Connect with us

News

Terciduk Lagi Indehoi di Atom Center Padang, Seorang Diduga PSK Digiring Pol PP

Terciduk Lagi Indehoi di Atom Center Padang, Seorang Diduga PSK Digiring Pol PP

[ad_1]

Rabu, 01 Agustus 2018 – 20:40:37 WIB – 52

Satu wanita diduga PSK dan lelaki hidung belang terjaring razia Satpol PP Padang di kawasan Atom Center,Senin (31/7).

PADANG – Meski Satpol PP Kota Padang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan di kawasan Atom Center tidak membuat jera, pasalnya lagi-lagi seorang wanita diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) terjaring dalam pengawasan di kawasan itu, Senin (30/7/2018) menjelang magrib.

PLT Kasat Pol PP Yasdrion mengatakan bahwa wanita dengan inisial DL (28) ini ditertibkan menjelang magrib, yang mana petugas sedang kembali ke Mako untuk melaksanakan apel pergantian shiff, tak berselang lama petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa seorang wanita dengan seorang laki-laki masuk ke dalam ruangan kosong yang mengakibatkan masyarakat setempat menjadi resah.

“Setelah kita diberitahu oleh masyarakat, kita langsung menindak lanjuti, ternyata benar ada seorang PSK yang lagi melayani laki-laki hidung belang di dalam ruangan tersebut,” ucap Yadrison

Keduanya dibawa petugas ke Mako Satpol PP Jalan Tan Malaka Padang, untuk didata dan dimintai keterangannya.

“Jelas wanita ini sudah melanggar Perda 11 Tahun 2005 / No 4 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat dan untuk tindakan lebih lanjut wanita ini kita kirim ke Andam Dewi untuk pembinaan,” ungkap Yadrison.

Yadrison berharap jangan sampai terhenti kerja sama semua pihak dalam melakukan pengawasan terhadap Atom Center dan Padang Theater ini semoga terus berlanjut supaya tidak ada lagi kegiatan yang meresahkan di sana.

“Selain itu saya sangat berterima kasih kepada masyarakat setempat, semoga dengan kerja sama ini bisa menjadikan Kota Padang yang aman nyaman dan tertib, semoga perilaku oknum masyarakat yang menyimpang tersebut bisa di minimalisir dengan cara pengawasan rutin ini,” pungkasnya. (rel)

Editor/Sumber: Ikhlas Bakri

Tag: hukum,metro,padang,sumatra-barat

Terciduk Lagi Indehoi di Atom Center Padang, Seorang Diduga PSK Digiring Pol PP

Terciduk Lagi Indehoi di Atom Center Padang, Seorang Diduga PSK Digiring Pol PP

PADANG – Meski Satpol PP Kota Padang sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan di kawasan Atom Center tidak membuat…

Dini Hari Tadi, Gempa 4,8 SR Kembali Guncang Painan, Ini Penjelasan BMKG

Dini Hari Tadi, Gempa 4,8 SR Kembali Guncang Painan, Ini Penjelasan BMKG

PAINAN – Gempabumi tektonik 4,8 kembali mengguncang Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu, (1/8/2018) pukul 03.28 Wib. Gempa…

Bupati Syahiran Lepas 279 Orang JCH Asal Pasaman Barat, Ini Pesannya

Bupati Syahiran Lepas 279 Orang JCH Asal Pasaman Barat, Ini Pesannya

PASAMAN BARAT – Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Rabu (1/8/2018) melepas secara resmi sebanyak 279 orang Jamaah Calon…

Gunakan Ganja, 3 Pemuda Solok Diamankan Polisi di Rumah Makan

Gunakan Ganja, 3 Pemuda Solok Diamankan Polisi di Rumah Makan

SOLOK – Gunakan narkoba jenis Ganja, 3 orang pemuda di Kabupaten Solok, ditangkap jajaran Satuan Resnarkoba Polres…

Bocah Penderita Bocor Jantung  Ini Terima Bantuan Pengobatan dari ACT Sumbar

Bocah Penderita Bocor Jantung Ini Terima Bantuan Pengobatan dari ACT Sumbar

PADANG – Tim Program Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Barat kembali menyalurkan bantuan untuk biaya pengobatan yang…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer