Connect with us

News

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment

Wujudkan Pariaman Smart City, Diskominfo Kota Pariaman Gelar FGD Pengembangan e-Goverment


Rabu, 22 Agustus 2018 – 22:07:00 WIB – 51

Fgd e-goverment smart city

PARIAMAN — Wakil Walikota Pariaman Genius Umar membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan e-Government di Aula Balaikota Pariaman, Senin pagi (20/8/2018).

Dalam sambutannya, Genius Umar mengatakan secara umum bahwa, smart city ini memiliki dimensi smart economy (ekonomi cerdas), smart mobility (trasportasi cerdas), smart environment (lingkungan cerdas), smart people (masyarakat cerdas), smart living (pemukiman cerdas), smart government (pemerintahan cerdas).

Genius mengatakan, Smart City merupakan suatu tata kelola dan pengaturan kota secara cerdas dengan menggunakan teknologi informasi, melalui smart city Pemerintah Kota Pariaman dapat mengelola pemerintahan dan pelayanan ke masyarakat secara praktis, lebih mudah dan efisien.

“Cerdas dalam konsep smart city ini merupakan keunggulan kegiatan, program kebijakan maupun teknologi yang digunakan sehingga lebih memudahkan dalam mengelola kota dan masyarakat kedepannya,” terangnya.

Pada dasarnya Pariaman Smart City sudah digemakan sejak tahun 2014, semenjak diluncurkan, sudah banyak kebijakan dan kegiatan dilakukan untuk membangun pondasi smart city di Kota Pariaman.

Dikatakannya bahwa, semua instansi pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Kota Pariaman (Kantor, Dinas, Kecamatan serta Puskesmas) telah terhubung melalui LAN Kota (metro-e) dengan menggunakan jaringan berkecepatan tinggi FO (fiber optic), disamping itu, berbagai aplikasi-aplikasi terus dibangun dan dikembangkan untuk memudahkan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Kota Pariaman.

“Komitmen Pemerintah Kota Pariaman mewujudkan “good government” merupakan suatu tekad yang memerlukan kerja keras dan akselerasi yang cepat dari semua pihak, salah satu media untuk mendukung hal tersebut adalah penerapan e-government dalam pengelolaan pemerintahan di segala sector,” ujarnya.

Genius berharap, mudah-mudahan melalui forum FGD smart city ini, kita dapat merumuskan langkah dan mencari solusi pemecahan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam rangka pengembangan e-goverment di Kota Pariaman.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman Nazifah mengatakan, Diskominfo Kota Pariaman merupakan ujung tombak pelaksanaan smart city.

“Sejauh ini kami telah merekrut programer-programer handal untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan smart city di Kota Pariaman,” terangnya.

Ia mengatakan bahwa, dalam tahun 2018 ini akan dikembangan aplikasi-aplikasi “e-government urgen” seperti e-protokoler untuk mengelola agenda pimpinan daerah, e-BPKB untuk mengelola kendaraan dinas, e-absensi untuk memantau tingkat kehadiran dan kedisplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, serta e-SPPD guna mengelola perjalanan dinas ASN.

“Smart City bukan tujuan akhir, Smart City hanyalah alat dalam tata kelola pemerintahan, tujuan akhir dari Smart City ini adalah pelayanan maksimal kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Nazifah. (Warman)

Polling Capres cawapres 2019-2024

Editor/Sumber: Rahmat Ilahi

Tag: pariaman,sumatra-barat

Seperti Ini Kemeriahan HUT RI Ke-73 yang Diadakan Forum Silahturahmi Anak Nagari Sinuruik

Seperti Ini Kemeriahan HUT RI Ke-73 yang Diadakan Forum Silahturahmi Anak Nagari Sinuruik

PASAMAN BARAT – Acara Jalan Santai Berhadiah yang diadakan oleh Forum Silahturahin Anak Nagari Sinuruik, Nagari…

Hingga Dini Hari Tadi, Lombok Digoyang 22 Gempa Susulan

Hingga Dini Hari Tadi, Lombok Digoyang 22 Gempa Susulan

NASIONAL – Usai gempa 7 SR yang terjadi pada Minggu 19 Agustus 2018 pukul 21.56 WIB, Lombok masih diguncang lindu…

Teh Jeruju ala Mahasiswa Kehutanan UMSB, Manfaatkan Jeruju Bernilai Ekonomis

Teh Jeruju ala Mahasiswa Kehutanan UMSB, Manfaatkan Jeruju Bernilai Ekonomis

PARIAMAN — Awalnya memang Fadli Rahmadi tidak terpikir untuk mengembangkan teh jeruju maupun keripik jeruju yang…

