Connect with us

News

Terungkap Ini Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP

Terungkap Ini Alasan Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP


Presiden Jokowi bersama Yudi Latif (kiri) (Foto: Dok. Istimewa)

POLITIK – Yudi Latief resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Surat itu dikirim tertanggal 7 Juni 2018, namun baru diterima Presiden Joko Widodo pada Jumat 8 Juni 2018 pagi ini.

Hampir sama seperti yang diutarakannya di akun Facebook pribadinya, salah satu alasan yang membuat dia mundur adalah memposisikan BPIP setara dengan kementerian, yang sebelumnya hanya berupa unit kerja presiden (UKP).

“Pak Yudi Latief setelah setahun di UKP dan BPIP merasa transformasi itu yang juga dikerjakan BPIP sudah hampir selesai itu tugasnya dianggap Pak Yudi Latief,” kata Jubir Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, di kantornya, Istana Negara, Jakarta, 8 Juni 2018.

Saat masih bernama UKP Pembinaan Idiologi Pancasila (PIP), Yudi memang selalu mendorong agar unit ini bisa setara dengan kementerian. Sehingga koordinasinya langsung, dan kurikulum mengenai Pancasila bisa langsung disinergikan dengan lembaga dan kementerian terkait.

Perjuangan itu, akhirnya terwujud pada Februari 2018. UKP PIP berubah menjadi BPIP, berdasarkan Kepres Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP. Sehingga tertanggal 28 Februari 2018, resmi menjadi badan yang setara dengan kementerian dan lembaga.

Namun menurut Johan, salah satu yang menjadi alasan Yudi mundur adalah faktor keluarga.

“Termasuk urusan keluarga yang membutuhkan perhatian besar dari Pak Yudu Latief,” kata Johan.

Berikut tulisan yang diunggah Yudi Latif di akun Facebook-nya pada Kamis dini hari.

TERIMA KASIH, MOHON PAMIT

Salam Pancasila!

Saudara-saudaraku yang budiman,

Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)–yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.

Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017. Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet. Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.

Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung. Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden.

Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas. Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan. Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden. Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah, untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri. Mengingat keterbatasan kewenangan lembaga yang telah disebutkan. Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui.

Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Terima kasih besar pada keswadayaan inisiatif masyarakat dan lembaga pemerintahan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok tanan air; bahkan seringkali kami tak mengenal waktu libur. Kepadatan kegiatan ini dikerjakan dengan menjalin kerjasama dengan inisiatif komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Suasana seperti itulah yang meyakinkan kami bahwa rasa tanggung jawab untuk secara gotong-royong menghidupkan Pancasila merupakan kekuatan positif yang membangkitkan optimisme.

Eksistensi UKP-PIP/BPIP berhasil bukan karena banyaknya klaim kegiatan yang dilakukan dengan bendera UKP-PIP/BPIP. Melainkan, ketika inisiatif program pembudayaan Pancasila oleh lembaga kenegaraan dan masyarakat bermekaran, meski tanpa keterlibatan dan bantuan UKP-PIP/BPIP.

Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas partisipasi semua pihak dalam mengarusutamakan kembali Pancasila dalam kehidupan publik.

Selanjutnya, harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga. Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan.

Pada titik ini, dari kesadaran penuh harus saya akui bahwa segala kekurangan dan kesalahan lembaga ini selama setahun lamanya merupakan tanggung jawab saya selaku Kepala Pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati saya ingin menghaturkan permohonan maaf pada seluruh rakyat Indonesia.

Pada segenap tim UKP-PIP/BPIP yang dengan gigih, bahu-membahu mengibarkan panji Pancasila, meski dengan segala keterbatasan dan kesulitan yang ada, apresiasi dan rasa terima kasih sepantasnya saya haturkan.

Saya mohon pamit. “Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali” (Alexander Pope, An Essay on Man).

Salam takzim,

Yudi Latif

(vv)

PADANG – Ratusan warga Muhammadiyah menghadiri Silaturahim dan buka bersama kader Muhammadiyah Drs. H. Darul Siska, di…

PADANG PARIAMAN – LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) adakan Konsultasi Daerah Multi Pemangku…

PADANG PARIAMAN – Wakil Bupati Suhatri Bur bertindak selaku inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kapten Inf…

TANAH DATAR – Dandim 0307 Tanah Datar di bawah komando Letkol Inf Edi Sigianto Harahap S.Pd, M.I, menjalin silaturahmi…

POLITIK – Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Mahfud MD menyebut penyerangan kantor surat kabar…





Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pertimbangkan Aspirasi Rakyat! – Fadli Zon

Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.

Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.

Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” cuitnya, dikutip Suara.com.

Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.

