Connect with us

News

Wako Pariaman Ingatkan Jamaah Haji Suhu Saat Ini di Kota Mekkah Hingga Oktober 40-53 C

Wako Pariaman Ingatkan Jamaah Haji Suhu Saat Ini di Kota Mekkah Hingga Oktober 40-53 C

[ad_1]

Jemaah haji Pariaman 2018.

PARIAMAN – Pemko Pariaman bersama Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman gelar silaturrahmi temu ramah bersama para Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Pariaman Tahun 1439 H/2018 M yang diadakan di Balairung Rumah Dinas Wako Pariaman, Rabu (25/7).

Silaturrahmi dan temu ramah ini dihadiri Wako Pariaman Mukhlis Rahman, Pimpinan DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dan Syafinal Akbar, Wakapolres Pariaman Kompol. Nofri Zen, Kepala Kejaksaan Pariaman Efrianto, Danramil Pariaman Mayor inf. Aidin Pakaya, Kakenmenag Kota Pariaman Muhammad Nur, dan disaksikan Kepala OPD Pemko Pariaman.

Untuk musim haji tahun ini jamaah calon haji Kota Pariaman berjumlah sebanyak 117 (seratus tujuh belas) orang, yang terdiri dari 45 orang laki-laki dan 72 orang perempuan dengan penggolongan 114 orang Calon Jamaah Haji, 1 orang TPIH dan 2 orang TPHD, sedangkan CJH Kota Pariaman termuda di tahun 2018 ini bernama Wahyu Pratama Bin Yusmadi (32 tahun) dan tertua Idris Bin Sawik (75 tahun).

Walikota Mukhlis Rahman dalam sambutannya mengatakan keberangkatan para jamaah calon haji ini, merupakan awal dari rangkaian perjalanan ibadah haji dengan niat mengharap ridho Allah Subhana Wataala, tidak lebih dan tidak mengarah kepada hal yang tidak relevan dengan status kita sebagai hamba Allah SWT.

Untuk itu, sambung Wako, hal yang perlu menjadi perhatian jamaah calon haji terkait cuaca di wilayah Makkah dan sekitarnya berdasarkan informasi dari Kemenag RI, diramalkan pada musim haji kali ini para jamaah akan menghadapi musim panas yang berlangsung saat ini sampai akhir bulan Oktober diperkirakan berkisar antara 25-40 derajat Celsius, dan untuk siang hari akan panas hingga 40-53 derajat Celsius.

Lebih lanjut, Mukhlis R menghimbau para jamaah agar mewaspadai anomali cuaca dan memperhatikan kondisi kesehatannya, banyak minum air putih, makan buah-buahan dan sayuran, sehingga tidak mengalami dehidrasi, terutama saat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi Madinah selama melaksanakan rutinitas ibadah haji di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat.

Ia juga telah menyarankan pada setiap Jamaah ketika setiap menunaikan ritual ibadah haji, setiap jamaah harus membawa sprei air agar tidak terkena dehidrasi.

Atas nama pribadi dan Pemko Pariaman, Mukhlis R juga ucapkan mohon maaf lahir dan bathin kepada seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat Kota Pariaman terkait karena Ia bersama istri juga ikut dalam rombongan calon jamaah haji Kota Pariaman ditahun ini.

“Semoga CJH Kota Pariaman selamat pulang pergi, dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dan menjadi haji yang mabrur yang diridhoi Allah SWT,” singkat Mukhlis.

Kakenmenag Kota Pariaman Muhammad Nur, menjelaskan usai kegiatan silaturrahmi ini, secara keseluruhan para CJH Kota Pariaman akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Padang pada jumat (27/7), dan dari Asrama Haji menuju embarkasi Bandara Internasional Minangkabau pada Sabtu (28/7) untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah Almuqarramah.

Ia mengatakan, sejak berdirinya Kemenag Kota Pariaman tahun 2005, sudah 2458 orang yang mendaftar dan dari jumlah tersebut 835 orang (33,9%) telah melaksanakan ibadah haji, karena pengurusan ibadah haji ini pembinaannya oleh Kementerian Agama yang diorganisir oleh Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji Indonesia (IPIHI) Kota Pariaman.

Semoga, tambahnya IPIHI Kota Pariaman dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal dan beratnggung jawab.

“Para Jamaah haji akan berada di Mekah selama 40 hari di tanah suci, dan akan kembali ke Kota Pariaman pada tanggal 8 September 2018, semoga selamat pulang pergi dan menjadi haji yang mabrur,” singkat Muhammad Nur.

Acara diakhiri dengan penyerahan panji dan bendera simbol CJH Kota Pariaman dari Wako Pariaman kepada ketua kloters 11, serta penyerahan data pribadi CJH kepada Kakankemenag Kota Pariaman yang disaksikan langsung para CJH dan tamu yang hadir. (war)

PIALA DUNIA 2018 – Timnas Brasil berhasil melangkahkan kakinya ke babak perempatfinal Piala Dunia 2018. Selecao sukses…

POLITIK – Napi kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak hak bebas bersyarat. Wakil Ketua DPR Fahri…

POLITIK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Indonesia Asahan…

PADANG – Komite III DPD RI, Senin (02/07/2018) menggelar Seminar Uji Sahih RUU Perlindungan Pasien di Fakultas Hukum…

PARIAMAN – Pemko Pariaman bersama Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman gelar silaturrahmi temu ramah bersama para…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau

[ad_1]

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!

[ad_1]

Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI

[ad_1]

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber

[ad_2]

Sumber

Baca Selengkapnya

Populer