36 Orang Paskibra Kota Pariaman Dikukuhkan

36 Orang Paskibra Kota Pariaman Dikukuhkan

PARIAMAN — Sebanyak 36 siswa-siswi yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota Pariaman tahun ini…

Jelang Idul Adha, Dinas DTPHP Pasbar Lakukan Pemeriksaan Hewan Qurban

Jelang Idul Adha, Dinas DTPHP Pasbar Lakukan Pemeriksaan Hewan Qurban

PASAMAN BARAT – Untuk Memastikan kesehatan hewan Qurban, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten…

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/id_ID/sdk.js#xfbml=1&version=v2.8&appId=1208534375853801”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));



Sumber

Baca Selengkapnya
Click to comment

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Pemborosan dalam Reformasi Birokrasi – Fadli Zon

Fadli Zon Usul Provinsi Sumbar Ganti Nama Jadi Minangkabau


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan regulasi terkait sejumlah posisi wakil menteri aneh. Termasuk dengan hadirnya Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur soal Wamendikbudristek.

Fadli menilai upaya yang dilakukan Jokowi termasuk pemborosan. Apalagi jika regulasi tersebut demi mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan.

“Kalau menurut saya agak aneh, ya. Banyak sekali wakil-wakil menteri padahal wakil-wakil menteri itu, kan, mestinya dibatasi hanya memang kementerian yang membutuhkan saja,” kata Fadli, Senin (2/8).

“Jumlah menteri, kan, sudah dibatasi dengan UU yaitu 34 menteri. Jadi wakil menteri itu, ya, bukan menteri. Jadi, ya, kalau menurut saya ini pemborosan di dalam perbaikan institusi kita atau reformasi birokrasi kita terlalu banyak,” tambahnya.

Dia lantas menyinggung soal keinginan Jokowi untuk melakukan perampingan birokrasi. Sehingga hadirnya regulasi yang mengatur soal posisi wakil menteri ini malah semakin tak konsisten.

“Dulu, kan, Pak Jokowi ingin ada perampingan, tapi ini semakin melebar. Ada wamen, ada stafsus, dan segala macam gitu, ya. Ini menurut saya jelas pemborosan uang negara. Kalau menurut saya ini lebih banyak pada akomodasi politik gitu, ya,” katanya.

Sejauh ini, posisi wamen di sejumlah kementerian dianggap tak perlu. Sebab ada pejabat eselon yang bisa membantu tugas-tugas seorang menteri.

“Ada menurut saya, kan, ada dirjen, ada direktur, dan sebagainya. Perangkat begitu besar jadi mestinya bagaimana institusi ini dibuat benar gitu, dibuat rapi, dan benar,” ujarnya.

Bagi Fadli, keputusan untuk mengakomodir pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan jabatan bisa merusak birokrasi yang ada di Indonesia.

“Itulah kesan yang muncul di masyarakat dan itu menurut saya akan merusak birokrasi, merusak reformasi birokrasi, merusak tatanan yang sudah ada,” pungkasnya.

Saat ini sudah ada 14 wamen yang ada di kementerian Jokowi. Sementara itu, Jokowi sudah meneken perpres yang memutuskan ada wamen di 5 kementerian lain. Tapi, hingga saat ini, posisi wamen di 5 kementerian itu belum diisi.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Kita Tunggu Sampai Sore! – Fadli Zon

Sumbangan Rp 2T Akidio Tio Muara Kebohongan? Fadli Zon: Kita Tunggu Sampai Sore!


Nama Akidi Tio belakangan menjadi topik perbincangan hangat masyarakat Republik Indonesia usai keluarga besar dan ahli warisnya mengklaim akan menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk membantu warga yang terdampak Covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada awal isu tersebut berkembang, banyak tanggapan positif dari masyarakat mengingat nilai yang akan disumbangkan cukup fantastis. Namun belakangan, sejumlah pihak termasuk politisi Fadli Zon menduga dan menilai jika kabar tersebut hanya isapan jempol

Melansir akun twitter pribadinya @Fadlizon, politisi Partai Gerindra itu memposting sebuah unggahan yang isinya merujuk pada artikel Kompas dengan judul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ disertai caption yang cukup menohok.

“Hari masih pagi, mari kita tunggu sampai Senin sore nanti apakah masuk sumbangan Rp 2T. Kalau masuk berarti ini semacam mukjizat. Kalau ternyata bohong, bisa dikenakan pasal-pasal di UU No.1 tahun 1946,” cuit Fadli Zon, Senin (2/8/2021).

Keraguan Fadli akan kabar tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, dari sumber artikel yang ditulis oleh Hamid Awaluddin yang Fadli cantumkan dalam cuitannya, disebutkan bahwa sosok Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas sebagai seorang pengusaha.

Bahkan dalam sejumlah isu sebelumnya, terkait dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan dalam tulisan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia tersebut, seluruhnya bermuara pada kebohongan.

Suarapakar.com - Sumbangan Rp 2T Akidi Tio

Meski tulisan artikel itu masih sebatas opini, namun sangat layak dipertanyakan apakah Akidi Tio memang memiliki kekayaan fantastis sebanyak itu sehingga mampu menyumbangkan dana senilai Rp 2 Triliun untuk bantuan PPKM?

Senada namun tak sama dengan Fadli Zon, Menkopolhukam Mahfud MD meeminta semua pihak untuk menanggapi kabar tersebut dengan positif dan berharap dapat terealisasi.

“Ini perspektif dari Hamid Awaluddin ttg sumbangan Rp 2 T dari Akidi Tio. Bagus, agar kita tunggu realisasinya dgn rasional,” tulis Mahfud di Twitter, Senin (2/8/2021).

Namun demikian, ia juga memberikan pengakuan jika sebelumnya pernah membuat tulisan terkait pihak yang meminta fasilitas dari Negara untuk mencari harta karun yang nantinya akan disumbangkan kembali ke Negara. Adapun pada faktanya, kabar tersebut tak dapat di validasi.

“Sy jg prnh menulis ada orng2 yg minta difasilitasi utk menggali harta karun dll yg akan disumbangkan ke negara. Tp tak bs divalidasi,” beber Mahfud lagi.

Sebelumnya, keluarga dan ahli waris Akidi Tio disebutkan akan menyumbang Rp 2 triliun untuk penanganan COVID. Sumbangan itu sendiri telah diterima secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Kabarnya uang sumbangan senilai Rp 2 Triliun itu akan masuk pada Senin (2/8/2021). Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi baik dari Polda Sumsel maupun pihak keluarga Akidi Tio.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Berita

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI – Fadli Zon

Fadli Zon Koreksi Baliho Puan Maharani, Disebut Tidak Sesuai dengan KBBI


Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberikan koreksi terhadap baliho Ketua DPR RI Puan Maharani yang bertebaran di berbagai penjuru Indonesia.

Fadli mengoreksi penulisan diksi yang terdapat dalam narasi di baliho Puan yang menurutnya terdapat kesalahan.

“Mari gunakan bahasa Indonesia yg baik dan benar apalagi dlm bentuk baliho besar yg terpampang ke seantero negeri,” kata Fadli dalam cuitan di Twitter, Senin, 2 Agustus 2021.

Adapun Fadli memberikan koreksi terhadap penulisan kata ‘kebhinnekaan’ yang menurutnya tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yg benar itu ‘kebinekaan’ bukan ‘kebhinnekaan’. Tapi kelihatannya semua baliho sdh dipajang. Sekedar koreksi,” tulis Fadli.

Lebih lanjut ia menjelaskan makna dari ‘Kebinekaan’ sesuai dengan koreksinya terhadap baliho Puan Maharani.

“‘Kebinekaan’ artinya keberagaman, berbeda-beda. Harusnya bukan keberagaman (perbedaan) yg ditonjolkan, tp persatuan dlm keberagaman itu,” lanjutnya.

“Unity in diversity, ‘Bhinneka Tunggal Ika’ dlm serat ‘Kakawin Sutasoma’ karya Mpu Tantular. Jd jgn kita kepakkan sayap perbedaan, tapi persatuan.” jelasnya.

Seperti diketahui, baliho-baliho raksasa Puan Maharani bertebaran di berbagai penjuru Indonesia beberapa waktu belakangan dan kini semakin bertambah jumlahnya.

Berkaitan itu, pihak PDIP sebelumnya sudah mengungkapkan alasan baliho dan billboard Puan dipasang di berbagai tempat di Indonesia.

Menurut Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Hendrawan mengatakan bahwa pemasangan baliho Puan adalah bentuk kegembiraan karena putri Megawati Soekarnoputri itu adalah perempuan pertama yang memimpin DPR.

“Ini ekspresi kegembiraan karena Mbak PM (Puan Maharani) adalah perempuan pertama Ketua DPR dari 23 ketua DPR dalam sejarah RI. Tagline-nya macam-macam. Ada yang berkaitan dengan imbauan perkuatan gotong royong menghadapi pandemi, penguatan semangat kebangsaan, dan dorongan optimisme menghadapi masa depan,” ujar Hendrawan.

Sumber



Sumber

Baca Selengkapnya

Populer