“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” tukasnya.

Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.

Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.

Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa,” ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.

Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.

Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.

“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Bagaimana Caranya Mencari ‘Keadilan’? – Fadli Zon

Fadli Zon Sebut Ideologi Komunis Ganas dan Kejam


Anggota DPR RI, Fadli Zon menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terkait 6 Laskar FPI ditembak mati polisi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan cara mencari keadilan atas kematian 6 Laskar FPI di tangan polisi.

Awalnya Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya menyebut bahwa memahami keadilan itu sulit untuk dilakukan.

Mahfud MD pun mengambil contoh pada sebuah kasus yang terjadi pada Fahri Hamzah melawan PKS.

Saat Mahkamah Agung (MA) menyatakan Fahri Hamzah menang Rp 30 miliar dari PKS, Fahri menyebut ada keadilan di Indonesia.

Namun, ketika kemenangan Rp30 miliar dibatalkan oleh Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, pastinya malah gantian politisi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut putusan MA adil.

Cuitan tersebut lah yang pada akhirnya menuai banyak komentar dari publik, termasuk salah satunya memdapatkan komentar dari Fadli Zon yang mengaitkan keadilan tersebut dengan kasus kematian 6 Laskar FPI yang baru-baru ini terjadi.

Fadli Zon mempertanyakan cara mencari keadilan dalam kasus kematian enam anak buah Rizieq Shihab itu.

“Bagaimana caranya mencari ‘keadilan’ bagi enam anggota FPI yang dibunuh polisi?” kata Fadli Zon dalam akun Twitter-nya.

Tak hanya itu saja, bahkan Fadli Zon juga menyindir dengan adanya peluang merealisasikan sila kedua Pancasila yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’.

“Ada peluang merealisasikan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’?” ujar Fadli Zon.

Diketahui, sebanyak 6 Laskar FPI tewas dalam aksi penembakan di Jalan Tol Jakarta – Cikampek, pada Senin 7 Desember 2020.

Dan kemudian keenam anggota FPI yang tewas ditembak mati itu, jenazahnya telah dimakamkan pada Rabu 9 Desember pagi.

Yang mana pada saat itu lima jenazah dimakamkan di Megamendung, kabupaten Bogor, yakni Andi Oktiawan (33), Faiz Ahmad Syukur (22), Ahmad Sofiyan alias Ambon (26), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Reza (20).

Dan sementara satu jenazah lainnya yakni Luthfil Hakim (25) dimakamkan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Menurut kepolisian, insiden tersebut berawal saat anggota polisi tengah menyelidiki informasi adanya rencana pengarahan massa jelang pemeriksaan Rizieq terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Sehingga Pihak Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan mengikuti kelompok yang diduga simpatisan Rizieq.

Selanjutnya, ada dua kendaraan yang ditumpangi kelompok simpatisan Rizieq memepet kendaraan milik anggota kepolisian.

Diduga mereka sempat menembak ke arah kendaraan milik anggota polisi. Hingga akhirnya, kejadian itu membuat anggota polisi di lapangan mengambil tindakan tegas terukur.

Namun, kronologi dari kepolisian tersebut berbeda dengan kronologi versi FPI. FPI justru menuding polisi yang lebih dulu memepet mereka

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Tak Ada Terorisme Dalam Islam – Fadli Zon

Sambut Curhatan Fahri Soal Harga Tes Corona, Fadli Zon: Peluang di Tengah Kesempitan


Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon melontarkan kontra narasi atas wacana Terorisme yang cenderung dihubungkan dengan Islam.

Ia ungkap pendapatnya melalui laman twitter @fadlizon pada Jum’at tanggal 18 – Desember 2020.

Fadli menanggapi pernyataan polisi dalam sebuah pemberitaan yang mengungkap Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah.

Keterangan didalamnya memuat tentang pergerakan Jaringan Terorisme Jama’ah Islamiah (JI) yang telah menyebar di 20.067 kotak amal ke beberapa wilayah di Indonesia.

Ia tidak segan-segan menegaskan bahwa tidak ada di dalam ajaran Agama Islam itu mengenalkan tentang terorisme.

“Tak ada terorisme dalam Islam,” tegasnya.

Sebelumnya Fadli menyentil pewacanaan tentang terorisme menggunakan diksi yang unik yaitu jualan terorisme tak habis-habis.

“Jualan terorisme tak habis2,” katanya.

Pada cuitannya singkat tak lupa dia menyertakan hastag Lawan Islamofobia.

” #LawanIslamofobia,” tulisnya.

Postingan Fadli Zon dalam lamantwitternya mendapatkan 2.085 Likes dan 488 Retwitt dari Netizen.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer