Connect with us

News

Telan Dana 134 Miliar, Pembangunan RSUD Pasbar Resmi Dimulai

Telan Dana 134 Miliar, Pembangunan RSUD Pasbar Resmi Dimulai


Senin, 27 Agustus 2018 – 20:57:58 WIB – 368

Bupati Pasaman Barat Syahiran saat meletakkan batu pertama pembangunan RSUD kabupaten Pasaman Barat.

PASAMAN BARAT – Pembangunan gedung Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) Pasaman Barat, Sumatera Barat Tahap I resmi dimulai. Dimulainya pembangunan itu ditandakan dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Pasaman Barat, Syahiran, Senin (27/8/2018).

Pembangunan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 134.859.961.000,- (Seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD dan DAK Fisik tahun 2018 tersebut dikerjakan oleh PT. Mam Energindo, Kso PT. Telaga Gelang Indonesia.

Bupati Pasaman Barat Syahiran menyampaikan, Pembangunan RSUD tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat Pasaman Barat dan sekitarnya.

“Pembangunan infrastruktur kesehatan di Pasaman Barat merupakan proritas utama kita. Saya dan Wakil Bupati bersama seluruh Anggota DPRD Pasaman Barat sepakat bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu proritas yang selalu harus ditingkatkan”, Katanya.

Pemerintah Daerah Pasaman Barat sangat menginginkan semua pembangunan di bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal. “Pembangunan gedung RSUD Pasbar harus bersama-sama kita awas”, ujarnya.

Ia juga berharap agar semua pihak terkait dalam pelaksanaan proyek dapat melakukan pekerjaan sesuai peraturan, sehingga nantinya menghasilkan bangunan yang bermutu dan berkwalitas baik. “Bagi kontraktor saya tekankan agar menjaga kualitas bangunan yang dikerjakan”, tegasnya

Selain itu, Ketua DPRD Pasbar H. Dalius juga meyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat beserta jajarannya yang telah mampu menggagas serta merealisasikan pembangunan rumah sakit RSUD tersebut.

“Pembangunan rumah sakit ini merupakan sebuah bukti nyata usaha dan kemauan Bupati dan Wakil Bupati untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih baik”, kata Dalius.

Sementara itu , Direktur Teknik PT Mam Energindo Hendri, didampingi Kepala RSUD Jambak, Budi Sujono, mengatakan akan mengerjakan pembangunan RSUD Pasaman barat dengan semaksiml mingkin.

“Kita akan memperkerjakan minimal 100 orang tenaga kerja yang ada dan melibatkan warga sekitar,” katanya.

Pihaknya juga berharap dukungan semua pihak untuk kelancaran pembangunan RSUD Jambak. “Kontrak kerja pembangunan RSUD selama 720 hari dan dikerjakan tahun jamak. Namun sampai Desember 2018 ini kita menargetkan gedung rawat jalan selesai. Kami mohon dukungan semua pihak untuk kelancarannya,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat, TP4D Pasaman Barat, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan pihak terkait lainnya. (EL)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: daerah,metro,pasaman-barat,sumatra-barat

Usai Senam bersama ASN, Ini Pesan Wawako Genius Umar

Usai Senam bersama ASN, Ini Pesan Wawako Genius Umar

PARIAMAN — Wakil Walikota Pariaman Genius Umar beri arahan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemko Pariaman, tentang…

Wirabraja Merah Putih Adventure Offroad 2018 di Payakumbuh, Ratusan Offroader Unjuk Gigi

Wirabraja Merah Putih Adventure Offroad 2018 di Payakumbuh, Ratusan Offroader Unjuk Gigi

PAYAKUMBUH – Wirabraja Merah Putih Adventure Extreme Offroad 2018 resmi ditabuh dengan dilepasnya Offroader Oleh…

Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas

Siapa yang Harus Menanggung Kerugian Akibat Bencana Alam, Padahal Pemerintah Dananya Terbatas

Oleh: Abdullah Amrin, SE.,M.M.

Bencana alam berupa gempa bumi berkekuatan 7 Skala Richter (SR) mengguncang kawasan…

Seniman Yunani, Nephele Tsantaki Gelar Pameran Tunggal Kriya Keramik di Bukittinggi

Seniman Yunani, Nephele Tsantaki Gelar Pameran Tunggal Kriya Keramik di Bukittinggi

BUKITTINGGI – Nephele Tsantaki seniman asal Yunani menggelar pameran tunggal kriya keramik di lantai dasar gedung…

Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019

Risiko Konflik dalam Pileg dan Pilpres 2019

Oleh: Abdullah Amrin, SE., M.M.

Beberapa bulan lagi, tepatnya pada hari Rabu, 17 April 2019 kita akan…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Fadli Zon Beri Kritik Soal Anggaran Dana Kartu Prakerja – Fadli Zon

Juliari Korupsi Bansos, Fadli Zon: Kesempatan Bikin Orang Jadi Maling


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon tak henti-hentinya memberikan kritik kepada pemerintah. Kali ini, ia mengkritik terkait anggaran penambahan Rp 10 triliun untuk Program Kartu Prakerja yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai program itu hanya buang-buang uang saja dan seharusnya program tersebut bisa diberikan pemerintah secara gratis, apalagi kini masyarakat banyak terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. 

Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli di akun Twitternya yang dilihat Selasa, 20 Juli 2021.

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran tersebut bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. 

elain itu anggaran Rp 10 triliun juga dikatakan Fadli bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dengan ditambahnya anggaran senilai Rp 10 triliun, diharapkan peserta program Kartu Pra Kerja dapat meningkat hingga 2,8 juta orang. Totalnya, pemerintah sudah menggelontorkan Rp 30 triliun untuk Program Kartu Pra Kerja dengan 8,4 juta peserta yang terlibat.

Perempuan yang kerap di sapa Ani itu mengatakan penambahan anggaran program Kartu Pra Kerja itu berdasarkan hasil survei internal. Adapun harapannya penambahan anggaran tersebut bisa membantu masyarakat yang sedang mencari kerja ataupun terkena PHK

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Buang-buang Uang, Sebaiknya Bayar Insentif Nakes! – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Kebijakan Bansos COVID-19 Bermasalah Sejak Awal


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan, Program Kartu  Prakerja merupakan program yang hanya buang-buang uang. Oleh sebab itu, dia mengkritik keras ketika pemerintah mengumukan akan menambah Rp10 triliun untuk program tersebut.

Penambahan anggaran itu diklaim pemerintah sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19. Fadli Zon menilai, seharusnya pelatihan itu bisa diberikan pemerintah secara cuma-cuma.

“Ini Program Kartu Prakerja tak jelas, buang-buang uang untuk pelatihan padahal bisa gratis,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon pada Minggu (18/07/2021).

Alih-alih digelontorkan untuk program tersebut, menurutnya lebih baik anggaran bisa dipakai untuk memberikan bantuan uang tunai terhadap masyarakat yang terkena PHK. Selain itu anggaran Rp10 triliun juga dikatakan Fadli Zon bisa diberikan untuk tenaga kesehatan dalam bentuk intensif dan kebutuhan rumah sakit lainnya.

“Sebaiknya uang Kartu Prakerja langsung diberikan pada mereka yang terkena PHK atau kasih insentif nakes dan bayar utang rumah sakit,” tuturnya.

Sebelumnya disebutkan, Pemerintah akan menambah anggaran untuk program Kartu Prakerja hingga Rp10 triliun sebagai bagian dari perlindungan sosial selama pandemi COVID-19. Semula, pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk program tersebut dengan sasaran 5,6 juta orang peserta.

“Kami akan tambahkan Rp10 triliun lagi, sehingga program Kartu Prakerja tadi bisa menambah 2,8 juta peserta, sehingga total anggaran menjadi Rp30 triliun dengan total 8,4 juta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/07/2021). 

Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, kenaikan anggaran tersebut karena hasil survei menunjukkan bahwa program terbukti cukup membantu para pencari kerja atau yang terkena PHK selama pandemi COVID-19. 

Mekanisme program Kartu Prakerja tambahan ini masih sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Setiap penerima akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta dan mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan untuk 4 bulan.

Adapun total jumlah bantuan yang didapatkan sebesar Rp2,4 juta. Tiap peserta juga akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu setiap kali mengisi survei.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ngawur Mana Militernya? – Fadli Zon

Dana Haji Mau Dipakai Perkuat Rupiah, Tanya Fadli Zon: Pemilik Dana Rela Uangnya Dipakai?


Anggota DPRI RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam pernyataannya, Muhadjir menyebut Indonesia berada di kondisi darurat militer dalam menangani pandemi Covid-19.

Melalui akun Twitter–nya, @fadlizon, Fadli Zon menilai pernyataan Muhadjir asal-asalan alias ngawur.

Ia menyesalkan penggunaan istilah darurat militer dalam pernyataan Menko PMK ini.

Pernyataan ini ngawur, kok bisa mengatakan sekarang darurat militer. Mana militernya ?” tulis Fadli Zon, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, pernyataan dari Muhadjir menambah bukti, koordinasi pemerintah penanganan Covid-19 yang kurang. https://d-1023473858618586686.ampproject.net/2107030008001/frame.html

Sirkus pernyataan ini hanya menambah daftar kurangnya konsep n pengetahuan elementer plus koordinasi penanganan covid,” katanya.

Selain Fadli Zon, kritik juga datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua PKS Sukamta, pernyataan Menko PMK ngawur dan semakin menunjukkan pemerintah masih gagal membangun koordinasi di internal mereka.

“Sudah hampir satu setengah tahun pandemi covid, masih saja pejabat pemerintah buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan dan tidak punya pijakan hukum yang jelas,” katanya kepada Tribunnews, Minggu (17/7/2021).

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer