Connect with us

News

Tragedi Wamena dan tradisi merantau orang Minang

Tragedi Wamena dan tradisi merantau orang Minang


Padang, (ANTARA) – Kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, telah mengungkap sisi lain tentang bagaimana kegigihan dan tradisi merantau orang Minang hingga ke ujung negeri.

Berdasarkan data yang dihimpun Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan terdapat sekitar 1.500 warga Minang di kota yang terletak di Lembah Baliem dan dialiri sungai Baliem serta diapit Pegunungan Jayawijaya itu.

Memang selama ini merantau lazimnya dilakukan dari desa ke kota besar, seperti dari Sumatera Barat ke Batam, Jakarta hingga Surabaya.

Namun ternyata di Wamena yang berada di pegunungan tengah Papua dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, berjarak 4.289 kilometer dari Padang jika ditarik garis lurus di peta pun, ditempuh orang Minang sebagai daerah tujuan rantau.

Jarak itu bahkan lebih jauh dari perjalanan dari Padang ke Tiongkok yang hanya 4.109 kilometer.

Jika menggunakan pesawat udara perjalanan dari Padang ke Wamena menempuh waktu paling cepat 16 jam, termasuk waktu tunggu, dengan dua kali transit, yaitu dari Padang ke Jakarta, Jakarta ke Jayapura dan Jayapura ke Wamena.

Perjalanan udara dari Padang ke Jakarta memakan waktu 1 jam 40 menit dilanjutkan dengan Jakarta-Jayapura 5 jam 15 menit dan terakhir dari Jayapura ke Wamena 1 jam perjalanan.

Untuk harga tiket berdasarkan pengecekan di salah satu situs penyedia mulai dari Rp4,1 juta.

Sedangkan jika menempuh jalan darat maka dari Padang ke Jakarta naik bus akan memakan waktu sekitar 30 jam. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kereta api menuju Surabaya dengan lama perjalanan 12 jam.

Setelah itu perjalan disambung dengan menaiki kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Jayapura selama lima hari.

Mungkin ada yang bertanya apa alasan orang Minang mau meninggalkan kampung halaman untuk menjejakkan kaki ke daerah lain demi penghidupan yang lebih baik, kendati jauh sekali pun.

Salah satu jawabannya adalah pepatah Minang yang terkenal soal merantau, yaitu “ka ratau madang di hulu, ba buah ba bungo balun, marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun”.

Pepatah tersebut bermakna setiap anak lelaki di Minangkabau dianjurkan pergi merantau untuk mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kehidupan yang lebih baik, karena ketika muda belum bisa berkontribusi dalam membangun kampung.

Kemudian setelah berhasil di rantau maka diwajibkan pulang untuk membangun kampung halaman.

Hal itu menjadikan merantau sebagai tradisi sehingga jumlah warga Minang yang ada di perantauan jauh lebih besar ketimbang yang ada di Sumbar.

Sejalan dengan itu Sosiolog Mochtar Naim dalam bukunya Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau menjelaskan merantau pada Suku Minang telah melembaga dan jadi bagian kehidupan pribadi dan sosial.

Karena itu hampir bisa dipastikan pada semua daerah di Tanah Air ada orang Minang yang merantau sebagaimana bisa menjumpai rumah makan Padang di mana pun.

Menurut Mochtar, makna merantau mengandung enam unsur, yaitu meninggalkan kampung halaman, dengan kemauan sendiri, untuk jangka waktu lama atau tidak, dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu atau mencari pengalaman, biasanya dengan maksud kembali pulang, dan merantau telah menjadi lembaga sosial yang membudaya.

Salah satu ciri khas perantau Minang adalah ketika sudah sukses di perantauan tetap memiliki ikatan batin, kepedulian dan kecintaan terhadap kampung halaman.

Ini tergambar dalam pepatah setinggi-tinggi terbang bangau, kembalinya ke kubangan juga. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua.

Baca juga: Senator Sumbar sarankan perantau tetap di Papua

Baca juga: Sudah kondusif, Sumbar hentikan pemulangan perantau dari Wamena

Faktor Pendorong

Sementara ekonom dari Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Werry Darta Taifur mengemukakan dalam merantau ada dua faktor yang berperan, yaitu pendorong dan penarik.

“Faktor pendorongnya adalah sulitnya lapangan pekerjaan di kampung sehingga orang memilih bekerja di daerah lain,” kata dia.

Ia melihat pola perantau Minang di Wamena didominasi oleh warga asal Kabupaten Pesisir Selatan.

“Jadi ketika sudah ada yang sukses maka akan menarik keluarga yang masih di kampung untuk turut merantau, artinya ini adalah jalur keluarga,” ujarnya.

Terkait pilihan daerah untuk merantau ia melihat tidak harus di kota besar dan selagi kondisinya lebih baik dibanding kampung akan dijalani.

Ia melihat Wamena merupakan daerah baru yang sedang berkembang dan pada sisi lain faktor transportasi yang kian baik mendorong orang Minang merantau ke sana kendati jauh.

“Sekarang kalau pakai pesawat pesawat udara paling lama 12 jam sudah sampai,” katanya.

Werry menceritakan salah seorang warga Minang yang tewas di Wamena atas nama Yoga Nurdin Yakop sebelumnya merupakan imam dan guru mengaji di Masjid Raya Andalas Padang tempat ia bermukim.

Sebelum ke Wamena dua tahun lalu, Yoga pamit kepada dirinya untuk berangkat mengikuti pamannya yang sudah mempunyai usaha dagang di sana.

Werry mendapat cerita Yoga senang berada di Wamena dan usaha pamannya berkembang, bahkan dalam waktu dekat akan berdiri sendiri.

Tidak hanya itu dari pengurus masjid ia mendapat cerita bahwa Yoga mengirim infak yang cukup besar pada bulan Ramadhan 1440 Hijriah sebagai indikasi keberhasilan di Wamena.

Baca juga: Kisah Rudi Kormas selamat dari rusuh Papua berkat Handy Talky, malam ronda siang cari saudara

Baca juga: Sejumlah perantau memilih tinggal di kampung hingga Wamena kondusif

Solusi

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pemprov Sumbar, setelah kerusuhan yang terjadi di Wamena sekitar 700 warga Minang memilih pulang ke kampung halamannya.

Namun Sosiolog dari Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Elfitra menilai pemulangan warga Minang yang menjadi korban kerusuhan di Wamena bukan solusi yang tepat karena yang lebih penting adalah menjamin keamanan warga.

“Yang terpenting adalah bagaimana pihak keamanan dan pemerintah setempat menjamin keselamatan warga, apalagi Wamena masih bagian dari Indonesia dan memiliki kewarganegaraan yang sama,” kata dia.

Menurutnya perantau Minang di Indonesia bagian timur sudah ada yang menetap beberapa generasi serta lahir di sana hingga menganggap Papua sebagai kampung mereka.

“Pemerintah harus membuat sejumlah pilihan, tidak mutlak harus dipulangkan semua, tetapi bagi yang ingin kembali ke kampung halaman tentu difasilitasi,” ujarnya.

Ia menilai pelaku kerusuhan diduga bukan warga setempat dan yang jadi korban bukan hanya pendatang saja.

Terkait dengan fenomena merantau warga Minang dari Sumatera Barat hingga ke Wamena, Papua, ia melihat hal ini terjadi karena daerah rantau di kota besar sudah mengalami kejenuhan ekonomi.

“Idealnya kan merantau itu dari desa ke kota, akan tetapi jika di kota persaingan sudah ketat dan ruang usaha kian menyempit akhirnya banyak yang memilih ke daerah lain yang sedang berkembang,” ujarnya.

Ia menilai pilihan masyarakat dalam memutuskan daerah tujuan rantau salah satunya adalah daerah yang dianggap berkembang dan memiliki potensi yang bagus.

Apalagi pada akhir Orde Baru kebijakan pembangunan mengarah pada Indonesia timur sehingga daerah tersebut menjadi salah satu tujuan perantauan warga Minang, ujarnya.

Ia mengemukakan karena pesatnya perkembangan menyebabkan daerah Indonesia timur menjadi pilihan bagi orang Minang untuk merantau.

“Di Papua, contohnya, karena keandalan menjembatani kebutuhan masyarakat akhirnya perantau Minang bisa eksis di sana,” katanya.

Ia menambahkan kendati ada perbedaan budaya, etnis dan agama tapi karena perkembangan ekonomi bagus itu yang menjadi pertimbangan.

Baca juga: Perantau Minang yang pulang dari Wamena Papua diberikan santunan Rp1 juta perorang

Baca juga: Pura-pura mati, Erizal selamat saat kerusuhan di Papua

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘491803547646366’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘558190404243031’,
xfbml : true,
version : ‘v2.5’
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=558190404243031”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Berita

Aneh, BIN Kok Pakai Jubir! – Fadli Zon

Informasi Aksi Rusuh UU Ciptaker Dibuka Ke Publik, Fadli Zon: Aneh, BIN Kok Pakai Jubir!


Informasi terbaru terkait aksi rusuh tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang diungkap Jurubicara Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto, menuai kontroversi.

Sebabnya, Wawan mengungkap ke publik terkait capaian kerja BIN yang diakuinya telah mengantongi nama aktor penyandang dana aksi rusuh tersebut.

Persoalan ini kemudian dikritisi pula oleh Anggota DPR Fadli Zon, yang merasa aneh dengan struktural BIN yang memiliki Jurubicara.

“Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala,” ujar Fadli dalam akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu (10/10).

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini coba membandingkan BIN dengan lembaga intelejen di negara lain. Yang mana tidak memiliki Jurubicara.

Bahkan menurutnya, segala informasi yang didapat lembaga intelejen negara lain tidak biaa diumbar ke publik. Tetapi hanya disampaikan kepada Kepala Negara.

“Setahu saya dinas intelijen asing seperti CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara,” ungkap Fadli Zon.

“Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor saja ke Presiden apa infonya,” pungkasnya

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Ini Wujud Panggilan Sejarah – Fadli Zon

Mahasiswa Turun Aksi, Fadli Zon: Ini Wujud Panggilan Sejarah


Gelombang protes menolak UU Cipta Kerja yang dilakukan elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga buruh mendapatkan perhatian dari Politikus Gerindra, Fadli Zon.

Ketua BKSAP DPR RI ini mengamati jalannya aksi protes di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020 kemarin. Ratusan ribu massa menggelar aksi dari pagi hingga lanjut malam hari. Mereka menuntut UU Cipta Kerja dicabut kembali.

Fadli Zon pun menilai, aksi berjamaah di berbagai daerah ini merupakan wujud panggilan sejarah.

“Mahasiswa turun ke jalan serentak di seluruh Indonesia wujud panggilan sejarah. Menurut sy telah lahir sebuah Angkatan baru, “Gerakan Mahasiswa 2020”,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Sebagai mantan Aktivis 1998, Fadli Zon menilai aksi gerakan mahasiswa hari ini pastinya menghadapi sejumlah risiko, mulai dari sikap respresif, resesi dan kondisi pandemi.

“Di tengah represi, resesi dan pandemi, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai risiko perjuangan. Mereka akan menghela sejarah,” tukas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Sarankan Diterbitkan Perppu Batalkan UU Cipta kerja – Fadli Zon

fadli zon


Penolakan terhadap pengesahan Undang Undang Cipta Kerja oleh DPR pada 5 Oktober 2020, terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi pun terjadi di banyak daerah, termasuk Ibu Kota.

Puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020, seperti di Jakarta, aksi berakhir dengan bentrokan. Tidak hanya itu, beberapa fasilitas publik juga rusak hingga terbakar.

Melihat kondisi itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyarankan Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi penolakan, dan segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu.

“Pak @jokowi, RUU ini atas inisiatif pemerintah. Walaupun telah disahkan @DPR_RI dengan jurus kilat dan tergesa-gesa, ada baiknya dipertimbangkan aspirasi masyarakat banyak. Saran saya segera keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” tulis Fadli Zon dia akun Twitter @fadlizon yang dikutip VIVA, Jumat 9 Oktober 2020.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga prihatin dengan banyaknya benturan antara polisi dan pendemo saat aksi penolakan UU Cipta Kerja. Bahkan, ia menganggap tindakan polisi sangat represif terhadap para pendemo.

“Pak Kapolri, banyak polisi brutal dalam penanganan demonstrasi di berbagai tempat. Lihat saja video yang diambil warga. Sangat tidak profesional dan menganggap demonstran sebagai musuh. Seharusnya polisi di lapangan tak boleh bawa senjata @DivHumas_polri,” tulisnya.

Selain itu, Fadli mengapresiasi para kepala daerah yang melakukan dialog dengan para buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat di daerahnya yang menolak UU Cipta Kerja. Dan akan menyampaikan aspirasi agar Presiden Jokowi mengeluarkan perppu.

“Kalau banyak Gubernur seperti ini, saya yakin presiden @jokowi akan mempertimbangkan keluarkan Perppu membatalkan #OmnibusLaw,” kicaunya.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer