di Pilwanag Serentak Sijunjung 2021 Ikuti Tes Tertulis – siarminang.net

37 Kandidat Bertarung Di Pilwanag Serentak Sijunjung 2021 Ikuti Tes Tertulis – Beritasumbar.com

Sijunjung, siarminang.net – Sebanyak 37 ( tiga puluh tujuh) orang putra terbaik  5 (lima) Nagari di Kabupaten Sijunjung berebut tiket untuk masuk 5 (lima) bursa Calon Wali (cawali) Nagari, dimana mereka ini mengikuti tes tertulis di SKB Muaro pada Kamis (25/2).

Jumlah peserta yang ikut tertulis mengerucut menjadi 25 nama yang masuk menjadi cawali, lima nama yang memiliki nilai tertinggi yang berhak untuk ikut kepada proses pemilihan wali nagari selanjutnya, kata Ketua Panitia Pemilihan Wali nagari Serentak Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Zefnihan.

Zefnihan  yang juga sebagai Sekdakab Sijunjung itu mengatakan hasil tes tertulis memiliki bobot penilaian sebesar 60 persen.

Sedang yang 40 persen lagi kombinasi dari pengalaman kerja dari daftar riwayat hidup, usia cawali.kombinasi dari dua item penilaian inilah yang menjadi hasil total nilai peserta.

Selesai tes tertulis, panitia langsung mengeluarkan akhir dari masing-masing peserta per nagari. Supaya tidak ada penilaian negatif kepada panitia seperti tahun lalu.

Adapun hasil tes tersebut, Pertama Nagari Tanjung Bonai Aur kecamatan Sumpur Kudus yang ikuti tes sebanyak 7 ( tujuh) orang dengan peringkat nilai, pertama Dori Kurniadi, kedua Umar Amris, ketiga Hendra Basri, keempat Wawan, kelima Nofrieldi, keenam Zulma Fitra, ketujuh Jonrisman.

Nagari Tanjung kecamatan Koto VII, pertama Rispondi, kedua Herman Saleh, ketiga Defrizal, keempat Muharis, kelima Syahrel, keenam Hasri Amra, ketujuh Dedi Markudus, kedelapan Sukardi..

Nagari Padang Laweh kecamatan Koto VII pertama Yos Jodi, kedua Nato Siswandi, ketiga Nurbasri, keempat Desman, kelima Jouharuddin, keenam Hasri Amra, ketujuh Mardin.

Nagari Batu Manjulur kecamatan Kupitan pertama Ari Yatman, kedua Sutrisno, ketiga April Muhammad, keempat Aprizal, kelima Syamsuar, keenam Sepliandi, ketujuh Hariadi.

Nagari Sungai Betung kecamatan Kamang Baru pertama Indra Susila, kedua Arisman, ketiga Samsudin, keempat Bemel Ismanto, kelima Syapriadi, keenam Zainur, ketujuh Suwardi, kedelapan Walikin.

Reking satu sampai lima, bisa mengikuti proses pilwana selanjut. Pengundian nomor urut sampai pada proses pemilihan nanti, kepala Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Nagari Khamsiardi. Tahun ini ada 16 nagari yang ikut pilwana serentak. Lima Nagari ini yang lebih dari 5 ( lima) orang bakal calon wali nagarinya. Sedangkan yang 11 ( sebelas ) nagari lainnya hanya dua sampai lima orang bacawali.  jelas khamsiardi. (Alim)



Sumber

Baca Selengkapnya

audy

Presiden Jokowi Lantik Mahyeldi-Audi bersama Dua Gubernur dan Wagub lainnya, Masa Bakti Hingga 2024 – siarminang.net

Presiden Jokowi Lantik Mahyeldi-Audi bersama Dua Gubernur dan Wagub lainnya, Masa Bakti Hingga 2024 – Beritasumbar.com

Jakarta, siarminang.net – Presiden Joko Widodo melantik tiga pasang gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kamis, (25/2), dimana pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pasangan calon gubernur dan wakilnya yang dilantik diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Audy Joinaldy, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, dan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu
Rohidin Mersyah dan E.H. Rosjonsyah.

Ketiga pasangan terpilih tersebut terlebih dahulu menerima petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia yang dilakukan di ruang kredensial, Istana Merdeka.

Selanjutnya, para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut menjalani prosesi kirab dari Istana Merdeka ke Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pelantikan yang kemudian digelar di Istana Negara bagi ketiga pasangan terpilih tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengambil sumpah jabatan bagi pihak-pihak yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Dengan demikian, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut telah secara resmi mengemban amanah jabatannya untuk periode 2021 hingga 2024 mendatang.

Acara pelantikan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas yang hadir. (Rel)



Sumber

Baca Selengkapnya

bawaslu limapuluh kota

Pelanggaran Netralitas ASN-Wali Nagari Di Limapuluh Kota Selama Pilkada 2020, Ini Rinciannya – siarminang.net

Pelanggaran Netralitas ASN-Wali Nagari Di Limapuluh Kota Selama Pilkada 2020, Ini Rinciannya – Beritasumbar.com

Sarilamak, siarminang.net – Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat, empat pelanggaran yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan wali nagari terkait netralitas mereka saat pesta demorasi tersebut.

“Dari empat pelanggaran tersebut, dua diantaranya melibatkan ASN dan dua lagi dari kalangan wali nagari,” kata Komisioner Bawaslu Limapuluh Kota Ismet Aljannata, di Sarilamak, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam rapat koordinasi hasil pengawasan pada pemilihan kepala daerah serentak 2020 di salah satu resto di Kawasan Tanjung Pati.

Ia merincikan, kasus ASN yang terlibat politik praktis terjadi pada Februari 2020, dimana yang bersangkutan mendeklarasikan diri sebagai sebagai bakal pasangan.

Untuk tindak lanjutnya, Bawaslu Limapuluh Kota menyampaikan ke Komisi ASN dan KASN memberikan peringatan sedang. Akan tetapi saat teguran keluar, yang bersangkutan telah memasuki pensiun.

Kasus kedua yaitu adanya ASN dari kalangan guru yang ikut kampanye salah satu pasangan calon, dan bersangkutan disanksi penundaan kenaikkan gaji dan pangkat selama satu tahun.

“Selain ASN wali nagari ada dua, dan kita sudah rekomendasikan ke pemerintah daerah untuk diberikan sanksi,” kata mantan Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Dua kasus yang melibatkan wali nagari yang ikut kampanye pasangan calon, satu diantaranya ikut kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota dan satu lagi ikut kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

Ismet mengemukakan, ASN yang terlibat kasus terkait netralitas saat pilkada mereka tidak memahami Undang-Undang ASN tersebut.

“Kita berharap KASN dan pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi, sehingga mereka mengetahui apa yang diperbolehkan dan dilarang sebagai aparatur dan perangkat nagari di Limapuluh Kota,” imbaunya.

Sementara itu Asisten I Pemkab Limapuluh Kota Deddy Permana mengemukakan pelanggaran terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Limapuluh Kota termasuk rendah dibanding daerah-daerah lain di Sumbar.

“Ini langkah yang sangat baik, ASN yang terlibat politik praktis dapat ditekan dan diantisipasi oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait,” kata dia.

Ke depannya pihaknya akan lebih menyosialisasikannya kepada ASN terkait politik praktis ini, sehingga pada pesta demokrasi ke depannya tidak ada lagi mengorbankan ASN. (Mar)



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer